Petugas penghubung atau Liaison Officer (LO) Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Kalimantan Barat, Kolonel TNI Made mengatakan telah membentuk Satgas Karhutla di Kalbar dengan anggota 1.521 personil dari BNPB, BPBD, TNI dan Polri serta masyarakat untuk mengantisipasi pembakaran hutan dan lahan di 100 titik daerah rawan karhutla di Kalbar.
"1.521 personil ini merupakan gabungan dari anggota TNI/Polri bersama BNPB dan BPBD Kalbar serta masyarakat setempat. Tim ini akan ditempatkan di 100 desa rawan Karhutla di Kalbar dan akan mulai bertugas dalam waktu dekat," kata Made, usai menghadiri rakor pencegahan Karhutla di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Kamis.
Dia menjelaskan, 1.000 anggota TNI yang dilibatkan dalam Satgas Karhutla di Kalbar ini nantinya akan diambil dari setiap satuan TNI dan Polri serta anggota BPBD yang ada di Kalbar.
Baca juga: Mencoba hidup berdamai dengan kabut asap
Selama kurang lebih empat bulan, anggota Satgas Karhutla akan berbaur dengan masyarakat dan akan tinggal bersama masyarakat yang ada di desa-desa. Selama disana, mereka akan melakukan patroli, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.
"Untuk jumlah anggota di setiap titik nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan," tuturnya.
Diharapkan, katanya, dengan pola sosialisasi dan melibatkan langsung masyarakat dalam pencegahan Karhutla seperti ini bisa lebih maksimal, tanpa menghilangkan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat dalam membuka lahan pertanian.
Baca juga: Kalbar masuk tiga provinsi paling rawan karhutla
Ditempat yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat, Lumano mengatakan pihaknya bersama Tim Satgas Karhutla yang dibentuk oleh BNPB sudah memetakan ada 100 desa di Kalbar yang rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun ini dan pihaknya akan melakukan upaya antisipasi.
"Hari ini kita kembali menggelar rakor bersama beberapa pihak terkait termasuk BNPB, TNI/Polri dan beberapa pihak lainnya untuk melakukan aksi pencegahan karhutla pada 100 desa di Kalbar yang sudah dipetakan," katanya.
Namun, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan tim yang sudah dibentuk ini akan ditugaskan ke daerah lainnya karena dari data 2018 lalu ada 180 desa rawan karhutla. "Dengan adanya tim Satgas Karhutla ini kita harapkan tidak ada kebakaran hutan dan lahan di Kalbar," tuturnya.
Baca juga: Sekda Kalbar yakin Karhutla dapat dikendalikan
Tim Satgas Karhutla yang dibentuk ini nantinya akan ditugaskan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan secara sembarangan.
Di Kalbar, katanya, hampir keseluruhan kabupaten/kota rawan kebakaran hutan dan lahan, namun pada tahun 2018 lalu ada empat kabupaten yang banyak menghasilkan hotspot di antaranya, Ketapang, Kubu Raya, Sintang dan Landak. Makanya, empat kabupaten ini akan menjadi atensi utama dari Satgas Karhutla ini.
"Rencananya personil Satgas Karhutla yang sudah dibentuk ini akan diturunkan pada tanggal 18 Juli mendatang, dimana 1521 personil yang akan bertugas di 100 desa yang tersebar di Kalbar ini akan berada di lapangan selama empat bulan," kata Lumano.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"1.521 personil ini merupakan gabungan dari anggota TNI/Polri bersama BNPB dan BPBD Kalbar serta masyarakat setempat. Tim ini akan ditempatkan di 100 desa rawan Karhutla di Kalbar dan akan mulai bertugas dalam waktu dekat," kata Made, usai menghadiri rakor pencegahan Karhutla di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Kamis.
Dia menjelaskan, 1.000 anggota TNI yang dilibatkan dalam Satgas Karhutla di Kalbar ini nantinya akan diambil dari setiap satuan TNI dan Polri serta anggota BPBD yang ada di Kalbar.
Baca juga: Mencoba hidup berdamai dengan kabut asap
Selama kurang lebih empat bulan, anggota Satgas Karhutla akan berbaur dengan masyarakat dan akan tinggal bersama masyarakat yang ada di desa-desa. Selama disana, mereka akan melakukan patroli, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.
"Untuk jumlah anggota di setiap titik nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan," tuturnya.
Diharapkan, katanya, dengan pola sosialisasi dan melibatkan langsung masyarakat dalam pencegahan Karhutla seperti ini bisa lebih maksimal, tanpa menghilangkan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat dalam membuka lahan pertanian.
Baca juga: Kalbar masuk tiga provinsi paling rawan karhutla
Ditempat yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat, Lumano mengatakan pihaknya bersama Tim Satgas Karhutla yang dibentuk oleh BNPB sudah memetakan ada 100 desa di Kalbar yang rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun ini dan pihaknya akan melakukan upaya antisipasi.
"Hari ini kita kembali menggelar rakor bersama beberapa pihak terkait termasuk BNPB, TNI/Polri dan beberapa pihak lainnya untuk melakukan aksi pencegahan karhutla pada 100 desa di Kalbar yang sudah dipetakan," katanya.
Namun, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan tim yang sudah dibentuk ini akan ditugaskan ke daerah lainnya karena dari data 2018 lalu ada 180 desa rawan karhutla. "Dengan adanya tim Satgas Karhutla ini kita harapkan tidak ada kebakaran hutan dan lahan di Kalbar," tuturnya.
Baca juga: Sekda Kalbar yakin Karhutla dapat dikendalikan
Tim Satgas Karhutla yang dibentuk ini nantinya akan ditugaskan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan secara sembarangan.
Di Kalbar, katanya, hampir keseluruhan kabupaten/kota rawan kebakaran hutan dan lahan, namun pada tahun 2018 lalu ada empat kabupaten yang banyak menghasilkan hotspot di antaranya, Ketapang, Kubu Raya, Sintang dan Landak. Makanya, empat kabupaten ini akan menjadi atensi utama dari Satgas Karhutla ini.
"Rencananya personil Satgas Karhutla yang sudah dibentuk ini akan diturunkan pada tanggal 18 Juli mendatang, dimana 1521 personil yang akan bertugas di 100 desa yang tersebar di Kalbar ini akan berada di lapangan selama empat bulan," kata Lumano.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019