Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Kalimantam Barat, Ahmad Hapsak Setiawan meminta masyarakat yang termasuk golongan ekonomi mampu untuk tidak menggunakan gas subsidi atau elpiji 3 kilogram dan beralih ke gas non subsidi.
"Kalau masyarakat yang mampu masih menggunakan gas elpiji 3 kilogram maka akan mengurangi jatah kuota untuk masyarakat miskin yang berhak mendapatkannya. Kemudian parah lagi bisa jadi kelangkaan," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Senin.
Ia menyebutkan bahwa kriteria dan sasaran pengguna gas elpiji 3 kilogram adalah masyarakat miskin di Kabupaten Sambas yakni yang masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 43.357.
"Kemudian untuk usaha mikro sebanyak 4.335 dan penambahan kuota untuk masyarakat miskin sebanyak 13.000. Jadi total jatah kuota untuk masyarakat Sambas sebanyak 60.692," kata dia.
Menurutnya agar tetap tepat sasaran maka masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria masyarakat miskin dan usaha yang buka kategori usaha mikro diharapkan untuk beralih menggunakan gas elpiji 5 kilogram dan 12 kilogram.
"Nanti akan dibuatkan kartu masyarakat miskin yang mendapatkan kuota gas elpiji 3 kilogram. Jadi yang tidak mendapat kartu dimohon beralih menggunakan gas 5 kilogram atau 12 kilogram," papar dia.
Satu di antara masyarakat Sambas, Zulnaidy mengatakan sejauh ini stok dan harga gas melon masih stabil. Namun kondisi tersebut terus berlangsung sehingga tidak menjadi beban masyarakat.
"Saat in ketersediaan gas masih aman dan harga masih. Kalau lagi langka itu yang pasti mahal atau naik. Repot juga sekarang kalau tidak ada gas," kata dia.
Ia sangat setuju bahwa yang berhak yang bisa membeli gas melon. Menurutnya dengan begitu stok dan harga terkendali.
"Yang mampu yang beli gas subsidi itu kan tidak wajar. Kasihan dengan masyarakat yang kurang mampu. Berharap pemerintah dan semua menjalankan ketentuan yang ada," ujarnya dia.
Baca juga: Permintaan elpiji non-subsidi di Kapuas Hulu meningkat
Baca juga: Warga berdesakkan antre berjam-jam untuk dapatkan Elpiji tiga kg
Baca juga: Bupati Kayong Utara harapkan setiap desa miliki pangkalan elpiji subsidi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Kalau masyarakat yang mampu masih menggunakan gas elpiji 3 kilogram maka akan mengurangi jatah kuota untuk masyarakat miskin yang berhak mendapatkannya. Kemudian parah lagi bisa jadi kelangkaan," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Senin.
Ia menyebutkan bahwa kriteria dan sasaran pengguna gas elpiji 3 kilogram adalah masyarakat miskin di Kabupaten Sambas yakni yang masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 43.357.
"Kemudian untuk usaha mikro sebanyak 4.335 dan penambahan kuota untuk masyarakat miskin sebanyak 13.000. Jadi total jatah kuota untuk masyarakat Sambas sebanyak 60.692," kata dia.
Menurutnya agar tetap tepat sasaran maka masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria masyarakat miskin dan usaha yang buka kategori usaha mikro diharapkan untuk beralih menggunakan gas elpiji 5 kilogram dan 12 kilogram.
"Nanti akan dibuatkan kartu masyarakat miskin yang mendapatkan kuota gas elpiji 3 kilogram. Jadi yang tidak mendapat kartu dimohon beralih menggunakan gas 5 kilogram atau 12 kilogram," papar dia.
Satu di antara masyarakat Sambas, Zulnaidy mengatakan sejauh ini stok dan harga gas melon masih stabil. Namun kondisi tersebut terus berlangsung sehingga tidak menjadi beban masyarakat.
"Saat in ketersediaan gas masih aman dan harga masih. Kalau lagi langka itu yang pasti mahal atau naik. Repot juga sekarang kalau tidak ada gas," kata dia.
Ia sangat setuju bahwa yang berhak yang bisa membeli gas melon. Menurutnya dengan begitu stok dan harga terkendali.
"Yang mampu yang beli gas subsidi itu kan tidak wajar. Kasihan dengan masyarakat yang kurang mampu. Berharap pemerintah dan semua menjalankan ketentuan yang ada," ujarnya dia.
Baca juga: Permintaan elpiji non-subsidi di Kapuas Hulu meningkat
Baca juga: Warga berdesakkan antre berjam-jam untuk dapatkan Elpiji tiga kg
Baca juga: Bupati Kayong Utara harapkan setiap desa miliki pangkalan elpiji subsidi
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020