Kepala Bidang Advokasi Pergerakan dan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Muslimat mengatakan sekitar 1,5 juta Kepala Keluarga (KK) akan menjadi sasaran pendataan sensus keluarga di Kalbar tahun 2021, yang sempat tertunda dampak pandemi COVID-19.
"Untuk merealisasikan hal itu, kami tetap akan bekerja sama dengan pihak ke tiga, yaitu para kader KB hingga ke tingkat desa, karena yang lebih paham
mereka yang ada di desa," kata Muslimat di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, untuk melakukan pendataan keluarga ini memang sangat membutuhkan orang-orang yang cukup faham akan wilayahnya sendiri. Dan dalam sensus ini yang menjadi fokus dari BKKBN ada tiga yaitu data demografi, data KB dan data indeks pembangunan keluarga.
"Untuk data demografi ini adalah data individu dan kami akan bekerja sama dengan Dinas Dukcapil dengan menggunakan NIK. Data KB, program KB itu ada 14 indikator dimana kami ingin mengetahui bahwa kesertaan KB itu ada berapa dan data ini penting untuk kami intervensi dalam memberikan program KB ke depan terutama kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin punya anak atau ingin menunda kelahiran anak, kemudian, data indeks pembangunan keluarga ini ada 32 indikator dan ini untuk mengukur tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton menambahkan terkait dengan Renstra BKKBN 2020–2024, secara umum BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya terwujudnya keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang.
Untuk mencapai hal tersebut, telah disusun sasaran strategis Program Bangga Kencana Tahun 2020 di Kalbar yang menjadi tujuan dan cita-cita bersama yaitu angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) diharapkan dapat diturunkan menjadi 2,24, meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern atau Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) sebanyak 66,55 persen.
Kemudian, meningkatnya persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menjadi 16,00 persen, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau unmet Need sebanyak 8,36 persen pada tahun 2020 di Kalbar.
Selanjutnya, menurunnya Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 tahun atau Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15 – 19 menjadi 61 per 1000 kelahiran di usia remaja putri dan meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) menjadi 56,69 pada tahun 2020 yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta meningkatnya Media Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25 – 49 tahun menjadi 20,90 pada tahun 2020.
"Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan mencegah terjadinya putus pakai pemakaian kontrasepsi, mencegah/menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan, memberikan pelayanan kepada peserta baru bagi para PUA serta meningkatkan pemakaian kontrasepsi pasca persalinan dan pasca keguguran di tengah pandemi COVID-19, BKKBN telah berupaya untuk melakukan hal tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kesertaan KB pada Situasi COVID-19," kata Tenny.
Menurutnya, pada tahun 2020, BKKBN telah menetapkan Quick Wins sebagai pelaksanaan ketentuan Permenpan RB Nomor 31 yahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, yang terdiri dari penguatan rantai pasok alokon, penguatan sistem pelaporan, pencatatan dan data, restrukturisasi birokrasi, rebranding (sosialisasi) dan menciptakan ZI WBK.
"Quick Wins ini ditetapkan sebagai langkah inisiatif untuk mengawali pelaksanaan program dengan skala yang lebih besar, sebagai perbaikan sistem dan mekanisme kerja. Oleh karena itu, segala bentuk dukungan dan komitmen berbagai pihak mitra kerja dan khususnya jajaran ASN di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat agar secara konsisten melaksanakan reformasi birokrasi yang tertuang di dalam Quick Wins tersebut," katanya.
Sementara itu tambahnya, pada akhir Desember 2019 lalu, BKKBN telah melakukan rebranding yang meliputi aransemen ulang Mars Keluarga Berencana, logo BKKBN, tag line salam BKKBN. Rebranding program ini merupakan salah satu dari 5 Quick Wins yang telah ditetapkan. Disamping itu, Program KKBPK, telah dikemas ulang dengan istilah Bangga Kencana.
