Tak terasa hingga kini, pandemi COVID-19 hampir 11 bulan telah melanda wilayah Indonesia. Jutaan orang sudah menjadi korban bahkan meninggal dunia akibat virus berbahaya tersebut.
Tidak hanya itu, penyebaran COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan Tiongkok itu juga nyaris mematikan roda kehidupan dari segala sisi, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lini penting lainnya. Dan itu, tidak hanya terjadi di Indonesia, hal serupa juga terjadi di belahan negara-negara lain.
Terkait hal ini, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia guna menekan lajunya penyebaran dan semakin banyak jatuhnya korban. Selain penerapan protokol kesehatan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, pemerintah Indonesia juga menghimbau masyarakat agar tetap di rumah dan tidak bepergian jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak.
Dari salah satu kebijakan pemerintah itu, BKKBN mengambil peran yang cukup strategis terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BKKBN sendiri mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
Sebab bukan tidak mungkin himbauan berada di rumah untuk work from home (WFH) di masa pandemi ini terindikasi menjadi penyebab kehamilan tak direncanakan sehingga terjadinya lonjakan angka kelahiran atau baby boom.
Bahkan, dalam catatannya BKKBN RI sempat mendata ada 400.000 angka kehamilan tak direncanakan. Sehingga pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang jatuh pada Senin, 29 Juni 2020, BKKBN mensosialisasikan kampanye pembagian satu juta alat kontrasepsi gratis.
"Kampanye pembagian satu juta alat kontrasepsi gratis ini kami lakukan agar Indonesia terhindar dari lonjakan kehamilan tak direncana sehingga terjadi lonjakan angka kelahiran atau baby boom di tengah pandemi COVID-19 ini," kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.
Karena kata Hasto, dalam melaksanakan tugas BKKBN juga menjalankan fungsinya diantaranya yaitu pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB, penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional, pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan fungsi-fungsi lainnya.
Kebijakan-kebijakan BKKBN RI itu melalui tugas dan fungsinya juga tetap dilakukan di seluruh wilayah provinsi di Indonesia.
Meski di tengah pandemi COVID-19 seperti ini di Provinsi Kalbar sendiri, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton menegaskan pihaknya terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya, terutama terkait pencegahan terjadinya baby boom di Kalbar.
"Upaya-upaya pelaksanaan program pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tetap terus dilaksanakan. Ini kami lakukan dengan penerapan ketat Protokol Kesehatan COVID-19, seperti menerapkan 3M di setiap kegiatan, melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan kantor BKKBN dan mendorong seluruh pegawai untuk selalu menjaga dan terus meningkatkan imunitas tubuh," kata Tenny C Soriton.
Pria yang pernah 31 tahun pengabdian. Tenny C Soriton mengawali kariernya sebagai Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 1988 itu, menegaskan guna mencegah terpaparnya COVID-19 yang hingga kini masih melanda, Perwakilan BKKBN Kalbar tetap menerapkan dengan ketat standar protokol kesehatan. Tidak hanya itu, BKKBN Kalbar juga baru-baru ini melakukan penyemprotan desinfektan diseluruh ruang dan lingkungan kantor BKKBN.
"Kepada setiap pegawai kami wajibkan selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti selalu mencuci tangan, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Selain kepada mereka saya juga menghimbau agar selalu menjaga kebugaran tubuh dan selalu mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas) agar terhindar dari COVID-19," kata Tenny C Soriton di Pontianak.
Ia mengatakan, meski pada masa pendemi COVID-19 seperti ini, kegiatan kerja-kerja BKKBN tetap dijalankan. Namun penerapan protokol kesehatan juga dilakukan pada setiap kegiatan kerja rutin baik di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor.
Guna mencegah terpapar COVID-19, BKKBN Kalbar juga baru-baru ini melakukan penyemprotan desinfektan diseluruh ruang dan lingkungan kantor BKKBN. (Dok. BKKBN Kalbar).
"Jadi di setiap kegiatan kami, apakah itu rutinitas di lingkungan kantor maupun kegiatan perjalanan kunjungan dinas harus dengan protokol kesehatan dan untuk setiap melakukan kunjungan kerja setiap pegawai harus di rapid test dan dinyatakan non reaktif. Dan dalam kami juga telah melakukan swab (PCR) bagi seluruh pegawai BKKBN Kalbar," katanya.
