Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta para alumni IPDN agar bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat untuk membangun kawasan perbatasan negara.
"IPDN ini alumni menyebar ke segala lini (sektor) kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Sehingga mereka juga harus berpengalaman untuk berhadapan dengan kondisi-kondisi perbatasan negara, antara negara kita dengan negara lain," kata Sutarmidji di Pontianak, Selasa.
Dia menilai pembahasan perbatasan khususnya di Provinsi Kalbar yang dinilainya cukup penting, sebab panjangnya perbatasan yang ada di provinsi ini cukup luas maka perlu penanganan yang sangat profesional dalam perbatasan.
"Untuk membicarakan perbatasan cukup penting khususnya Kalbar, karena panjang perbatasan darat itu bisa sampai 966 kilometer dan tak gampang menanganinya. Apalagi ada beberapa border perbatasan yang belum memadai, tahun depan akan ada dua border yang akan dibentuk dan itu semua harus penanganan yang profesional," tuturnya.
Dengan penanganan yang profesional dan komprehensif sehingga membuat masyarakat di perbatasan itu, bisa merasakan hadirnya pemerintah. Ia pun menyandingkan dengan program nawacita Presiden Jokowi yang mana salah satu programnya membangun daerah pinggiran.
"Dijaman Presiden Jokowi salah satu program nawacita yang membangun daerah pinggiran dan itu sudah dilakukan. Perbatasan sudah mendapatkan perhatian yang cukup luar biasa, nah pemerintahan daerah mengisi dengan membangun desa-desa yang perbatasan dengan desa mandiri supaya ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Daerah yang memiliki perbatasan langsung dengan negara lain, harusnya bisa memiliki peluang. Mantan Wali kota Pontianak dua periode itu memberikan contoh, di negara vietnam, laos dan kamboja yang mana saat ini sedang menanam pohon karet besar-besaran, hasilnya di negara lain saat ini banyak pesanan peralatan perkantoran yang dihasilkan oleh pohon karet.
"Di luar negeri banyak pesanan meubeler dari bahan kayu karet bisa ini betul-betul pesanan, tapi ini juga bisa menjadi satu cara untuk pasokan jika sudah habis di negara lain dan akhirnya mereka sudah produksi dengan memanfaatkan kayu karet tersebut. Ini juga harus kita antisipasi," katanya.
Ditempat yang sama, Murtir Zeddawi, Dekan Fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN Jati Nangor mengungkapkan, kegiatan seminar internasional yang dilaksanakan pihaknya pada Senin kemarin di Pontianak, bertujuan menjalin kerja sama dalam bidang penelitian dan pendidikan bagi para alumni IPDN dimana saat ini para lulusan IPDN terdapat di berbagai sektor baik bidang pemerintahan, ekonomi dan kepala daerah.
"Dalam seminar ini nantinya akan menghasilkan suatu analisa yang akan dijadikan rekomendasi bagi kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil suatu kebijakan," ujarnya.
Dari hasil seminar ini, nantinya akan menghasilkan satu rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah daerah dan pusat. Menurut Murtir Zeddawi, perbatasan untuk saat ini sudah terjalin cukup bagus dari sisi akademisi oleh kedua negara namun yang harus diperbaiki.
"Pendekatannya kesejahteraan, pendekatan derajat pendidikan dan pendekatan kesehatan bagi warga perbatasan yang mungkin perlu diperbaiki yang akan kami usulkan secara akademik kepada pimpinan, gubernur, dan pemerintah pusat," kata Murtir Zeddawi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"IPDN ini alumni menyebar ke segala lini (sektor) kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Sehingga mereka juga harus berpengalaman untuk berhadapan dengan kondisi-kondisi perbatasan negara, antara negara kita dengan negara lain," kata Sutarmidji di Pontianak, Selasa.
Dia menilai pembahasan perbatasan khususnya di Provinsi Kalbar yang dinilainya cukup penting, sebab panjangnya perbatasan yang ada di provinsi ini cukup luas maka perlu penanganan yang sangat profesional dalam perbatasan.
"Untuk membicarakan perbatasan cukup penting khususnya Kalbar, karena panjang perbatasan darat itu bisa sampai 966 kilometer dan tak gampang menanganinya. Apalagi ada beberapa border perbatasan yang belum memadai, tahun depan akan ada dua border yang akan dibentuk dan itu semua harus penanganan yang profesional," tuturnya.
Dengan penanganan yang profesional dan komprehensif sehingga membuat masyarakat di perbatasan itu, bisa merasakan hadirnya pemerintah. Ia pun menyandingkan dengan program nawacita Presiden Jokowi yang mana salah satu programnya membangun daerah pinggiran.
"Dijaman Presiden Jokowi salah satu program nawacita yang membangun daerah pinggiran dan itu sudah dilakukan. Perbatasan sudah mendapatkan perhatian yang cukup luar biasa, nah pemerintahan daerah mengisi dengan membangun desa-desa yang perbatasan dengan desa mandiri supaya ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Daerah yang memiliki perbatasan langsung dengan negara lain, harusnya bisa memiliki peluang. Mantan Wali kota Pontianak dua periode itu memberikan contoh, di negara vietnam, laos dan kamboja yang mana saat ini sedang menanam pohon karet besar-besaran, hasilnya di negara lain saat ini banyak pesanan peralatan perkantoran yang dihasilkan oleh pohon karet.
"Di luar negeri banyak pesanan meubeler dari bahan kayu karet bisa ini betul-betul pesanan, tapi ini juga bisa menjadi satu cara untuk pasokan jika sudah habis di negara lain dan akhirnya mereka sudah produksi dengan memanfaatkan kayu karet tersebut. Ini juga harus kita antisipasi," katanya.
Ditempat yang sama, Murtir Zeddawi, Dekan Fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN Jati Nangor mengungkapkan, kegiatan seminar internasional yang dilaksanakan pihaknya pada Senin kemarin di Pontianak, bertujuan menjalin kerja sama dalam bidang penelitian dan pendidikan bagi para alumni IPDN dimana saat ini para lulusan IPDN terdapat di berbagai sektor baik bidang pemerintahan, ekonomi dan kepala daerah.
"Dalam seminar ini nantinya akan menghasilkan suatu analisa yang akan dijadikan rekomendasi bagi kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil suatu kebijakan," ujarnya.
Dari hasil seminar ini, nantinya akan menghasilkan satu rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah daerah dan pusat. Menurut Murtir Zeddawi, perbatasan untuk saat ini sudah terjalin cukup bagus dari sisi akademisi oleh kedua negara namun yang harus diperbaiki.
"Pendekatannya kesejahteraan, pendekatan derajat pendidikan dan pendekatan kesehatan bagi warga perbatasan yang mungkin perlu diperbaiki yang akan kami usulkan secara akademik kepada pimpinan, gubernur, dan pemerintah pusat," kata Murtir Zeddawi.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018