Tokoh masyarakat perbatasan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Gustian Andiwinata mendorong jajaran pemerintahan desa untuk membuat inovasi serta perubahan salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga bisa menjawab berbagai persoalan di tengah warga.
"Selama ini BUMDes dan inovasi desa belum berjalan dengan baik bahkan ada yang belum bergerak sama sekali. Itu bisa jadi karena lemahnya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan OPD terkait," ujar Gustian Andiwinata saat dihubungi di Bengkayang, Kamis.
Ia mencontohkan yang dialami masyarakat seperti ketika pada musim kemarau sebagainya penduduk desa menghadapi kekurangan air bersih.
"Harusnya BUMDes dan inovasi desa mampu memberikan solusi.Tapi fakta di lapangan hampir 90 persen desa-desa yang ada belum bergerak dalam pengembangan BUMDes maupun inovasi desa yang dikelola oleh para kepala desa," ujarnya.
Kemudian kurangnya motivasi pendampingan dan pembinaan oleh OPD terkait untuk mendorong para kepala desa bergerak dalam pembuatan BUMDes dan inovasi desa guna meningkatkan pendapatan desanya.
"Di sini kita lihat juga para kepala desa kurang memahami peluang dan potensi yang dimiliki serta rendahnya pengetahuan tentang bidang usaha atau peluang yang ada. Kurangnya wawasan para kepala desa seperti apa BUMDes dan inovasi desa yang dimaksud," jelas Gustian.
Oleh karena itu kata Gustian, sebaiknya OPD terkait harus bisa memberikan penghargaan terhadap para kepala desa menjalankan program tersebut dan melakukan evaluasi.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bengkayang yang juga sebagai Kades Sungai Duri Rezza Herlambang mengatakan, terkait dengan BUMDes yang belum aktif di Bengkayang karena terganjal di aturan.
Menurutnya Perda dan Perbup serta turunannya mungkin sudah ada. Hanya sosialisasi dan pendampingan kepada desa sangat kurang selama ini. Lalu adanya dua instansi yang menangani desa yaitu, dinas sosial dan Pemdes juga menyulitkan untuk koordinasi. Khususnya BUMDes yang kemarin melekat di dinas sosial.
" Syukurlah tahun ini hal tersebut sepertinya tidak terjadi lagi. Sehingga kita bisa berharap desa-desa yang akan melakukan penyertaan modal segera diberikan pendampingan dan pengarahan. Pembinaan kepada kepala desa selaku komisaris dan pengurus BUMDes juga harus digalakkan. Jangan tanggung - tanggung. Kalau mau seperti di Pulau Jawa, usaha yang kita lakukan harus ekstra," ujarnya.
Ia menambahkan satu lagi yang paling penting, jangan biarkan desa membangun sendirian. "Kalau bisa ada kunjungan atau studi banding keluar untuk BUMDes. Sudah tiga tahun vakum, tidak ada kunjungan keluar," tegas Rezza.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Selama ini BUMDes dan inovasi desa belum berjalan dengan baik bahkan ada yang belum bergerak sama sekali. Itu bisa jadi karena lemahnya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan OPD terkait," ujar Gustian Andiwinata saat dihubungi di Bengkayang, Kamis.
Ia mencontohkan yang dialami masyarakat seperti ketika pada musim kemarau sebagainya penduduk desa menghadapi kekurangan air bersih.
"Harusnya BUMDes dan inovasi desa mampu memberikan solusi.Tapi fakta di lapangan hampir 90 persen desa-desa yang ada belum bergerak dalam pengembangan BUMDes maupun inovasi desa yang dikelola oleh para kepala desa," ujarnya.
Kemudian kurangnya motivasi pendampingan dan pembinaan oleh OPD terkait untuk mendorong para kepala desa bergerak dalam pembuatan BUMDes dan inovasi desa guna meningkatkan pendapatan desanya.
"Di sini kita lihat juga para kepala desa kurang memahami peluang dan potensi yang dimiliki serta rendahnya pengetahuan tentang bidang usaha atau peluang yang ada. Kurangnya wawasan para kepala desa seperti apa BUMDes dan inovasi desa yang dimaksud," jelas Gustian.
Oleh karena itu kata Gustian, sebaiknya OPD terkait harus bisa memberikan penghargaan terhadap para kepala desa menjalankan program tersebut dan melakukan evaluasi.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bengkayang yang juga sebagai Kades Sungai Duri Rezza Herlambang mengatakan, terkait dengan BUMDes yang belum aktif di Bengkayang karena terganjal di aturan.
Menurutnya Perda dan Perbup serta turunannya mungkin sudah ada. Hanya sosialisasi dan pendampingan kepada desa sangat kurang selama ini. Lalu adanya dua instansi yang menangani desa yaitu, dinas sosial dan Pemdes juga menyulitkan untuk koordinasi. Khususnya BUMDes yang kemarin melekat di dinas sosial.
" Syukurlah tahun ini hal tersebut sepertinya tidak terjadi lagi. Sehingga kita bisa berharap desa-desa yang akan melakukan penyertaan modal segera diberikan pendampingan dan pengarahan. Pembinaan kepada kepala desa selaku komisaris dan pengurus BUMDes juga harus digalakkan. Jangan tanggung - tanggung. Kalau mau seperti di Pulau Jawa, usaha yang kita lakukan harus ekstra," ujarnya.
Ia menambahkan satu lagi yang paling penting, jangan biarkan desa membangun sendirian. "Kalau bisa ada kunjungan atau studi banding keluar untuk BUMDes. Sudah tiga tahun vakum, tidak ada kunjungan keluar," tegas Rezza.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019