Pontianak (ANTARA) - Pemprov Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Antisipasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) karena sebagian besar wilayahnya akan memasuki puncak musim kemarau.
"Rapat koordinasi hari ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan," kata Pj Gubernur Kalbar Harisson saat membuka acara rakor di Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu.
Menurut Gubernur, dirinya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki langkah-langkah strategis dan efektif dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak lingkungan serta membahayakan kehidupan masyarakat.
Harisson juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras berbagai pihak, termasuk Kodam XII/Tanjungpura, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dan instansi lainnya, dalam upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Barat.
Menurutnya, berkat kerja sama yang sinergis, luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini berhasil ditekan dari tahun ke tahun.
Namun demikian, Harisson mengingatkan bahwa ancaman karhutla masih sangat nyata, terutama dengan prediksi BMKG yang menyebutkan puncak kemarau mulai Juli hingga Agustus 2024.
"Hal ini tentunya meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga kita harus berupaya keras untuk menurunkan angka ini dengan berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif," tuturnya.
Harisson juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dan lembaga, termasuk TNI/Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat, dalam mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Ia menekankan perlunya pendekatan terpadu yang melibatkan semua pihak untuk memastikan penanganan bencana asap akibat karhutla dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu.
Data terbaru menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat periode 1 Januari hingga 31 Juni 2024 mencapai 1.790,51 hektar, dengan 990 hotspot terdeteksi oleh satelit NASA-TERRA/AQUA.
Harisson menegaskan bahwa peningkatan signifikan jumlah hotspot, terutama pada bulan Juli 2024, harus diantisipasi dan ditangani dengan segera agar tidak semakin meluas dan mempengaruhi aktivitas masyarakat.
"Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan, mulai dari penyadartahuan melalui kampanye dan sosialisasi, hingga operasi pemadaman darat dan restorasi gambut, namun kita tidak bisa berhenti di sini,"katanya.
Dirinya juga berharap rapat koordinasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
"Saya yakin, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita dapat mengatasi tantangan ini dan mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih hijau, sehat, dan sejahtera," tutupnya.
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
