Pontianak (Antara) - Jajaran Polda Kalbar mengajak semua masyarakat untuk mengawal pengelolaan anggaran negara agar tepat sasaran dan tidak di korupsi atau menjadi lahan pungutan liar.
"Praktik korupsi, pungli dan gratifikasi menjadi musuh bersama, kita menginginkan Kalimantan Barat yang lebih baik, lebih unggul dan lebih maju sehingga mampu berkompetitif dengan wilayah lain," kata Kepala Saber Pungli Provinsi Kalbar, Kombes (Pol) Andi Musa di Pontianak, Rabu.
Ia mengajak, masyarakat untuk mengawal semua aspek pelayanan administrasi pemerintahan dan pengelolaan anggaran negara, jangan sampai terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan, apalagi ke hal yang menjurus kearah korupsi.
"Dalam mendukung dan menjalankan program pemerintah untuk memberantas praktik pungutan liar yang masih terjadi Tim Saber Pungli Provinsi Kalbar melaksanakan Asistensi dan Monev kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar di semua kabupaten dan kota di Kalbar," ungkapnya.
Ia menambahkan, praktik pungutan liar masih berpotensi terjadi di dinas-dinas dan instansi pelayanan publik atau masyarakat, seperti di Satpas Sim, Samsat, Imigrasi, jembatang timbang, pelabuhan bongkar muat barang, kelurahan/desa yang tentunya hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum.
Andi menambahkan, bahkan pungli masih terjadi dari tingkat kabupaten seperti OTT di Ketapang dan Mempawah dan hingga ke tingkat desa.
Oleh karenanya, ia mengingatkan bahwa uang hasil pungli bukan rezeki, dan itu adalah perbuatan melanggar hukum.
Andi meminta kepada aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan tidak lagi tergiur untuk melakukan pungutan, apalagi yang memberatkan masyarakat.
"Mari kita terus bekerjasama dan berkomitmen untuk memberantas pungli hingga ke tingkat desa sehingga pembangunan segala bidang di Kalbar bisa berjalan lancar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ajaknya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Praktik korupsi, pungli dan gratifikasi menjadi musuh bersama, kita menginginkan Kalimantan Barat yang lebih baik, lebih unggul dan lebih maju sehingga mampu berkompetitif dengan wilayah lain," kata Kepala Saber Pungli Provinsi Kalbar, Kombes (Pol) Andi Musa di Pontianak, Rabu.
Ia mengajak, masyarakat untuk mengawal semua aspek pelayanan administrasi pemerintahan dan pengelolaan anggaran negara, jangan sampai terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan, apalagi ke hal yang menjurus kearah korupsi.
"Dalam mendukung dan menjalankan program pemerintah untuk memberantas praktik pungutan liar yang masih terjadi Tim Saber Pungli Provinsi Kalbar melaksanakan Asistensi dan Monev kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar di semua kabupaten dan kota di Kalbar," ungkapnya.
Ia menambahkan, praktik pungutan liar masih berpotensi terjadi di dinas-dinas dan instansi pelayanan publik atau masyarakat, seperti di Satpas Sim, Samsat, Imigrasi, jembatang timbang, pelabuhan bongkar muat barang, kelurahan/desa yang tentunya hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum.
Andi menambahkan, bahkan pungli masih terjadi dari tingkat kabupaten seperti OTT di Ketapang dan Mempawah dan hingga ke tingkat desa.
Oleh karenanya, ia mengingatkan bahwa uang hasil pungli bukan rezeki, dan itu adalah perbuatan melanggar hukum.
Andi meminta kepada aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan tidak lagi tergiur untuk melakukan pungutan, apalagi yang memberatkan masyarakat.
"Mari kita terus bekerjasama dan berkomitmen untuk memberantas pungli hingga ke tingkat desa sehingga pembangunan segala bidang di Kalbar bisa berjalan lancar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ajaknya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018