Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa menyatakan, elpiji subsidi atau elpiji tabung tiga kilogram hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
"Elpiji bersubsidi itu hanya untuk orang miskin dan bukan untuk orang mampu, apalagi untuk sektor usaha seperti rumah makan, restoran, laundry dan industri sehingga pihak Pertamina dan instansi terkait lainnya harus mengawasi penyalurannya agar tepat sasaran," kata M Fanshurullah Asa di Pontianak, Jumat.
Menurut dia, Pertamina area Kalbar perlu memperketat pengawasan terhadap agen dan pangkalan dalam menjual elpiji subsidi tersebut sehingga memang dipergunakan oleh masyarakat yang berhak.
"Pertamina harus memperketat kontrol ke pangkalan, dan jangan sampai ada elpiji yang seharusnya untuk masyarakat miskin malah dinikmati oleh orang-orang mampu, sementara mereka (masyarakat tidak mampu) malah tidak kebagian," ujarnya.
Menurut dia, penyaluran elpiji subsidi terutama di daerah terpencil diserahkan saja kepada BUMDes, seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah di Kalbar, karena menurut dia BUMDes sebagai bagian dari pemerintah desa tentu memiliki data kependudukan yang akurat. "Selain itu, masyarakat desa juga lebih mudah untuk mengawasi dan mengontrol BUMDes karena lembaga ini milik masyarakat juga," katanya.
Fashurullah juga menyebut pihaknya tengah berupaya untuk menghadirkan jaringan pipa elpiji atau gas ke Kalbar. Khususnya rumah tangga dan pelanggan kecil untuk pemakaian sendiri, karena harga gas bumi melalui pipa lebih murah dibanding harga jual pasaran elpiji tabung tiga kilogram.
"Saat ini program tersebut baru meliputi sekitar 45 wilayah kabupaten/kota, dan BPH Migas akan terus meningkatkan perluasan pemanfaatan gas bumi itu," katanya
Menurut dia, perencanaan pembangunan pipa Trans Kalimantan, akan sangat mendukung pembentukan Ibu Kota baru di Kalimantan. Nanti akan ada jaringan pipa dari Kaltim ke Kalbar. Berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia tahun 2018 – 2027, diperkirakan bahwa bumi Kalimantan akan mengalami surplus supply gas bumi yang selama ini mayoritas pasokan diolah menjadi LNG Domestik dan komoditas ekspor, dan belum dimanfaatkan secara optimal bagi penggunaan industri, transportasi, rumah tangga dan pelanggan kecil," katanya.
Sementara itu, Sales Brand Manager II Pertamina Wilayah Kalbar, Yodha Galih mengimbau kepada masyarakat agar tidak ikut "panic buying" atau membeli elpiji susbidi secara berlebih, karena kalau hal itu dilakukan malah berdampak elpiji menjadi cepat habis.
Selain itu dia, juga mengimbau kepada para pangkalan elpiji subsidi agar lebih seleksi dalam menjual atau penyalurkan elpiji tersebut agar tepat sasaran. "Para pangkalan-pangkalan elpiji subsidi sekarang memang sudah diedukasi agar menyeleksi siapa-sapa saja pembelinya, karena kami tidak ingin kecolongan kalau yang membeli ternyata malah para spekulan dan pengecer," katanya.
Dia menjelaskan, sistem atau model tersebut sudah dilakukan di Kota Pontianak dan sekitarnya dalam menekan seminimal mungkin para spekulan dan pengecer untuk membeli elpiji subsidi, sehingga memang dibeli oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
"Sehingga tugas para pangkalan elpiji subsidi memang menyalurkan elpiji tersebut agar dibeli oleh masyarakat yang tidak mampu, bukan malah sebaliknya dibeli oleh spekulan dan pengecer yang kemudian untuk dijual kembali guna mencari keuntungan pribadi," ungkapnya.
Yodha kembali mengimbau kepada masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat umumnya agar membeli elpiji subsidi atau tiga kilogram di pangkalan-pangkalan resmi atau di SPBU, agar harga jualnya sesuai HET (harga eceran tertinggi) yang berlaku.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019