Pontianak (Antaranews Kalbar) - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhali mengatakan daerahnya memerlukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) untuk menekan peredaran narkoba.
"Kita butuh kehadiran BNNK. Apalagi Sambas berbatasan darat langsung dengan negara tetangga, Sarawak, Malaysia," ujarnya, saat dihubungi di Sambas, Minggu.
Atbah menjelaskan meskipun keinginan Pemerintah Kabupaten Sambas besar dan sudah berusaha menyiapkan segala sesuatu pembangunan BNNK Sambas, namun pihak BNN Pusat menyatakan Kabupaten Sambas belum layak untuk dibangun BNNK.
"Mereka bilang Sambas belum layak karena berkaitan dengan petugasnya. Sebab personel yang dimiliki baik di provinsi maupun di Kota Singkawang masih terbatas," kata dia.
Atbah menyampaikan pesan dari BNN provinsi kepada pihaknya untuk sementara agar lebih mengoptimalkan BNN yang ada di Kota Singkawang.
"Sementara saat ini dan disarankan Kabupaten Sambas harus mengoptimalkan BNNK Singkawang dulu. Padahal Pemerintah Kabupaten Sambas sebenarya sudah menyiapkan semua yang paling awal adalah pembebasan lahan. Jika ada usulan dari BNN untuk dibangun di ibu kota kabupaten kita siap. Kemudian jika dibangun rehabilitasi misalnya di Tebas atau pun di Pemangkat itu juga sudah siap," kata dia pula.
Menurut Atbah lagi, meski tidak memiliki BNNK, pihaknya terus berkomitmen untuk memperkecil ruang-ruang peredaran dari obat-obat terlarang di Sambas.
"Pemerimtah daerah akan terus melakukan pencegahan dan menekan peredaran dan penggunaan narkoba di Sambas, demi generasi kita bebas dari narkoba," ujar dia pula.
Ia mengimbau kepada masyarakat untuk andil bersama terutama orang tua untuk mencegah dan mengawasi anaknya agar tidak masuk ke lembah narkoba.
"Untuk memberantas dan menekan narkoba bukan tugas pemerintah, polisi dan lainnya. Tapi itu semua tugas kita bersama," katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kita butuh kehadiran BNNK. Apalagi Sambas berbatasan darat langsung dengan negara tetangga, Sarawak, Malaysia," ujarnya, saat dihubungi di Sambas, Minggu.
Atbah menjelaskan meskipun keinginan Pemerintah Kabupaten Sambas besar dan sudah berusaha menyiapkan segala sesuatu pembangunan BNNK Sambas, namun pihak BNN Pusat menyatakan Kabupaten Sambas belum layak untuk dibangun BNNK.
"Mereka bilang Sambas belum layak karena berkaitan dengan petugasnya. Sebab personel yang dimiliki baik di provinsi maupun di Kota Singkawang masih terbatas," kata dia.
Atbah menyampaikan pesan dari BNN provinsi kepada pihaknya untuk sementara agar lebih mengoptimalkan BNN yang ada di Kota Singkawang.
"Sementara saat ini dan disarankan Kabupaten Sambas harus mengoptimalkan BNNK Singkawang dulu. Padahal Pemerintah Kabupaten Sambas sebenarya sudah menyiapkan semua yang paling awal adalah pembebasan lahan. Jika ada usulan dari BNN untuk dibangun di ibu kota kabupaten kita siap. Kemudian jika dibangun rehabilitasi misalnya di Tebas atau pun di Pemangkat itu juga sudah siap," kata dia pula.
Menurut Atbah lagi, meski tidak memiliki BNNK, pihaknya terus berkomitmen untuk memperkecil ruang-ruang peredaran dari obat-obat terlarang di Sambas.
"Pemerimtah daerah akan terus melakukan pencegahan dan menekan peredaran dan penggunaan narkoba di Sambas, demi generasi kita bebas dari narkoba," ujar dia pula.
Ia mengimbau kepada masyarakat untuk andil bersama terutama orang tua untuk mencegah dan mengawasi anaknya agar tidak masuk ke lembah narkoba.
"Untuk memberantas dan menekan narkoba bukan tugas pemerintah, polisi dan lainnya. Tapi itu semua tugas kita bersama," katanya lagi.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018