Dalam situasi seperti ini juga, Tenny menegaskan ia selalu ikut mengawasi para pegawainya. Dan apa bila ada pegawai yang mengalami batuk, pilek dan kesehatan terganggu serta menjurus kepada gejala-gejala COVID-19. Maka pegawai yang bersangkutan langsung di minta untuk melakukan rapid test.
"Bila ada yang sakit maka kami langsung meminta pegawai yang bersangkutan untuk memeriksakan segera kesehatannya lebih lanjut. Kemudian bila yang bersangkutan terdapat gejala reaktif maka pegawai itu untuk sementara tidak boleh masuk kantor. Kemudian disaran yang bersangkutan harus istirahat dan melakukan karantina mandiri di rumah dan melakukan pemulihan hingga yang bersangkutan sehat baru diperbolehkan masuk kantor kembali," katanya.
Antara menjalankan tugas dan penerapan Protkes COVID-19
Untuk mencegah terjadinya klaster di lingkungan Kantor BKKBN Kalbar kata Tenny, dilakukan protkes baik untuk tamu maupun seluruh pegawai yang keluar masuk kantor. Hal itu seperti pengecekan suhu tubuh. Kemudian disiapkanya tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di pintu masuk setiap ruangan. Tidak hanya itu, penyemprotan desinfaktan juga di lakukan ke lingkungan hingga ke setiap ruang kantor BKKBN Kalbar.
"Dan untuk masuk ke lingkungan kantor kami mewajibkan menggunakan masker bagi siapa saja," katanya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKKBN Kalbar kerap dengan melakukan pertemuan-pertemuan baik itu dengan para Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) kabupaten/kota, PKB, PLKB, GenRe, dan para mitra kerja serta masyarakat, yang diisi dengan sosialisasi dan edukasi tentang program-program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ke seluruh pelosok wilayah Kalbar.
"Berbagai program sesuai tugas dan fungsi kami di BKKBN Kalbar tetap berjalan, termasuk melakukan kunjungan kerja ke pelosok-pelosok daerah Kalbar. Namun semuanya tetap mengikuti Protkes karena masih pandemi COVID-19," kata Tenny.
Semua bidang kata Yonny seperti bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN), bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK), bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) dan bidang-bidang terkait lainnya masih terus bergerak secara bersinergi.
"Semuanya kami lakukan dengan menerapkan protkes, dan pembatasan masa yang hadir. Selain menggunakan 3M seluruh kru yang ikut dalam kunjungan kerja itu wajib telah rapid tes dan hasil rapid tesnya dinyatakan wajib non reaktif, termasuk para jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) yang ikut dalam kunjungan kerja ke kabupaten/kota di Kalbar," katanya.
Tenny mengakui, dimasa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah dicanangkan BKKBN Kalbar di tahun 2020. Namun demikian seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan mengikuti aturan penanganan COVID-19 yang telah di tentukan oleh Satgas COVID-19.
"Kami segenap pegawai BKKBN Kalbar selalu berupaya tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsi kami. Hal itu agar semua program pelayanan KB dan program Bangga Kencana dapat tersampaikan ke masyarakat di seluruh pelosok Kalbar," kata Tenny.
Menurutnya, selain pelayanan KB, beberapa hal penting seperti penanganan stunting, ketahanan remaja, pembangunan dan ketahanan keluarga terus kami upayakan adanya peningkatan yang semakin baik. Dan itu terlaksana berkat adanya kerjasama yang baik bersama OPDKB dan para mitra kerja, para remaja atau GenRe serta pihak-pihak terkait lainnya.
"Berbagai tantangan pelayanan pada tahun 2020 dimana kami harus mampu menjangkau ke daerah-daerah sulit di Kalbar di masa pandemi ini. Dari apa yang telah kami lakukan di 2020 ini akan kami jadikan dasar untuk menyusun strategi menjalankan tugas dan fungsi BKKBN pada tahun 2021 di wilayah Kalbar," katanya.
Pencapaian program Bangga Kencana Kalbar
Terkait hal ini, Sekretaris BKKBN Kalbar, Abdul Rahman memaparkan berbagai pencapaian dalam pelaksanaan program Bangga Kencana Tahun 2019 juga merupakan cerminan bagi BKKBN dan mitra kerja dalam melaksanakan program di tahun 2020 ini.
