Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar Prijono mengatakan pihaknya terus mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah itu.
"Bank Indonesia mewajibkan seluruh perbankan di Indonesia menyalurkan 20 persen kreditnya kepada pelaku UMKM. Kewajiban tersebut dimulai bertahap sejak tahun 2015 dari sebesar 5 persen, lalu terus meningkat hingga kini mencapai 20 persen," ujarnya di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan perbankan Indonesia memang sudah ada yang menyalurkan kredit, namun persentasenya bervariasi. Oleh sebab itu, perbankan yang tidak mengindahkan kebijakan BI, tentu ada sanksinya.
Baca juga: Kewirausahaan bidang fintech sangat menjanjikan
"Suku bunga kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM tetap mengikuti suku bunga pasar karena pendanaan perbankan juga berasal dari pasar," jelas dia.
Dikatakan dia dorongan yang ada untuk memperbesar penyaluran kredit UMKM juga harus tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya peningkatan NPL (potensi kredit macet).
"BI ingin agar keuangan semakin inklusif dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru," sebutnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XI G Michael Jeno mengatakan, saat ini produk-produk perbankan hasil pembahasan di tingkat pusat sudah ada dan tinggal dimanfaatkan seperti Kredit Usaha Rakyat dengan bunga 7 persen setahun.
"Ada pula Kredit Usaha Ultra Mikro (KUMi), dengan bunga paling minimal. Hanya saja, penyaluran dari perbankan harus lebih merata. Tidak hanya untuk sektor perdagangan di perkotaan saja. Melainkan juga di sektor hulu," jelas dia.
Baca juga: Waspada siklus cuaca pengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat
Ia berharap perbankan dapat melakukan pembinaan atau panduan terhadap debitur KUR- nya.
"Perbankan jangan hanya memberikan kredit saja, tetapi juga melakukan pembinaan dari hulu sampai hilir. Ini agar UMKM kita dapat berkembang dan berhasil," kata dia.
Lanjutnya industri perbankan ?saat ini belum membuka akses luas untuk masyarakat pedesaan. Hal itu terlihat pada belum banyaknya masyarakat yang ingin mengambil KUR. Padahal syaratnya cukup mudah, asalkan yang bersangkutan memiliki usaha dan layak atau mampu untuk mendapatkan bantuan ini.
"Hal ini harus dimanfaatkan oleh sektor UMKM di Kalbar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah sudah memberikan peluang, dan bunganya sangat ?rendah," kata dua.
Dari data OJK Kalbar, Provinsi Kalbar menjadi pusat pertumbuhan perbankan paling cepat di Regional Kalimantan. Sementara itu secara nasional perbankan Kalbar juga di atas rata-rata angkanya.
Baca juga: BI Kalbar luluskan 32 inkubator bisnis teknologi finansial
Direktur Pengawasan LJK OJK Regional Kalimantan, M Nurdin Subandi mengatakan total nilai aset perbankan di Kalimantan per Juni 2018 tembus di atas Rp284,39 triliun. Angka tersebut tumbuh 5,73 persen.
"Untuk pertumbuhan aset Kalbar paling tinggi se-Kalimantan. Nilai asetnya tembus di atas aset perbankan Kalbar sekitar Rp72,55 triliun. tumbuh dua digit 11,43 persen. Jauh lebih tinggi dari provinsi-provinsi lain. Artinya penetrasi kantor bank di Kalbar sangat tinggi sekali," papar dia.
Sementara itu, total dana pihak ketiga atau DPK, perbankan Kalbar juga mencatatkan angka pertumbuhan yang signifikan. DPK provinsi ini tumbuh tinggi sektiar 8,04 persen atau senilai sebesar Rp53,44 triliun.
"Sedangkan pertumbuhan DPK di Pulau Kalimantan hanya 5,68 persen, kendati nilainya tembus Rp218,44 triliun. Geliat sektor usaha dan konsumsi di Kalbar juga paling tinggi se-Kalimantan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit yang paling cepat yaitu sekitar 11,81 persen, dengan penyaluran tembus Rp50,23 triliun. Angka kredit macetnya juga rendah. Tercatat non performing loans atau NPL Kalbar hanya 1,95 persen," papar dia.
? (KR-DDI).
