Ketua Komisi II DPRD Sambas, Kalimantan Barat, Ahmad Hapsak Setiawan mengatakan pihaknya segera akan memanggil semua pangkalan elpiji subsidi karena ada indikasi pangkalan yang menjual tidak kepada masyarakat pra sejahtera.
"Satu sisi saat ini di Kabupaten Sambas memang masih kurang kuotanya. Ditambah lagi ada indikasi pangkalan yang menjual bukan kepada masyarakat pra sejahtera dan UMKM," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Politisi PPP ini menambahkan masih banyak menjual di luar peruntukannya alias ke pihak yang seharusnya menerima subsidi pemerintah.
"Banyak di jual ke lain. Hal itu karena bisa dijual di atas harga eceran tertinggi. Di desa ada pangkalan dan biasa dijual ke desa lainnya karena ada varietas harga," jelas dia.
Ia menyebutkan untuk pengawasan subsidi memang perlu keterlibatan semua pihak khususnya Disperindagkop sebagai stakeholder tata kelola migas. Kemudian dan Forkopincam baik Camat, Polsek, Danramil dan Babinkamtibmas .
"Yang terpenting juga ada pengawasan di tingkat desa oleh kepala desa untuk distribusi di tingkat pangkalan serta masyarakat. Pengawasan terhadap kuota jatah gas di pangkalan tersebut agar benar - benar tepat sasaran untuk masyarakat pra sejahtera. Kalau pengawasan di tingkat desa bisa dilakukan terhadap pangkalan diharapkan dapat mengatasi penyelewengan distribusi gas," papar dia.
Sementara itu, satu di antara warga Kantan, Sambas, Atin menyebutkan bahwa saat ini harga elpiji 3 kilogram Rp25 ribu per tabung.
"Harga memang masih terbilang tinggi dan kita tidak tahu. Sebenarnya yang penting ada gas, harga tersebut masih bisa. Selaku masyarakat tetap berharap penjualan gas melon harus sesuai HET yang ada. Dengan begitu gas betul - betul dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Rahasia umum, gas melon untuk orang miskin," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Satu sisi saat ini di Kabupaten Sambas memang masih kurang kuotanya. Ditambah lagi ada indikasi pangkalan yang menjual bukan kepada masyarakat pra sejahtera dan UMKM," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Politisi PPP ini menambahkan masih banyak menjual di luar peruntukannya alias ke pihak yang seharusnya menerima subsidi pemerintah.
"Banyak di jual ke lain. Hal itu karena bisa dijual di atas harga eceran tertinggi. Di desa ada pangkalan dan biasa dijual ke desa lainnya karena ada varietas harga," jelas dia.
Ia menyebutkan untuk pengawasan subsidi memang perlu keterlibatan semua pihak khususnya Disperindagkop sebagai stakeholder tata kelola migas. Kemudian dan Forkopincam baik Camat, Polsek, Danramil dan Babinkamtibmas .
"Yang terpenting juga ada pengawasan di tingkat desa oleh kepala desa untuk distribusi di tingkat pangkalan serta masyarakat. Pengawasan terhadap kuota jatah gas di pangkalan tersebut agar benar - benar tepat sasaran untuk masyarakat pra sejahtera. Kalau pengawasan di tingkat desa bisa dilakukan terhadap pangkalan diharapkan dapat mengatasi penyelewengan distribusi gas," papar dia.
Sementara itu, satu di antara warga Kantan, Sambas, Atin menyebutkan bahwa saat ini harga elpiji 3 kilogram Rp25 ribu per tabung.
"Harga memang masih terbilang tinggi dan kita tidak tahu. Sebenarnya yang penting ada gas, harga tersebut masih bisa. Selaku masyarakat tetap berharap penjualan gas melon harus sesuai HET yang ada. Dengan begitu gas betul - betul dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Rahasia umum, gas melon untuk orang miskin," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020