Pontianak (Antaranews Kalbar) - Pemkab Sekadau telah menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam menyelenggarakan, mengembangkan dan memanfaatkan informasi geospasial di wilayah kerjanya.
"Penandatanganan kerja sama telah dilaksanakan di Aula Kantor BIG, Bogor, Jawa Barat. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan data dan informasi geospasial untuk pembangunan, dengan melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Sekadau," kata Bupati Sekadau Rupinus saat dihubungi di Sekadau, Minggu.
Ia berharap melalui kerja sama yang dibangun tersebut dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Sekadau. Selain itu juga akan adanya kemudahan dalam mengakses data dan peta rupa bumi di kabupatennya.
"Kesepakatan kerja sama itu juga akan kita tindaklanjuti. Target kita 2019 Perairan bupati atau Perbub tentang batas desa dan peta desa selesai," papar dia.
Ia menjelaskan bahwa dengan adanya Perbup tentang batas desa dan peta desa nanti maka tidak ada lagi sengketa batas desa.
Batas desa dan peta desa itu nanti, lanjut bupati, akan mempermudah pemetaan daerah dalam hal pemetaaan perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan kepala daerah bisa terarah, tepat sasaran dan didukung dengan data yang akurat.
"Perbub batas desa dan peta desa yang sedang dilaksanakan lengkap dengan titik koordinat masing-masing desa sesuai dengan kesepakatan desa," kata dia.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama, Wiwin Ambarwulan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sekadau karena telah melakukan penegasan batas desa dengan titik kordinat yang jelas. Sehingga ketika pihak BIG pada kegiatan deliniasi batas desa dengan metode kartometrik dalam waktu dua hari di Kabupaten Sekadau dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
"Jadi pihak BIG mengucapkan terima kasih dengan Pemerintah Daerah Sekadau yangg telah mendukung program BIG tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BIG, Muhtadi Ganda Sutrisna mengatakan BIG saat ini tengah melaksanakan kebijakan Satu Peta (KSP). Menurutnya pemetaan Indonesia tidak dapat diselesaikan oleh BIG sendiri, oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari pemerintah daerah.
"Peta ini menjadi sesuatu yang paling penting untuk dilengkapi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan kerja sama," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Penandatanganan kerja sama telah dilaksanakan di Aula Kantor BIG, Bogor, Jawa Barat. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan data dan informasi geospasial untuk pembangunan, dengan melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Sekadau," kata Bupati Sekadau Rupinus saat dihubungi di Sekadau, Minggu.
Ia berharap melalui kerja sama yang dibangun tersebut dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Sekadau. Selain itu juga akan adanya kemudahan dalam mengakses data dan peta rupa bumi di kabupatennya.
"Kesepakatan kerja sama itu juga akan kita tindaklanjuti. Target kita 2019 Perairan bupati atau Perbub tentang batas desa dan peta desa selesai," papar dia.
Ia menjelaskan bahwa dengan adanya Perbup tentang batas desa dan peta desa nanti maka tidak ada lagi sengketa batas desa.
Batas desa dan peta desa itu nanti, lanjut bupati, akan mempermudah pemetaan daerah dalam hal pemetaaan perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan kepala daerah bisa terarah, tepat sasaran dan didukung dengan data yang akurat.
"Perbub batas desa dan peta desa yang sedang dilaksanakan lengkap dengan titik koordinat masing-masing desa sesuai dengan kesepakatan desa," kata dia.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama, Wiwin Ambarwulan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sekadau karena telah melakukan penegasan batas desa dengan titik kordinat yang jelas. Sehingga ketika pihak BIG pada kegiatan deliniasi batas desa dengan metode kartometrik dalam waktu dua hari di Kabupaten Sekadau dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
"Jadi pihak BIG mengucapkan terima kasih dengan Pemerintah Daerah Sekadau yangg telah mendukung program BIG tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BIG, Muhtadi Ganda Sutrisna mengatakan BIG saat ini tengah melaksanakan kebijakan Satu Peta (KSP). Menurutnya pemetaan Indonesia tidak dapat diselesaikan oleh BIG sendiri, oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari pemerintah daerah.
"Peta ini menjadi sesuatu yang paling penting untuk dilengkapi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan kerja sama," kata dia.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018