"Bangga Kencana ini merupakan singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Tidak ada makna yang berubah, hanya penggunaan istilahnya saja yang berbeda agar Program Bangga Kencana ini lebih dekat di telinga masyarakat dan dapat dipahami terutama di kalangan milenial," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Untuk merealisasikan hal itu, kami tetap akan bekerja sama dengan pihak ke tiga, yaitu para kader KB hingga ke tingkat desa, karena yang lebih paham
mereka yang ada di desa," kata Muslimat di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, untuk melakukan pendataan keluarga ini memang sangat membutuhkan orang-orang yang cukup faham akan wilayahnya sendiri. Dan dalam sensus ini yang menjadi fokus dari BKKBN ada tiga yaitu data demografi, data KB dan data indeks pembangunan keluarga.
"Untuk data demografi ini adalah data individu dan kami akan bekerja sama dengan Dinas Dukcapil dengan menggunakan NIK. Data KB, program KB itu ada 14 indikator dimana kami ingin mengetahui bahwa kesertaan KB itu ada berapa dan data ini penting untuk kami intervensi dalam memberikan program KB ke depan terutama kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin punya anak atau ingin menunda kelahiran anak, kemudian, data indeks pembangunan keluarga ini ada 32 indikator dan ini untuk mengukur tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton menambahkan terkait dengan Renstra BKKBN 2020–2024, secara umum BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya terwujudnya keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang.
Untuk mencapai hal tersebut, telah disusun sasaran strategis Program Bangga Kencana Tahun 2020 di Kalbar yang menjadi tujuan dan cita-cita bersama yaitu angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) diharapkan dapat diturunkan menjadi 2,24, meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern atau Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) sebanyak 66,55 persen.
Kemudian, meningkatnya persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menjadi 16,00 persen, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau unmet Need sebanyak 8,36 persen pada tahun 2020 di Kalbar.
Selanjutnya, menurunnya Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 tahun atau Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15 – 19 menjadi 61 per 1000 kelahiran di usia remaja putri dan meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) menjadi 56,69 pada tahun 2020 yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta meningkatnya Media Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25 – 49 tahun menjadi 20,90 pada tahun 2020.
"Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan mencegah terjadinya putus pakai pemakaian kontrasepsi, mencegah/menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan, memberikan pelayanan kepada peserta baru bagi para PUA serta meningkatkan pemakaian kontrasepsi pasca persalinan dan pasca keguguran di tengah pandemi COVID-19, BKKBN telah berupaya untuk melakukan hal tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kesertaan KB pada Situasi COVID-19," kata Tenny.
Menurutnya, pada tahun 2020, BKKBN telah menetapkan Quick Wins sebagai pelaksanaan ketentuan Permenpan RB Nomor 31 yahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, yang terdiri dari penguatan rantai pasok alokon, penguatan sistem pelaporan, pencatatan dan data, restrukturisasi birokrasi, rebranding (sosialisasi) dan menciptakan ZI WBK.
"Quick Wins ini ditetapkan sebagai langkah inisiatif untuk mengawali pelaksanaan program dengan skala yang lebih besar, sebagai perbaikan sistem dan mekanisme kerja. Oleh karena itu, segala bentuk dukungan dan komitmen berbagai pihak mitra kerja dan khususnya jajaran ASN di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat agar secara konsisten melaksanakan reformasi birokrasi yang tertuang di dalam Quick Wins tersebut," katanya.
Sementara itu tambahnya, pada akhir Desember 2019 lalu, BKKBN telah melakukan rebranding yang meliputi aransemen ulang Mars Keluarga Berencana, logo BKKBN, tag line salam BKKBN. Rebranding program ini merupakan salah satu dari 5 Quick Wins yang telah ditetapkan. Disamping itu, Program KKBPK, telah dikemas ulang dengan istilah Bangga Kencana.
"Bangga Kencana ini merupakan singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Tidak ada makna yang berubah, hanya penggunaan istilahnya saja yang berbeda agar Program Bangga Kencana ini lebih dekat di telinga masyarakat dan dapat dipahami terutama di kalangan milenial," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020