Kata Abdul Rahman, beberapa pencapaian selama 2019 pada pelaksanaan program Bangga Kencana yaitu Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,49 (SKAP 2019) dari target 2,57 pada tahun 2019. Kemudian, angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern atau Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) sebanyak 61,42 persen (SKAP 2019) dari target sebesar 64,96 persen. Sedangkan data statistik rutin menunjukkan capaian sebesar 73,12 persen.
"Untuk Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau Unmet Need sebanyak 8,7 persen (SKAP 2019) pada tahun 2019 dari target 10,53 persen. Namun, berdasarkan data statistik rutin, Unmet Need tahun 2019 sebanyak 14,16 persen. Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi sebesar 29 persen (SKAP 2019) dari target 24,6 persen," katanya.
Di sisi lain, kata Abdul Rahman menjelaskan kembali berdasarkan data statistik rutin Perwakilan BKKBN Kalbar, tingkat putus pakai kontrasepsi sebesar 11,85 persen pada tahun 2019. Dan, peningkatan Pengguna Aktif KB MKJP sebesar 9,54 persen (SKAP 2019) dari target 15,19 persen. Sedangkan data Pengguna Aktif KB MKJP statistik rutin menunjukkan angka 17,42 persen.
Menurut Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Kalbar, Muslimat menambahkan, peningkatan yang dicapai pada pelaksanaan program Bangga Kencana 2019 itu berkat kuatnya sinergitas seluruh pegawai termasuk antar bidang-bidang yang ada di BKKBN Kalbar.
"Kami di bawah Kepala BKKBN Kalbar, baik itu dari bidang Adpin, bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk), bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dan bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) selalu bersinergi," kata Muslimat.
Menurutnya, walau dalam masa pandemi COVID-19 beberapa program Bangga Kencana seperti diantaranya Peserta KB Baru (PB) per kabupaten/kota Kalbar dari Januari-November tahun 2020 pada aplikasi SR (RR 2013) berjumlah 70.747 PB dari 194. 052 sasaran atau mencapai 36,46 persen.
"Selain itu, pencapaian lain ada pada PB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari Januari-November 2020 per kabupaten/kota Kalbar dengan jumlah 8.760 dengan 11.096 sasaran atau 78,95 persen. Jadi meski ditengah-tengah pandemi ini, usaha pengendalian penduduk melalui program Bangga Kencana di Kalbar tetap kami upayakan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
Tidak hanya itu, penyebaran COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan Tiongkok itu juga nyaris mematikan roda kehidupan dari segala sisi, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lini penting lainnya. Dan itu, tidak hanya terjadi di Indonesia, hal serupa juga terjadi di belahan negara-negara lain.
Terkait hal ini, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia guna menekan lajunya penyebaran dan semakin banyak jatuhnya korban. Selain penerapan protokol kesehatan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, pemerintah Indonesia juga menghimbau masyarakat agar tetap di rumah dan tidak bepergian jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak.
Dari salah satu kebijakan pemerintah itu, BKKBN mengambil peran yang cukup strategis terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BKKBN sendiri mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
Sebab bukan tidak mungkin himbauan berada di rumah untuk work from home (WFH) di masa pandemi ini terindikasi menjadi penyebab kehamilan tak direncanakan sehingga terjadinya lonjakan angka kelahiran atau baby boom.
Bahkan, dalam catatannya BKKBN RI sempat mendata ada 400.000 angka kehamilan tak direncanakan. Sehingga pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang jatuh pada Senin, 29 Juni 2020, BKKBN mensosialisasikan kampanye pembagian satu juta alat kontrasepsi gratis.
"Kampanye pembagian satu juta alat kontrasepsi gratis ini kami lakukan agar Indonesia terhindar dari lonjakan kehamilan tak direncana sehingga terjadi lonjakan angka kelahiran atau baby boom di tengah pandemi COVID-19 ini," kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.
Karena kata Hasto, dalam melaksanakan tugas BKKBN juga menjalankan fungsinya diantaranya yaitu pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB, penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional, pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan fungsi-fungsi lainnya.
Kebijakan-kebijakan BKKBN RI itu melalui tugas dan fungsinya juga tetap dilakukan di seluruh wilayah provinsi di Indonesia.
