Pontianak (Antaranews Kalbar) - Bupati Landak non aktif Karolin Margret Natasa mengaku lega karena laporan keuangan kabupaten yang dipimpinnya sebelum cuti karena Pilkada Kalbar itu bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan, karena meski baru tujuh bulan bekerja sebagai Bupati Landak, kita sudah bisa mendapatkan opini ini," kata Karolin yang juga maju sebagai Cagub Kalbar nomor urut dua di Pontianak, Kamis.
Karolin menuturkan ia dilantik bulan Juni tahun lalu, dimana saat itu proses pemeriksaan baru akan dilakukan.
Baca juga: Pemkab Landak terapkan SMS pengingat berobat ulang
"Saya merasakan situasi yang sangat merepotkan karena pemeriksaan di tengah tahun pada saat kegiatan pembangunan sedang berjalan juga," katanya.
Terkait hal itu, pada pemeriksaan tahun ini, dirinya sudah mewanti-wanti kepada seluruh SOPD yang ada agar bisa bekerja ekstra dan menyelesaikan berbagai laporan keuangan yang ada sesuai dengan mekanisme.
Mantan anggota DPR itu menambahkan, untuk mendapatkan opini WTP dari BPK RI dirinya memberikan tekanan pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah agar bekerja secara maksimal.
Baca juga: Pemkab Landak Ajukan 22.492 Hektare Hutan Adat
Untuk itu dirinya selalu mengumpulkan kepala OPD setiap bulan untuk berdiskusi dan bermusyawarah terkait hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah serta apa saja kendala dalam menjalankan program.
"Sehingga dengan adanya masukan, saling berbagi dan diskusi secara terbuka, semua persoalan-persoalan dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Saya dan pak Heriadi selalu membuka ruang untuk kita semua diskusi bersama-sama, itu sebabnya kita selalu mengedepankan harmonis dalam bekerja," katanya.
Dengan hubungan yang harmonis, lanjutnya, semua akan lebih tenang dan lebih leluasa untuk bertanya dan berdiskusi sehingga dapat menekan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca juga: Pemkab Landak Alami Kesulitan Salurkan Bantuan RTLH
"Kita tahu, kuncinya bukan pada saat pemeriksaan BPK tapi ketertiban sepanjang tahun selama sepanjang tahun selama menjalankan pemerintahan. Makanya, saya menekankan kepada semua SOPD untuk tertib administrasi," kata Karolin.
Dirinya yakin, dengan sistem non-tunai, dan APBD Online, serta menjembatani data ke pemerintah desa, tahun depan, proses laporan keuangan bisa lebih baik lagi.
"Kami percaya e-goverment akan membantu akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Landak. Terlebih, kita sudah memetakan tiga kendala dalam setiap pemeriksaan dan sudah kita antisipasi sejak awal, yaitu aset, dana BOS dan Dana Desa," katanya.
Baca juga: Bupati Harapkan Lembaga Adat Bersinergi Dengan Pemerintah
Terkait perolehan opini WTP tersebut, dirinya menyampaikan terima kasih kepada semua SOPD yang ada, karena telah bekerja dengan baik dan bisa menjalankan setiap instruksi yang ada.
"Ini merupakan hasil kerja keras bersama, sehingga ini harus menjadi acuan bagi kita agar bisa lebih baik ke depan," kata Karolin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan, karena meski baru tujuh bulan bekerja sebagai Bupati Landak, kita sudah bisa mendapatkan opini ini," kata Karolin yang juga maju sebagai Cagub Kalbar nomor urut dua di Pontianak, Kamis.
Karolin menuturkan ia dilantik bulan Juni tahun lalu, dimana saat itu proses pemeriksaan baru akan dilakukan.
Baca juga: Pemkab Landak terapkan SMS pengingat berobat ulang
"Saya merasakan situasi yang sangat merepotkan karena pemeriksaan di tengah tahun pada saat kegiatan pembangunan sedang berjalan juga," katanya.
Terkait hal itu, pada pemeriksaan tahun ini, dirinya sudah mewanti-wanti kepada seluruh SOPD yang ada agar bisa bekerja ekstra dan menyelesaikan berbagai laporan keuangan yang ada sesuai dengan mekanisme.
Mantan anggota DPR itu menambahkan, untuk mendapatkan opini WTP dari BPK RI dirinya memberikan tekanan pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah agar bekerja secara maksimal.
Baca juga: Pemkab Landak Ajukan 22.492 Hektare Hutan Adat
Untuk itu dirinya selalu mengumpulkan kepala OPD setiap bulan untuk berdiskusi dan bermusyawarah terkait hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah serta apa saja kendala dalam menjalankan program.
"Sehingga dengan adanya masukan, saling berbagi dan diskusi secara terbuka, semua persoalan-persoalan dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Saya dan pak Heriadi selalu membuka ruang untuk kita semua diskusi bersama-sama, itu sebabnya kita selalu mengedepankan harmonis dalam bekerja," katanya.
Dengan hubungan yang harmonis, lanjutnya, semua akan lebih tenang dan lebih leluasa untuk bertanya dan berdiskusi sehingga dapat menekan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca juga: Pemkab Landak Alami Kesulitan Salurkan Bantuan RTLH
"Kita tahu, kuncinya bukan pada saat pemeriksaan BPK tapi ketertiban sepanjang tahun selama sepanjang tahun selama menjalankan pemerintahan. Makanya, saya menekankan kepada semua SOPD untuk tertib administrasi," kata Karolin.
Dirinya yakin, dengan sistem non-tunai, dan APBD Online, serta menjembatani data ke pemerintah desa, tahun depan, proses laporan keuangan bisa lebih baik lagi.
"Kami percaya e-goverment akan membantu akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Landak. Terlebih, kita sudah memetakan tiga kendala dalam setiap pemeriksaan dan sudah kita antisipasi sejak awal, yaitu aset, dana BOS dan Dana Desa," katanya.
Baca juga: Bupati Harapkan Lembaga Adat Bersinergi Dengan Pemerintah
Terkait perolehan opini WTP tersebut, dirinya menyampaikan terima kasih kepada semua SOPD yang ada, karena telah bekerja dengan baik dan bisa menjalankan setiap instruksi yang ada.
"Ini merupakan hasil kerja keras bersama, sehingga ini harus menjadi acuan bagi kita agar bisa lebih baik ke depan," kata Karolin.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018