Kepala sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), Aziz Hidayat mengatakan bahwa dengan perusahaan memiliki sertifikasi ISPO dapat menangkal kampanye negatif terhadap industri perkebunan sawit di Indonesia.
"Tidak dipungkiri saat ini kampanye negatif terhadap industri sawit di Indonesia semakin gencar. Dengan adanya sertifikasi ISPO oleh perusahaan tentu bisa menangkal isu negatif tersebut," katanya di 3rd Borneo Forum yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) se- Kalimantan di Pontianak, Kamis.
Ia juga tidak memungkiri meski ada ISPO pun, tekanan dari luar terhadap isu negatif juga tetap ada terhadap industri kelapa sawit di Indonesia.
"Pekerjaan rumah perusahaan di industri kelapa sawit adalah harus terus berupaya memperbaiki tata kelola sawit kita. Kembali, melalui sertifikasi ISPO satu di antaranya," ujar Aziz.
Baca juga: Gapki dorong penerapan ISPO
Menurut dia, untuk ISPO sendiri bagi industri kelapa sawit di Indonesia perlu peran multi pihak. Menurutnya semua harus berperan sesuai kapasitas masing - masing.
Pihak yang harus terlibat seperti auditor. Dia mengatakan, dengan auditor yang baik tentu akan memberikan kualitas yang baik bagi perusahaan. Kemudian peran akademik juga sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang ISPO, baik melalui FGD, seminar dan kajian lainnya.
"Pelaku usaha tentu yang paling aktif, maka silahkan didaftarkan sertifikasi ISPO. Komunitas dari LSM atau masyarakat juga harus andil. Peran pemerintah sebagai regulator, pembina dan lainnya harus hadir," kata Aziz.
Baca juga: Gubernur siap melawan kampanye negatif sawit, asalkan...
Sejauh ini kata dia, persoalan industri kelapa sawit masih seputar sebagian areal terindikasi kawasan hutan dan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
"Kemudian juga ada tumbang tindih lahan, belum ada HGU, SHM, STDB, sengketa lahan, kampanye negatif dan diskriminasi, fasilitas pembangunan masyarakat 20 persen dan beberapa lainnya,"ujarnya.
Ia menyatakan, sejauh ini sudah ada 722 pelaku usaha perkebunan di Indonesia yang mengikuti sertifikasi ISPO.
Baca juga: Anjloknya harga sawit harus segera diatasi
"Bagi perusahaan yang ada meski sudah ISPO, namun tidak berkomitmen tentu dievaluasi. Hingga saat ini sudah ada empat perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi ISPO dicabut,"tandas Aziz.
Pihaknya terus mendorong perusahaan perkebunan sawit untuk mendaftarkan sertifikasi ISPO perusahaannya karena masih banyak perusahaan yang belum mematuhi ketentuan tersebut.
"Manfaat sudah ISPO tentu sangat banyak seperti meningkatkan kualitas dan produktivitas sawit serta lainnya. Jadi kita terus mendorong perusahaan segera mengurus ISPO," ujar Aziz.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Tidak dipungkiri saat ini kampanye negatif terhadap industri sawit di Indonesia semakin gencar. Dengan adanya sertifikasi ISPO oleh perusahaan tentu bisa menangkal isu negatif tersebut," katanya di 3rd Borneo Forum yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) se- Kalimantan di Pontianak, Kamis.
Ia juga tidak memungkiri meski ada ISPO pun, tekanan dari luar terhadap isu negatif juga tetap ada terhadap industri kelapa sawit di Indonesia.
"Pekerjaan rumah perusahaan di industri kelapa sawit adalah harus terus berupaya memperbaiki tata kelola sawit kita. Kembali, melalui sertifikasi ISPO satu di antaranya," ujar Aziz.
Baca juga: Gapki dorong penerapan ISPO
Menurut dia, untuk ISPO sendiri bagi industri kelapa sawit di Indonesia perlu peran multi pihak. Menurutnya semua harus berperan sesuai kapasitas masing - masing.
Pihak yang harus terlibat seperti auditor. Dia mengatakan, dengan auditor yang baik tentu akan memberikan kualitas yang baik bagi perusahaan. Kemudian peran akademik juga sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang ISPO, baik melalui FGD, seminar dan kajian lainnya.
"Pelaku usaha tentu yang paling aktif, maka silahkan didaftarkan sertifikasi ISPO. Komunitas dari LSM atau masyarakat juga harus andil. Peran pemerintah sebagai regulator, pembina dan lainnya harus hadir," kata Aziz.
Baca juga: Gubernur siap melawan kampanye negatif sawit, asalkan...
Sejauh ini kata dia, persoalan industri kelapa sawit masih seputar sebagian areal terindikasi kawasan hutan dan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
"Kemudian juga ada tumbang tindih lahan, belum ada HGU, SHM, STDB, sengketa lahan, kampanye negatif dan diskriminasi, fasilitas pembangunan masyarakat 20 persen dan beberapa lainnya,"ujarnya.
Ia menyatakan, sejauh ini sudah ada 722 pelaku usaha perkebunan di Indonesia yang mengikuti sertifikasi ISPO.
Baca juga: Anjloknya harga sawit harus segera diatasi
"Bagi perusahaan yang ada meski sudah ISPO, namun tidak berkomitmen tentu dievaluasi. Hingga saat ini sudah ada empat perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi ISPO dicabut,"tandas Aziz.
Pihaknya terus mendorong perusahaan perkebunan sawit untuk mendaftarkan sertifikasi ISPO perusahaannya karena masih banyak perusahaan yang belum mematuhi ketentuan tersebut.
"Manfaat sudah ISPO tentu sangat banyak seperti meningkatkan kualitas dan produktivitas sawit serta lainnya. Jadi kita terus mendorong perusahaan segera mengurus ISPO," ujar Aziz.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019