Meski di tengah pandemi COVID-19 seperti ini di Provinsi Kalbar sendiri, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton menegaskan pihaknya terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya, terutama terkait pencegahan terjadinya baby boom di Kalbar.
"Upaya-upaya pelaksanaan program pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tetap terus dilaksanakan. Ini kami lakukan dengan penerapan ketat Protokol Kesehatan COVID-19, seperti menerapkan 3M di setiap kegiatan, melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan kantor BKKBN dan mendorong seluruh pegawai untuk selalu menjaga dan terus meningkatkan imunitas tubuh," kata Tenny C Soriton.
Pria yang pernah 31 tahun pengabdian. Tenny C Soriton mengawali kariernya sebagai Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 1988 itu, menegaskan guna mencegah terpaparnya COVID-19 yang hingga kini masih melanda, Perwakilan BKKBN Kalbar tetap menerapkan dengan ketat standar protokol kesehatan. Tidak hanya itu, BKKBN Kalbar juga baru-baru ini melakukan penyemprotan desinfektan diseluruh ruang dan lingkungan kantor BKKBN.
"Kepada setiap pegawai kami wajibkan selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti selalu mencuci tangan, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Selain kepada mereka saya juga menghimbau agar selalu menjaga kebugaran tubuh dan selalu mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas) agar terhindar dari COVID-19," kata Tenny C Soriton di Pontianak.
Ia mengatakan, meski pada masa pendemi COVID-19 seperti ini, kegiatan kerja-kerja BKKBN tetap dijalankan. Namun penerapan protokol kesehatan juga dilakukan pada setiap kegiatan kerja rutin baik di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor.
Guna mencegah terpapar COVID-19, BKKBN Kalbar juga baru-baru ini melakukan penyemprotan desinfektan diseluruh ruang dan lingkungan kantor BKKBN. (Dok. BKKBN Kalbar).
"Jadi di setiap kegiatan kami, apakah itu rutinitas di lingkungan kantor maupun kegiatan perjalanan kunjungan dinas harus dengan protokol kesehatan dan untuk setiap melakukan kunjungan kerja setiap pegawai harus di rapid test dan dinyatakan non reaktif. Dan dalam kami juga telah melakukan swab (PCR) bagi seluruh pegawai BKKBN Kalbar," katanya.
Dalam situasi seperti ini juga, Tenny menegaskan ia selalu ikut mengawasi para pegawainya. Dan apa bila ada pegawai yang mengalami batuk, pilek dan kesehatan terganggu serta menjurus kepada gejala-gejala COVID-19. Maka pegawai yang bersangkutan langsung di minta untuk melakukan rapid test.
"Bila ada yang sakit maka kami langsung meminta pegawai yang bersangkutan untuk memeriksakan segera kesehatannya lebih lanjut. Kemudian bila yang bersangkutan terdapat gejala reaktif maka pegawai itu untuk sementara tidak boleh masuk kantor. Kemudian disaran yang bersangkutan harus istirahat dan melakukan karantina mandiri di rumah dan melakukan pemulihan hingga yang bersangkutan sehat baru diperbolehkan masuk kantor kembali," katanya.
Antara menjalankan tugas dan penerapan Protkes COVID-19
Untuk mencegah terjadinya klaster di lingkungan Kantor BKKBN Kalbar kata Tenny, dilakukan protkes baik untuk tamu maupun seluruh pegawai yang keluar masuk kantor. Hal itu seperti pengecekan suhu tubuh. Kemudian disiapkanya tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di pintu masuk setiap ruangan. Tidak hanya itu, penyemprotan desinfaktan juga di lakukan ke lingkungan hingga ke setiap ruang kantor BKKBN Kalbar.
"Dan untuk masuk ke lingkungan kantor kami mewajibkan menggunakan masker bagi siapa saja," katanya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKKBN Kalbar kerap dengan melakukan pertemuan-pertemuan baik itu dengan para Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) kabupaten/kota, PKB, PLKB, GenRe, dan para mitra kerja serta masyarakat, yang diisi dengan sosialisasi dan edukasi tentang program-program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ke seluruh pelosok wilayah Kalbar.
"Berbagai program sesuai tugas dan fungsi kami di BKKBN Kalbar tetap berjalan, termasuk melakukan kunjungan kerja ke pelosok-pelosok daerah Kalbar. Namun semuanya tetap mengikuti Protkes karena masih pandemi COVID-19," kata Tenny.
