Pontianak (Antaranews Kalbar) - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menduga ada calo yang berkeliaran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
"Salah satu organisasi perangkat daerah yang paling banyak mendapatkan keluhan adalah Disdukcapil Kota Pontianak, baik melalui pesan singkat, WhatsApp, Facebook dan lainnya," kata Edi Rusdi Kamtono saat membuka acara konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024 di Pontianak, Selasa.
Ia menduga hal itu karena masih banyak calo yang beroperasi di lingkungan Disdukcapil, sehingga harus segera dibenahi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
"Mungkin banyak calo, dan calo-calonya mungkin kawannya pak Parma (Suparma, Kepala Disdukcapil Kota Pontianak) kali," ujarnya.
Edi menambahkan, ke depan perlu ada pembenahan dalam sistem antrian, karena menurutnya masalah yang terjadi adalah masyarakat kebanyakan malas untuk mengantri sehingga mau menggunakan jasa calo tersebut.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Suparma menyatakan, dirinya tidak memungkiri terkait masih adanya semacam biro jasa, karena masih banyak juga masyarakat yang malas untuk mengurus berbagai administrasi, sehingga diam-diam menggunakan biro jasa tersebut.
"Saya juga tidak memungkiri, adanya keluhan-keluhan dari masyarakat, yang saat ini tercatat 341 keluhan, baik melalui media sosial, pesan singkat maupun melalui WhatsApp, terkait KPT Elektronik," ungkapnya.
Ia menambahkan, berbagai kendala di lapangan yang sering muncul, seperti jaringan internet yang bermasalah, kemudian listrik dan lainnya, sehingga mengganggu kelancaran dalam pelayanan pembuatan KTP Elektronik.
"Belum lagi permasalahan saat ini, yakni dijatahnya blangko untuk KTP Elektronik dari pusat, dan hampir di semua daerah permasalahannya sama," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Salah satu organisasi perangkat daerah yang paling banyak mendapatkan keluhan adalah Disdukcapil Kota Pontianak, baik melalui pesan singkat, WhatsApp, Facebook dan lainnya," kata Edi Rusdi Kamtono saat membuka acara konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024 di Pontianak, Selasa.
Ia menduga hal itu karena masih banyak calo yang beroperasi di lingkungan Disdukcapil, sehingga harus segera dibenahi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
"Mungkin banyak calo, dan calo-calonya mungkin kawannya pak Parma (Suparma, Kepala Disdukcapil Kota Pontianak) kali," ujarnya.
Edi menambahkan, ke depan perlu ada pembenahan dalam sistem antrian, karena menurutnya masalah yang terjadi adalah masyarakat kebanyakan malas untuk mengantri sehingga mau menggunakan jasa calo tersebut.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Suparma menyatakan, dirinya tidak memungkiri terkait masih adanya semacam biro jasa, karena masih banyak juga masyarakat yang malas untuk mengurus berbagai administrasi, sehingga diam-diam menggunakan biro jasa tersebut.
"Saya juga tidak memungkiri, adanya keluhan-keluhan dari masyarakat, yang saat ini tercatat 341 keluhan, baik melalui media sosial, pesan singkat maupun melalui WhatsApp, terkait KPT Elektronik," ungkapnya.
Ia menambahkan, berbagai kendala di lapangan yang sering muncul, seperti jaringan internet yang bermasalah, kemudian listrik dan lainnya, sehingga mengganggu kelancaran dalam pelayanan pembuatan KTP Elektronik.
"Belum lagi permasalahan saat ini, yakni dijatahnya blangko untuk KTP Elektronik dari pusat, dan hampir di semua daerah permasalahannya sama," ujarnya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019