Kementerian Kesehatan menyebut revisi aturan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 mempercepat cairnya dana untuk para petugas medis.
"Ini sesuai dengan perintah Presiden untuk melakukan terobosan," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan Trisa Wahjuni Puri dalam diskusi daring yang dipantau dari Jakarta, Rabu.
Baca juga: Pemerintah siapkan insentif bagi para pekerja laboratorium
Trisa mengatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto merevisi Kepmenkes Hk. 01.07/Menkes/278/2020 menjadi Kepmenkes Nomor Hk.01.07/Menkes/392/2020. Peraturan itu memangkas prosedur pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang mengurusi penderita COVID-19.
Dia mengatakan salah satu dampak yang terlihat dari peraturan itu adalah proses verifikasi insentif yang semula berjenjang dari daerah sampai ke pusat menjadi hanya perlu di daerah saja.
Anggaran kesehatan, kata dia, sudah naik menjadi Rp87,55 triliun meski serapan masih kecil tetapi agar dapat meningkat seiring peraturan yang telah direvisi.
Baca juga: Dewan Pers dorong media dapat insentif ekonomi akibat pandemi COVID-19
Kementerian Keuangan mencatat serapannya baru 5,12 persen, maka Trisa berharap Kepmenkes baru itu bisa mempercepat penyerapan anggaran.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengapresiasi para tenaga kesehatan gugur karena COVID-19.
"Saya mewakili pemerintah, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah bekerja keras dengan dedikasi tinggi melawan COVID-19," kata Terawan.
"Tetap semangat untuk semuanya, bapak, ibu, saudara yang ditinggalkan oleh para pahlawan tenaga medis ini diberikan kekuatan dan semangat bahwa para pahlawan tenaga medis ini diterima di sisi Tuhan YME," kata dia.
Baca juga: Kubu Raya salurkan insentif guru mengaji
Baca juga: Ratusan driver Gojek di Makassar gelar unjuk rasa tuntut soal insentif
Baca juga: Rp405,1 triliun dinilai tak cukup tangani dampak COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Ini sesuai dengan perintah Presiden untuk melakukan terobosan," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan Trisa Wahjuni Puri dalam diskusi daring yang dipantau dari Jakarta, Rabu.
Baca juga: Pemerintah siapkan insentif bagi para pekerja laboratorium
Trisa mengatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto merevisi Kepmenkes Hk. 01.07/Menkes/278/2020 menjadi Kepmenkes Nomor Hk.01.07/Menkes/392/2020. Peraturan itu memangkas prosedur pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang mengurusi penderita COVID-19.
Dia mengatakan salah satu dampak yang terlihat dari peraturan itu adalah proses verifikasi insentif yang semula berjenjang dari daerah sampai ke pusat menjadi hanya perlu di daerah saja.
Anggaran kesehatan, kata dia, sudah naik menjadi Rp87,55 triliun meski serapan masih kecil tetapi agar dapat meningkat seiring peraturan yang telah direvisi.
Baca juga: Dewan Pers dorong media dapat insentif ekonomi akibat pandemi COVID-19
Kementerian Keuangan mencatat serapannya baru 5,12 persen, maka Trisa berharap Kepmenkes baru itu bisa mempercepat penyerapan anggaran.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengapresiasi para tenaga kesehatan gugur karena COVID-19.
"Saya mewakili pemerintah, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah bekerja keras dengan dedikasi tinggi melawan COVID-19," kata Terawan.
"Tetap semangat untuk semuanya, bapak, ibu, saudara yang ditinggalkan oleh para pahlawan tenaga medis ini diberikan kekuatan dan semangat bahwa para pahlawan tenaga medis ini diterima di sisi Tuhan YME," kata dia.
Baca juga: Kubu Raya salurkan insentif guru mengaji
Baca juga: Ratusan driver Gojek di Makassar gelar unjuk rasa tuntut soal insentif
Baca juga: Rp405,1 triliun dinilai tak cukup tangani dampak COVID-19
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020