Pontianak (Antaranews Kalbar) - Ketua Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Kalbar, Khairiana, mengatakan hingga saat ini realisasi pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di provinsi setempat baru mencapai 30 persen.
"Tahun ini target pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 7.000 unit. Namun realisasi di lapangan baru mencapai 30 persen," ujarnya di Pontianak, Minggu.
Khairiana menjelaskan rendahnya realisasi yang ada dikarenakan oleh lamanya proses persetujuan kredit oleh bank penyalur.
Baca juga: Kubu Raya targetkan 10 ribu unit izin rumah MBR
"Proses persetujuan kredit tahun ini lama sekali. Bahkan sudah banyak calon debitur yang ditolak di bank pelaksana," jelas dia.
Menurutnya penolakan oleh bank yang ada lantaran calon debitur penghasilanya kurang dan tidak benefit.
"Padahal apabila memang terdapat banyak kredit macet, perbankan dapat memonitor pengembang siapa-siapa saja yang berkaitan dengan hal itu dan tidak dipukul rata," jelas dia.
Baca juga: Apersi Kalbar terus dukung program sejuta rumah
Kendala lain yang menghambat realisasi peruamahan kata dia yakni penerapan perizinan yang terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).
"Perizinan saat ini sudah mudah hanya saja susah dalam pengaplikasian OSS. Contoh ketika kita daftar balasan kali kita e-mail dan verifikasi sering nyangkut. Itu yang sering dialami oleh pengembang," papar dia.
Menurutnya untuk pengembangan rumah di Kalbar terutama MBR masih didominasi di daerah Kabupaten Kubu Raya.
Baca juga: REI Kalimantan Barat targetkan rumah subsidi 9.038 unit
"Secara umum permintaan rumah sangat besar dan hanya terkendala soal akad tadi," papar dia.
Ia berharap agar perbankan agar lebih cepat dalam proses mengeluarkn persetujuan kreditnye ke calon debitur.
"Kemudian untuk perizinan pemerintah, syarat dipangkas dan prosedur dipangkas,"pintanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Tahun ini target pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 7.000 unit. Namun realisasi di lapangan baru mencapai 30 persen," ujarnya di Pontianak, Minggu.
Khairiana menjelaskan rendahnya realisasi yang ada dikarenakan oleh lamanya proses persetujuan kredit oleh bank penyalur.
Baca juga: Kubu Raya targetkan 10 ribu unit izin rumah MBR
"Proses persetujuan kredit tahun ini lama sekali. Bahkan sudah banyak calon debitur yang ditolak di bank pelaksana," jelas dia.
Menurutnya penolakan oleh bank yang ada lantaran calon debitur penghasilanya kurang dan tidak benefit.
"Padahal apabila memang terdapat banyak kredit macet, perbankan dapat memonitor pengembang siapa-siapa saja yang berkaitan dengan hal itu dan tidak dipukul rata," jelas dia.
Baca juga: Apersi Kalbar terus dukung program sejuta rumah
Kendala lain yang menghambat realisasi peruamahan kata dia yakni penerapan perizinan yang terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).
"Perizinan saat ini sudah mudah hanya saja susah dalam pengaplikasian OSS. Contoh ketika kita daftar balasan kali kita e-mail dan verifikasi sering nyangkut. Itu yang sering dialami oleh pengembang," papar dia.
Menurutnya untuk pengembangan rumah di Kalbar terutama MBR masih didominasi di daerah Kabupaten Kubu Raya.
Baca juga: REI Kalimantan Barat targetkan rumah subsidi 9.038 unit
"Secara umum permintaan rumah sangat besar dan hanya terkendala soal akad tadi," papar dia.
Ia berharap agar perbankan agar lebih cepat dalam proses mengeluarkn persetujuan kreditnye ke calon debitur.
"Kemudian untuk perizinan pemerintah, syarat dipangkas dan prosedur dipangkas,"pintanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018