Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa menegaskan penyerahan bantuan panganbagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di kabupaten itu sama sekali tidak ada dipungut biaya apapun dari masyarakat selaku penerima bantuan, karena semua biaya penyaluran ditanggung oleh Pemkab Landak.
"Bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah tidak dipungut biaya, tidak ada dipungut biaya sepeser pun dan untuk ongkos angkutnya sudah ditanggulangi oleh pemerintah daerah," kata Karolin di Ngabang, Sabtu.
Hal itu ditegaskannya mengingat adanya laporan dari masyarakat melalui media sosial yang menyatakan terdapat oknum kades yang memungut biaya angkutan untuk bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat.
Dia menambahkan, ditengah bencana kemanusiaan wabah Corona Virus Desease (COVID-19) yang dialami negara Indonesia tak terkecuali Kabupaten Landak saat ini, pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten telah bersinergi dan berinisiatif memberikan bantuan pangan untuk masyarakat.
Hal ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pangan ditengah bencana COVID-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi.
Karolin menyatakan akan menindak tegas kepada siapa saja yang meminta biaya saat penyaluran bantuan pangan ini. Untuk itu dirinya mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila ada pihak yang meminta biaya saat penyerahan bantuan pangan ini.
"Saya tegaskan, bantuan ini tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, bapak dan ibu yang ditagih biaya angkut atau ongkos angkut atau apapun namanya segera laporkan kepada kami agar segera kami tindak tegas," kata Karolin.
Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Landak dibantu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang berada di desa. Untuk gelombang pertama bantuan ini akan diberikan kepada 57 ribu Kepala Keluarga (KK) yang termasuk dalam data keluarga harapan termasuk di dalamnya masyarakat yang sudah menerima bantuan pangan non tunai.
Karolin mengatakan selain memberikan bantuan bagi yang masuk dalam database keluarga harapan, Pemerintah Kabupaten Landak juga secara khusus akan memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak masuk dalam database pusat tersebut, sehingga masyarakat diminta untuk melapor pada pemerintah desa dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
"Nanti juga bapak dan ibu yang tidak termasuk dalam database tersebut silakan melapor kepada kepala desa dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk didata. Pemerintah daerah Kabupaten Landak juga memberikan bantuan pangan bagi Bapak dan Ibu yang tidak ada dalam database keluarga harapan," tuturnya.
Karolin berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang saat ini bersama-sama berupaya melakukan pencegahan penyebaran COVID-19.
"Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bapak dan ibu sungguh-sungguh dapat berada dirumah selama kita masih berupaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, tetap di rumah aja," kata Karolin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah tidak dipungut biaya, tidak ada dipungut biaya sepeser pun dan untuk ongkos angkutnya sudah ditanggulangi oleh pemerintah daerah," kata Karolin di Ngabang, Sabtu.
Hal itu ditegaskannya mengingat adanya laporan dari masyarakat melalui media sosial yang menyatakan terdapat oknum kades yang memungut biaya angkutan untuk bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat.
Dia menambahkan, ditengah bencana kemanusiaan wabah Corona Virus Desease (COVID-19) yang dialami negara Indonesia tak terkecuali Kabupaten Landak saat ini, pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten telah bersinergi dan berinisiatif memberikan bantuan pangan untuk masyarakat.
Hal ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pangan ditengah bencana COVID-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi.
Karolin menyatakan akan menindak tegas kepada siapa saja yang meminta biaya saat penyaluran bantuan pangan ini. Untuk itu dirinya mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila ada pihak yang meminta biaya saat penyerahan bantuan pangan ini.
"Saya tegaskan, bantuan ini tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, bapak dan ibu yang ditagih biaya angkut atau ongkos angkut atau apapun namanya segera laporkan kepada kami agar segera kami tindak tegas," kata Karolin.
Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Landak dibantu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang berada di desa. Untuk gelombang pertama bantuan ini akan diberikan kepada 57 ribu Kepala Keluarga (KK) yang termasuk dalam data keluarga harapan termasuk di dalamnya masyarakat yang sudah menerima bantuan pangan non tunai.
Karolin mengatakan selain memberikan bantuan bagi yang masuk dalam database keluarga harapan, Pemerintah Kabupaten Landak juga secara khusus akan memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak masuk dalam database pusat tersebut, sehingga masyarakat diminta untuk melapor pada pemerintah desa dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
"Nanti juga bapak dan ibu yang tidak termasuk dalam database tersebut silakan melapor kepada kepala desa dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk didata. Pemerintah daerah Kabupaten Landak juga memberikan bantuan pangan bagi Bapak dan Ibu yang tidak ada dalam database keluarga harapan," tuturnya.
Karolin berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang saat ini bersama-sama berupaya melakukan pencegahan penyebaran COVID-19.
"Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bapak dan ibu sungguh-sungguh dapat berada dirumah selama kita masih berupaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, tetap di rumah aja," kata Karolin.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020