Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Rudyzar Zaidar Mochtar meminta pemerintah agar lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal dibanding tenaga kerja asing (TKA) dalam mengurangi pengangguran dampak pandemi COVID-19, di Kalbar, dan Indonesia umumnya.
"Sekarang ada sekitar 16 ribuan PMI (pekerja migran Indonesia) yang dipulangkan oleh pihak Malaysia dampak pandemi COVID-19, sehingga jumlah pengangguran di Kalbar umumnya diprediksi meningkat," kata Rudyzar Zaidar Mochtar di Pontianak, Jumat.
Jumlah tersebut, menurut Rudyzar belum termasuk dari negara lain, sehingga diperkirakan angka tambahan pengangguran di Kalbar akan terus bertambah dampak pandemi COVID-19.
"Sehingga sudah seharusnya pemerintah dan pihak perusahaan seperti pertambangan yang ada di Kalbar, yang banyak menyerap tenaga kerja lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, ketimbang TKA dalam meningkat perekonomian masyarakat," katanya.
Dia juga berharap, pemerintah melakukan evaluasi terhadap aturan yang dinilai hanya merugikan daerah atau pun lainnya, sehingga ke depannya pertambangan yang bisa menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak lagi dari sekarang.
"Kalau sekarang yang banyak masyarakat lihat untuk kerja di pertambangan yang kasar-kasar saja banyak diisi oleh TKA, padahal masyarakat sekitar masih banyak yang menganggur," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Kalbar, Ignasius IK mengatakan berdasarkan data yang dihimpun, sampai 24 April 2020 terdapat 3.235 tenaga kerja se-Kalbar yang dirumahkan 621 orang di antaranya merupakan dampak dari pandemi COVID-19.
"Kemungkinan jumlah tersebut akan terus bertambah, tergantung dari keadaan perusahaan yang ada di Kalbar dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Sekarang ada sekitar 16 ribuan PMI (pekerja migran Indonesia) yang dipulangkan oleh pihak Malaysia dampak pandemi COVID-19, sehingga jumlah pengangguran di Kalbar umumnya diprediksi meningkat," kata Rudyzar Zaidar Mochtar di Pontianak, Jumat.
Jumlah tersebut, menurut Rudyzar belum termasuk dari negara lain, sehingga diperkirakan angka tambahan pengangguran di Kalbar akan terus bertambah dampak pandemi COVID-19.
"Sehingga sudah seharusnya pemerintah dan pihak perusahaan seperti pertambangan yang ada di Kalbar, yang banyak menyerap tenaga kerja lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, ketimbang TKA dalam meningkat perekonomian masyarakat," katanya.
Dia juga berharap, pemerintah melakukan evaluasi terhadap aturan yang dinilai hanya merugikan daerah atau pun lainnya, sehingga ke depannya pertambangan yang bisa menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak lagi dari sekarang.
"Kalau sekarang yang banyak masyarakat lihat untuk kerja di pertambangan yang kasar-kasar saja banyak diisi oleh TKA, padahal masyarakat sekitar masih banyak yang menganggur," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Kalbar, Ignasius IK mengatakan berdasarkan data yang dihimpun, sampai 24 April 2020 terdapat 3.235 tenaga kerja se-Kalbar yang dirumahkan 621 orang di antaranya merupakan dampak dari pandemi COVID-19.
"Kemungkinan jumlah tersebut akan terus bertambah, tergantung dari keadaan perusahaan yang ada di Kalbar dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020