Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat, Tenny Calvenny Soriton mengatakan dalam menangani stunting, BKKBN mengambil peran melaksanakan tugas pemberdayaan keluarga dalam cara promosi dan komunikasi.
"Isu stunting menjadi perhatian serius pemerintah nasional. Dimana sejak 2017 pemerintah mengambil langkah untuk membentuk tim intervensi terintegrasi yang melibatkan 23 kementerian terkait. Termasuk salah satunya yaitu kami dari BKKBN," kata Kaper BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton, Sabtu
Ia mengatakan, stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab seperti kemiskinan dan pola asuj tidak tepat. Sehingga mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembamg secara maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah. Kondisi keluarga seperti ini bisa terjabak dalam kemiskinan.
Terkait hal ini intervensi yang dilakukan pemerintah terbagi dua yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kalbar sendiri sudah memulai program ini sejak 2018 dengan sasaran di Kabupaten Ketapang dimana target keluarga yang terpapar 1000 HPK, 4978 keluarga dengan kegiatan sosialisasi bagi kabupaten.
Kemudian di 2019 lanjutnya, sasaran Kalbar di program tersebut ditambah menjadi tiga. Yaitu di Kabupaten Ketapang dengan sasaran 4987 keluarga Bawah Dua Tahun (Baduta), Kabupaten Sintang 5747 keluarga Baduta dan Kabupaten Sambas dengan target 5320 keluarga Baduta.
"Di tahun 2020 ini sasaran Pro PN di Kalbar bertambah menjadi lima kabupaten. Yaitu Ketapang dengan target 4978, Sintang dengan target 5747, Melawi dengan target 1451, Kapuas Hulu dengan target 3911 dan Sambas dengan terget 5320. Jika ditotalkan jumlah desa sasaran stunting pada 2019 10 desa dan 2020 bertambah menjadi 20 desa sehingga menjadi 30 desa," katanya.
Sementara Kabupaten Kapuas Hulu menjadi salah satu dari lima Kabupaten yang difokuskan dalam penanganan kesehatan percepatan gizi masyarakat. Target sasaran di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3911 bayi di Baduta.
"Saya berharap program pola asuh ini juga didukung oleh pemangku kebijakan dan mitra kerja. Maka dari itu BKKBN terus melakukan penguatan kegiatan kemitraan dalam rangka promosi 1000 hari pertama kehidupan di Kabupaten Kapuas Hulu," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Isu stunting menjadi perhatian serius pemerintah nasional. Dimana sejak 2017 pemerintah mengambil langkah untuk membentuk tim intervensi terintegrasi yang melibatkan 23 kementerian terkait. Termasuk salah satunya yaitu kami dari BKKBN," kata Kaper BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton, Sabtu
Ia mengatakan, stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab seperti kemiskinan dan pola asuj tidak tepat. Sehingga mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembamg secara maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah. Kondisi keluarga seperti ini bisa terjabak dalam kemiskinan.
Terkait hal ini intervensi yang dilakukan pemerintah terbagi dua yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kalbar sendiri sudah memulai program ini sejak 2018 dengan sasaran di Kabupaten Ketapang dimana target keluarga yang terpapar 1000 HPK, 4978 keluarga dengan kegiatan sosialisasi bagi kabupaten.
Kemudian di 2019 lanjutnya, sasaran Kalbar di program tersebut ditambah menjadi tiga. Yaitu di Kabupaten Ketapang dengan sasaran 4987 keluarga Bawah Dua Tahun (Baduta), Kabupaten Sintang 5747 keluarga Baduta dan Kabupaten Sambas dengan target 5320 keluarga Baduta.
"Di tahun 2020 ini sasaran Pro PN di Kalbar bertambah menjadi lima kabupaten. Yaitu Ketapang dengan target 4978, Sintang dengan target 5747, Melawi dengan target 1451, Kapuas Hulu dengan target 3911 dan Sambas dengan terget 5320. Jika ditotalkan jumlah desa sasaran stunting pada 2019 10 desa dan 2020 bertambah menjadi 20 desa sehingga menjadi 30 desa," katanya.
Sementara Kabupaten Kapuas Hulu menjadi salah satu dari lima Kabupaten yang difokuskan dalam penanganan kesehatan percepatan gizi masyarakat. Target sasaran di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3911 bayi di Baduta.
"Saya berharap program pola asuh ini juga didukung oleh pemangku kebijakan dan mitra kerja. Maka dari itu BKKBN terus melakukan penguatan kegiatan kemitraan dalam rangka promosi 1000 hari pertama kehidupan di Kabupaten Kapuas Hulu," pungkasnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020