Pontianak (Antaranews Kalbar) - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Doddy Riyadmadji mengharapkan Rakerkesda yang dilaksanakan di Kalbar dapat menghasilkan rencana aksi daerah di kabupaten/kota dalam upaya percepatan eliminasi tuberkulosis, penurunan stunting dan peningkatan cakupan imunisasi.
"Sampai saat ini, tiga isu utama tersebut masih menjadi perhatian semua pihak. Untuk itu, saya mengharapkan melalui Rakerkesda ini, kita bisa merumuskan upaya penanggulangannya," kata Dody, di Pontianak Rabu.
Selaku pemerintah daerah, dirinya mengapresiasi komitmen serius Kementerian Kesehatan yang memberikan perhatian serius dalam penanganan masalah kesehatan di provinsi itu.
Baca juga: Angka kemiskinan naik picu stunting
"Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan langsung ibu Menteri Kesehatan, Prof Dr dr Nila Farida Moeloek SpM (K) yang sampai saat ini sudah sembilan kali datang ke Kalbar. Tentu ini menjadi bukti bahwa Kemenkes serius menangani masalah kesehatan di Kalbar," tuturnya.
Dirinya juga berterimakasih karena Nila telah meresmikan Puskesmas perbatasan di Entikong Kabupaten Sanggau, pada Selasa kematin.
Terlebih, katanya, sampai saat ini, pemerintah pusat melalui Kemenkes juga terus mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.
"DAK afirmasi bermanfaat bagi Kalbar dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan di daerah perbatasan dan terpencil. Semoga DAK Afirmasi dapat terus diadakan setiap tahunnya," kata Dodi.
Baca juga: Dosis Obat TB di Indonesia Dapat Lebih Rendah
Pada kesempatan itu, dirinya juga menyinggung mengenai angka prevalensi balita stunting di Kalbar yang masih mencapai angka 38,6 persen.
Dengan masih tingginya angka balita yang terkena stunting, mengakibatkan provinsi itu masuk dalam kategori darurat stunting.
"Tingginya angka prevalensi ini tidak terlepas dari beberapa faktor antara lain wilayah Kalbar begitu luas yakni sekitar 1,5 kali pulau Jawa. Lalu, sulitnya akses pelayanan kesehatan di berbagai daerah di kabupaten/kota Kalbar," kata dia.
Penyebab lainnya, masih tingginya angka stunting itu adalah sulitnya cakupan akses air bersih dan sanitasi lingkungan? Kemudian, kurangnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan di daerah.
"Untuk itu, kasus stunting ini menjadi fokus penanganan Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Kalbar.Budi Suyanto
Baca juga: Imunisasi massal Difteri Pontianak capai 80 persen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Sampai saat ini, tiga isu utama tersebut masih menjadi perhatian semua pihak. Untuk itu, saya mengharapkan melalui Rakerkesda ini, kita bisa merumuskan upaya penanggulangannya," kata Dody, di Pontianak Rabu.
Selaku pemerintah daerah, dirinya mengapresiasi komitmen serius Kementerian Kesehatan yang memberikan perhatian serius dalam penanganan masalah kesehatan di provinsi itu.
Baca juga: Angka kemiskinan naik picu stunting
"Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan langsung ibu Menteri Kesehatan, Prof Dr dr Nila Farida Moeloek SpM (K) yang sampai saat ini sudah sembilan kali datang ke Kalbar. Tentu ini menjadi bukti bahwa Kemenkes serius menangani masalah kesehatan di Kalbar," tuturnya.
Dirinya juga berterimakasih karena Nila telah meresmikan Puskesmas perbatasan di Entikong Kabupaten Sanggau, pada Selasa kematin.
Terlebih, katanya, sampai saat ini, pemerintah pusat melalui Kemenkes juga terus mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.
"DAK afirmasi bermanfaat bagi Kalbar dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan di daerah perbatasan dan terpencil. Semoga DAK Afirmasi dapat terus diadakan setiap tahunnya," kata Dodi.
Baca juga: Dosis Obat TB di Indonesia Dapat Lebih Rendah
Pada kesempatan itu, dirinya juga menyinggung mengenai angka prevalensi balita stunting di Kalbar yang masih mencapai angka 38,6 persen.
Dengan masih tingginya angka balita yang terkena stunting, mengakibatkan provinsi itu masuk dalam kategori darurat stunting.
"Tingginya angka prevalensi ini tidak terlepas dari beberapa faktor antara lain wilayah Kalbar begitu luas yakni sekitar 1,5 kali pulau Jawa. Lalu, sulitnya akses pelayanan kesehatan di berbagai daerah di kabupaten/kota Kalbar," kata dia.
Penyebab lainnya, masih tingginya angka stunting itu adalah sulitnya cakupan akses air bersih dan sanitasi lingkungan? Kemudian, kurangnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan di daerah.
"Untuk itu, kasus stunting ini menjadi fokus penanganan Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Kalbar.Budi Suyanto
Baca juga: Imunisasi massal Difteri Pontianak capai 80 persen
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018