Kepala Perwakilan KJRI Kuching, Malaysia Yonni Triprayitno mendukung sepenuhnya rencana Perwakilan BKKBN Kalbar dalam memberikan pelayanan alat kontrasepsi dan sosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi para pekerja migran Indonesia di Malaysia khususnya di Sarawak.
"Ide ini tentu sangat bagus dan kami akan dukung sepenuhnya, karena dengan ini salah satunya negara hadir dalam memberikan pelayanan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) di Sarawak, Malaysia," kata Yonni Triprayitno di Pontianak, Rabu.
Hal itu ditegaskan Yonni usai mendapat jamuan makan malam pada Selasa (21/2) bersama Direktur Bina Ketahanan Remaja (Hanrem) BKKBN Eka Sulistya Ediningsih, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Kusmana beserta staf dan Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Kalbar, Teguh Imam Wibowo dan anggota IPKB Kalbar di Pontianak.
Menurut dia negara memang sudah seharusnya ada di tengah-tengah para PMI yang ada di luar negeri sehingga negara harus bisa membantu para PMI, sehingga mereka tidak dijadikan objek namun harus dijadikan subjek pahlawan devisa negara.
"Mereka-mereka ini harus dilindungi dan diberikan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Dan tindak lanjut dari realisasi keinginan BKKBN Kalbar dan IPKB Kalbar ini, maka kami akan melakukan perjalanan bertemu dengan para pengusaha di Malaysia dan melihat langsung pada saat kami melakukan 'jemput bola' pelayanan paspor di perusahaan-perusahaan ladang sawit," katanya.
Dari pertemuan dan melihat langsung itu, katanya, akan ada dialog dan tanya jawab dengan berbagai pihak serta kepada para PMI untuk mendapatkan input apa yang akan dilakukan dalam merealisasikan rencana ini.
"Jadi, kawan-kawan dari BKKBN ini akan kami bawa untuk melakukan pendataan dengan mendatangi para pengusaha sawit dan para PMI itu sendiri. Dari data yang didapat maka nantinya, bila memang para PMI ini belum mendapatkan pelayanan KB dan lain sebagainya maka kita sebagai pemerintah akan turun untuk memberikan apa yang mereka butuhkan," katanya.
Untuk itu, katanya, hal ini perlu dilakukan bersama-sama sebagai wujud kolaborasi yang sangat baik.
"Kalau saya dari KJRI mau mengerjakan sendiri tentunya sulit, begitu juga sebaliknya. Dengan kolaborasi ini mudah-mudah negara akan siap membantu untuk melindungi dalam mencegah timbulnya masalah," kata Toni Triprayitno.
Sementara itu, Kepala BKKBN Kalbar, Kusmana mengatakan ia sangat bersyukur ide yang ajukan BKKBN Kalbar mendapat tanggapan baik dari berbagai pihak, salah satunya dari KJRI Kuching.
"Mudah-mudahan hal ini dapat terealisasi dengan baik sebagai wujud kita dalam memajukan manusia Indonesia khususnya untuk para PMI di Malaysia melalui program KKBPK. Tidak hanya pihak KJRI, namun ide ini juga sangat didukung oleh Pangdam XII/Tpr dan Kapolda Kalbar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Ide ini tentu sangat bagus dan kami akan dukung sepenuhnya, karena dengan ini salah satunya negara hadir dalam memberikan pelayanan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) di Sarawak, Malaysia," kata Yonni Triprayitno di Pontianak, Rabu.
Hal itu ditegaskan Yonni usai mendapat jamuan makan malam pada Selasa (21/2) bersama Direktur Bina Ketahanan Remaja (Hanrem) BKKBN Eka Sulistya Ediningsih, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Kusmana beserta staf dan Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Kalbar, Teguh Imam Wibowo dan anggota IPKB Kalbar di Pontianak.
Menurut dia negara memang sudah seharusnya ada di tengah-tengah para PMI yang ada di luar negeri sehingga negara harus bisa membantu para PMI, sehingga mereka tidak dijadikan objek namun harus dijadikan subjek pahlawan devisa negara.
"Mereka-mereka ini harus dilindungi dan diberikan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Dan tindak lanjut dari realisasi keinginan BKKBN Kalbar dan IPKB Kalbar ini, maka kami akan melakukan perjalanan bertemu dengan para pengusaha di Malaysia dan melihat langsung pada saat kami melakukan 'jemput bola' pelayanan paspor di perusahaan-perusahaan ladang sawit," katanya.
Dari pertemuan dan melihat langsung itu, katanya, akan ada dialog dan tanya jawab dengan berbagai pihak serta kepada para PMI untuk mendapatkan input apa yang akan dilakukan dalam merealisasikan rencana ini.
"Jadi, kawan-kawan dari BKKBN ini akan kami bawa untuk melakukan pendataan dengan mendatangi para pengusaha sawit dan para PMI itu sendiri. Dari data yang didapat maka nantinya, bila memang para PMI ini belum mendapatkan pelayanan KB dan lain sebagainya maka kita sebagai pemerintah akan turun untuk memberikan apa yang mereka butuhkan," katanya.
Untuk itu, katanya, hal ini perlu dilakukan bersama-sama sebagai wujud kolaborasi yang sangat baik.
"Kalau saya dari KJRI mau mengerjakan sendiri tentunya sulit, begitu juga sebaliknya. Dengan kolaborasi ini mudah-mudah negara akan siap membantu untuk melindungi dalam mencegah timbulnya masalah," kata Toni Triprayitno.
Sementara itu, Kepala BKKBN Kalbar, Kusmana mengatakan ia sangat bersyukur ide yang ajukan BKKBN Kalbar mendapat tanggapan baik dari berbagai pihak, salah satunya dari KJRI Kuching.
"Mudah-mudahan hal ini dapat terealisasi dengan baik sebagai wujud kita dalam memajukan manusia Indonesia khususnya untuk para PMI di Malaysia melalui program KKBPK. Tidak hanya pihak KJRI, namun ide ini juga sangat didukung oleh Pangdam XII/Tpr dan Kapolda Kalbar," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020