(T.KR-DDI/B/T011/C/T011) 27-09-2018 12:18:47
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Bank Indonesia mewajibkan seluruh perbankan di Indonesia menyalurkan 20 persen kreditnya kepada pelaku UMKM. Kewajiban tersebut dimulai bertahap sejak tahun 2015 dari sebesar 5 persen, lalu terus meningkat hingga kini mencapai 20 persen," ujarnya di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan perbankan Indonesia memang sudah ada yang menyalurkan kredit, namun persentasenya bervariasi. Oleh sebab itu, perbankan yang tidak mengindahkan kebijakan BI, tentu ada sanksinya.
Baca juga: Kewirausahaan bidang fintech sangat menjanjikan
"Suku bunga kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM tetap mengikuti suku bunga pasar karena pendanaan perbankan juga berasal dari pasar," jelas dia.
Dikatakan dia dorongan yang ada untuk memperbesar penyaluran kredit UMKM juga harus tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya peningkatan NPL (potensi kredit macet).
"BI ingin agar keuangan semakin inklusif dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru," sebutnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XI G Michael Jeno mengatakan, saat ini produk-produk perbankan hasil pembahasan di tingkat pusat sudah ada dan tinggal dimanfaatkan seperti Kredit Usaha Rakyat dengan bunga 7 persen setahun.
"Ada pula Kredit Usaha Ultra Mikro (KUMi), dengan bunga paling minimal. Hanya saja, penyaluran dari perbankan harus lebih merata. Tidak hanya untuk sektor perdagangan di perkotaan saja. Melainkan juga di sektor hulu," jelas dia.
Baca juga: Waspada siklus cuaca pengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat
Ia berharap perbankan dapat melakukan pembinaan atau panduan terhadap debitur KUR- nya.
"Perbankan jangan hanya memberikan kredit saja, tetapi juga melakukan pembinaan dari hulu sampai hilir. Ini agar UMKM kita dapat berkembang dan berhasil," kata dia.
Lanjutnya industri perbankan ?saat ini belum membuka akses luas untuk masyarakat pedesaan. Hal itu terlihat pada belum banyaknya masyarakat yang ingin mengambil KUR. Padahal syaratnya cukup mudah, asalkan yang bersangkutan memiliki usaha dan layak atau mampu untuk mendapatkan bantuan ini.
"Hal ini harus dimanfaatkan oleh sektor UMKM di Kalbar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah sudah memberikan peluang, dan bunganya sangat ?rendah," kata dua.
Dari data OJK Kalbar, Provinsi Kalbar menjadi pusat pertumbuhan perbankan paling cepat di Regional Kalimantan. Sementara itu secara nasional perbankan Kalbar juga di atas rata-rata angkanya.
Baca juga: BI Kalbar luluskan 32 inkubator bisnis teknologi finansial
Direktur Pengawasan LJK OJK Regional Kalimantan, M Nurdin Subandi mengatakan total nilai aset perbankan di Kalimantan per Juni 2018 tembus di atas Rp284,39 triliun. Angka tersebut tumbuh 5,73 persen.
"Untuk pertumbuhan aset Kalbar paling tinggi se-Kalimantan. Nilai asetnya tembus di atas aset perbankan Kalbar sekitar Rp72,55 triliun. tumbuh dua digit 11,43 persen. Jauh lebih tinggi dari provinsi-provinsi lain. Artinya penetrasi kantor bank di Kalbar sangat tinggi sekali," papar dia.
Sementara itu, total dana pihak ketiga atau DPK, perbankan Kalbar juga mencatatkan angka pertumbuhan yang signifikan. DPK provinsi ini tumbuh tinggi sektiar 8,04 persen atau senilai sebesar Rp53,44 triliun.
"Sedangkan pertumbuhan DPK di Pulau Kalimantan hanya 5,68 persen, kendati nilainya tembus Rp218,44 triliun. Geliat sektor usaha dan konsumsi di Kalbar juga paling tinggi se-Kalimantan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit yang paling cepat yaitu sekitar 11,81 persen, dengan penyaluran tembus Rp50,23 triliun. Angka kredit macetnya juga rendah. Tercatat non performing loans atau NPL Kalbar hanya 1,95 persen," papar dia.
? (KR-DDI).
(T.KR-DDI/B/T011/C/T011) 27-09-2018 12:18:47
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018