Pontianak (Antaranews Kalbar) - Tunggakan peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kalimantan Barat (Kalbar) hingga kini sudah mencapai Rp72 miliar.
"Berdasarkan data kami, tercatat sebesar Rp72 miliar tunggakan dari kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri di Kalimantan Barat," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Gerry Adhikusuma, di Pontianak, Kalbar, Selasa.
Ia menyebutkan bahwa dengan kondisi yang ada, meski tidak berdampak pada pelayanan kesehatan secara langsung, namun akan berpengaruh pada keberlangsungan kondisi finansial BPJS Kesehatan.
"Kemudian tentunya juga berdampak pada keterlambatan pembayaran ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," ujarnya.
Ia menyebutkan tunggakan yang ada karena kesadaran masyarakat masih begitu rendah.
"Kesadaran yang rendah mengakibatkan tingginya angka tunggakan oleh peserta BPJS jalur mandiri," kata dia.
Baca juga: Gangguan penyakit akibat alkohol tidak ditanggung BPJS
Baca juga: BPJS Kesehatan tegaskan tidak ada pemutusan kerjasama dengan rumah sakit
Baca juga: BPJS Kesehatan Singkawang sosialisasikan perpres nomor 82
Sejauh ini, dari data yang diperoleh BPJS Kesehatan, peserta BPJS di Kalbar per Desember 2018 secara keseluruhan mencapai 3.275,529 orang.
Gerry menyebutkan untuk total biaya pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tak Lanjutan FKRTL (RJTL dan RITL) tahun 2018 sampai dengan Desember 2018 tercatat Rp379.021.247.000.
"Data biaya pelayanan kesehatan tersebut untuk wilayah kerja Kantor Cabang Pontianak saja, yang meliputi Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Landak, Ketapang, dan Kayong Utara," jelas dia.
Lebih jauh ia mengatakan masih belum tercapainya cakupan peserta tersebut, lantaran ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Begitu pun dengan kesadaran yang dianggapnya masih kurang.
"Kalau sakit baru mau bayar, kalau tidak sakit tidak mau bayar. Pemikiran inilah yang berkembang di masyarakat. Kami akan lakukan evaluasi, maupun sosialisasi, agar cakupan peserta tercapai," kata Gerry.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Berdasarkan data kami, tercatat sebesar Rp72 miliar tunggakan dari kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri di Kalimantan Barat," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Gerry Adhikusuma, di Pontianak, Kalbar, Selasa.
Ia menyebutkan bahwa dengan kondisi yang ada, meski tidak berdampak pada pelayanan kesehatan secara langsung, namun akan berpengaruh pada keberlangsungan kondisi finansial BPJS Kesehatan.
"Kemudian tentunya juga berdampak pada keterlambatan pembayaran ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," ujarnya.
Ia menyebutkan tunggakan yang ada karena kesadaran masyarakat masih begitu rendah.
"Kesadaran yang rendah mengakibatkan tingginya angka tunggakan oleh peserta BPJS jalur mandiri," kata dia.
Baca juga: Gangguan penyakit akibat alkohol tidak ditanggung BPJS
Baca juga: BPJS Kesehatan tegaskan tidak ada pemutusan kerjasama dengan rumah sakit
Baca juga: BPJS Kesehatan Singkawang sosialisasikan perpres nomor 82
Sejauh ini, dari data yang diperoleh BPJS Kesehatan, peserta BPJS di Kalbar per Desember 2018 secara keseluruhan mencapai 3.275,529 orang.
Gerry menyebutkan untuk total biaya pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tak Lanjutan FKRTL (RJTL dan RITL) tahun 2018 sampai dengan Desember 2018 tercatat Rp379.021.247.000.
"Data biaya pelayanan kesehatan tersebut untuk wilayah kerja Kantor Cabang Pontianak saja, yang meliputi Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Landak, Ketapang, dan Kayong Utara," jelas dia.
Lebih jauh ia mengatakan masih belum tercapainya cakupan peserta tersebut, lantaran ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Begitu pun dengan kesadaran yang dianggapnya masih kurang.
"Kalau sakit baru mau bayar, kalau tidak sakit tidak mau bayar. Pemikiran inilah yang berkembang di masyarakat. Kami akan lakukan evaluasi, maupun sosialisasi, agar cakupan peserta tercapai," kata Gerry.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019