Pontianak (Antaranews Kalbar) - Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Nasional, Juri Ardiantoro mendorong penyelenggara Pemilu 2019 untuk terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pesta demokrasi yang saat ini tengah proses tahapan kampanye.
"Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu beserta jajaranya di daerah adalah yang menjadi wasit dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Jika wasitnya dipercaya publik maka hasilnya akan dipercaya. Kepercayaan publik untuk saat ini harus terus ditingkatkan," ujarnya saat di Pontianak, Rabu.
Juri memparkan bahwa dorongan yang ada dari JaDI tersebut beralasan karena berdasarakan survei dari lembaga yang kredibel, kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu 2019 sedikit turun.
"Hal itu sehingga menjadi pekerjaan rumah penyelenggara Pemilu saat ini. Itu harus diselesaikan. Sehingga setiap tahapan yang diselenggarakan tidak menimbulkan kontroversi atau kritikan dan penolakan - penolakan," jelas dia.
Menurutnya penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa setiap tahapan dan program yang dibuatnya harus memiliki landasan hukum yang kuat.
"Apa pun itu harus berdasarkan kontruksi penyelenggaran Pemilu yang kuat. Terpenting juga penyelenggara Pemilu juga membuka ke publik seluas - luasnya untuk memberikan masukan dan pandangan terkait dengan hal - hal yang membutuhakan masukan," jelasnya.
Ia menambahkan penyelenggara pemilu juga harus mengedepankan dan menunjukan profesionalisme bahwa bisa menyelenggarakan dan mempraktekan keseluruhan tahapan dilakukan.
"Pastikan juga bahwa KPU dan Bawaslu hingga tingkat terendah adalah organisasi yang adil kepada seluruh kontestan," pesannya.
Secara umum dikatakan Juri terhadap potret di lapangan terkait Pemilu 2019 dan perlu menjadi perhatian pihaknya serta semua pihak yakni, ada kesan pesta demokrasi saat ini mengkhawatirkan dan menakutkan.
Baca juga: JaDI siap berperan aktif sukseskan pemilu 2019
Menurutnya bahwa sejumlah persoalan Pemilu yang sama seperti dengan pesta demokrasi sebelum - sebelumnya juga belum kunjung selesai - selesai. Ia mencontohkan seperti dugaan praktik politik uang yang masih menjadi probelma.
"Politik uang ini sepertinya baunya ada namun barangnya tidak ada. Diskusi soal politik dan pembicaraan soal itu masih ada. Harusnya politik uang harus bisa ditekan dalam mempengaruhi pilihan orang," jelas dia.
Tambahnya, persoalan administrasi pemilih juga masih menjadi isu sentra. Data pemilih seolah - olah kian rumit. Padahal dengan kemajuan teknologi, data pemilih harus semakin baik.
"Hak pemilih harus dilindungi. Oleh karena itu data pemilih harus benar - benar dimaksimalkan dalam upaya memfasilitasi hak warga negara tersebut," ucap dia.
Parah lagi menurutnya, saat ini isu primordial semakin menguat.? Isu SARA untuk menyerang lawan politik antara pendukung dikedepankan. Hoaks juga bertebaran.
"Itu penyakit pemilu harus segera diatasi oleh penyelenggara Pemilu dan masyarakat itu sendiri. Isu SARA harus dihilangkan. Mari kita jaga bersama dan sukseskan Pemilu 2019 ini," ajak dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu beserta jajaranya di daerah adalah yang menjadi wasit dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Jika wasitnya dipercaya publik maka hasilnya akan dipercaya. Kepercayaan publik untuk saat ini harus terus ditingkatkan," ujarnya saat di Pontianak, Rabu.
Juri memparkan bahwa dorongan yang ada dari JaDI tersebut beralasan karena berdasarakan survei dari lembaga yang kredibel, kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu 2019 sedikit turun.
"Hal itu sehingga menjadi pekerjaan rumah penyelenggara Pemilu saat ini. Itu harus diselesaikan. Sehingga setiap tahapan yang diselenggarakan tidak menimbulkan kontroversi atau kritikan dan penolakan - penolakan," jelas dia.
Menurutnya penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa setiap tahapan dan program yang dibuatnya harus memiliki landasan hukum yang kuat.
"Apa pun itu harus berdasarkan kontruksi penyelenggaran Pemilu yang kuat. Terpenting juga penyelenggara Pemilu juga membuka ke publik seluas - luasnya untuk memberikan masukan dan pandangan terkait dengan hal - hal yang membutuhakan masukan," jelasnya.
Ia menambahkan penyelenggara pemilu juga harus mengedepankan dan menunjukan profesionalisme bahwa bisa menyelenggarakan dan mempraktekan keseluruhan tahapan dilakukan.
"Pastikan juga bahwa KPU dan Bawaslu hingga tingkat terendah adalah organisasi yang adil kepada seluruh kontestan," pesannya.
Secara umum dikatakan Juri terhadap potret di lapangan terkait Pemilu 2019 dan perlu menjadi perhatian pihaknya serta semua pihak yakni, ada kesan pesta demokrasi saat ini mengkhawatirkan dan menakutkan.
Baca juga: JaDI siap berperan aktif sukseskan pemilu 2019
Menurutnya bahwa sejumlah persoalan Pemilu yang sama seperti dengan pesta demokrasi sebelum - sebelumnya juga belum kunjung selesai - selesai. Ia mencontohkan seperti dugaan praktik politik uang yang masih menjadi probelma.
"Politik uang ini sepertinya baunya ada namun barangnya tidak ada. Diskusi soal politik dan pembicaraan soal itu masih ada. Harusnya politik uang harus bisa ditekan dalam mempengaruhi pilihan orang," jelas dia.
Tambahnya, persoalan administrasi pemilih juga masih menjadi isu sentra. Data pemilih seolah - olah kian rumit. Padahal dengan kemajuan teknologi, data pemilih harus semakin baik.
"Hak pemilih harus dilindungi. Oleh karena itu data pemilih harus benar - benar dimaksimalkan dalam upaya memfasilitasi hak warga negara tersebut," ucap dia.
Parah lagi menurutnya, saat ini isu primordial semakin menguat.? Isu SARA untuk menyerang lawan politik antara pendukung dikedepankan. Hoaks juga bertebaran.
"Itu penyakit pemilu harus segera diatasi oleh penyelenggara Pemilu dan masyarakat itu sendiri. Isu SARA harus dihilangkan. Mari kita jaga bersama dan sukseskan Pemilu 2019 ini," ajak dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019