Semua bidang kata Yonny seperti bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN), bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK), bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) dan bidang-bidang terkait lainnya masih terus bergerak secara bersinergi.
"Semuanya kami lakukan dengan menerapkan protkes, dan pembatasan masa yang hadir. Selain menggunakan 3M seluruh kru yang ikut dalam kunjungan kerja itu wajib telah rapid tes dan hasil rapid tesnya dinyatakan wajib non reaktif, termasuk para jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) yang ikut dalam kunjungan kerja ke kabupaten/kota di Kalbar," katanya.
Tenny mengakui, dimasa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah dicanangkan BKKBN Kalbar di tahun 2020. Namun demikian seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan mengikuti aturan penanganan COVID-19 yang telah di tentukan oleh Satgas COVID-19.
"Kami segenap pegawai BKKBN Kalbar selalu berupaya tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsi kami. Hal itu agar semua program pelayanan KB dan program Bangga Kencana dapat tersampaikan ke masyarakat di seluruh pelosok Kalbar," kata Tenny.
Menurutnya, selain pelayanan KB, beberapa hal penting seperti penanganan stunting, ketahanan remaja, pembangunan dan ketahanan keluarga terus kami upayakan adanya peningkatan yang semakin baik. Dan itu terlaksana berkat adanya kerjasama yang baik bersama OPDKB dan para mitra kerja, para remaja atau GenRe serta pihak-pihak terkait lainnya.
"Berbagai tantangan pelayanan pada tahun 2020 dimana kami harus mampu menjangkau ke daerah-daerah sulit di Kalbar di masa pandemi ini. Dari apa yang telah kami lakukan di 2020 ini akan kami jadikan dasar untuk menyusun strategi menjalankan tugas dan fungsi BKKBN pada tahun 2021 di wilayah Kalbar," katanya.
Pencapaian program Bangga Kencana Kalbar
Terkait hal ini, Sekretaris BKKBN Kalbar, Abdul Rahman memaparkan berbagai pencapaian dalam pelaksanaan program Bangga Kencana Tahun 2019 juga merupakan cerminan bagi BKKBN dan mitra kerja dalam melaksanakan program di tahun 2020 ini.
Kata Abdul Rahman, beberapa pencapaian selama 2019 pada pelaksanaan program Bangga Kencana yaitu Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,49 (SKAP 2019) dari target 2,57 pada tahun 2019. Kemudian, angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern atau Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) sebanyak 61,42 persen (SKAP 2019) dari target sebesar 64,96 persen. Sedangkan data statistik rutin menunjukkan capaian sebesar 73,12 persen.
"Untuk Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau Unmet Need sebanyak 8,7 persen (SKAP 2019) pada tahun 2019 dari target 10,53 persen. Namun, berdasarkan data statistik rutin, Unmet Need tahun 2019 sebanyak 14,16 persen. Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi sebesar 29 persen (SKAP 2019) dari target 24,6 persen," katanya.
Di sisi lain, kata Abdul Rahman menjelaskan kembali berdasarkan data statistik rutin Perwakilan BKKBN Kalbar, tingkat putus pakai kontrasepsi sebesar 11,85 persen pada tahun 2019. Dan, peningkatan Pengguna Aktif KB MKJP sebesar 9,54 persen (SKAP 2019) dari target 15,19 persen. Sedangkan data Pengguna Aktif KB MKJP statistik rutin menunjukkan angka 17,42 persen.
Menurut Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Kalbar, Muslimat menambahkan, peningkatan yang dicapai pada pelaksanaan program Bangga Kencana 2019 itu berkat kuatnya sinergitas seluruh pegawai termasuk antar bidang-bidang yang ada di BKKBN Kalbar.
"Kami di bawah Kepala BKKBN Kalbar, baik itu dari bidang Adpin, bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk), bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dan bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) selalu bersinergi," kata Muslimat.
Menurutnya, walau dalam masa pandemi COVID-19 beberapa program Bangga Kencana seperti diantaranya Peserta KB Baru (PB) per kabupaten/kota Kalbar dari Januari-November tahun 2020 pada aplikasi SR (RR 2013) berjumlah 70.747 PB dari 194. 052 sasaran atau mencapai 36,46 persen.
"Selain itu, pencapaian lain ada pada PB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari Januari-November 2020 per kabupaten/kota Kalbar dengan jumlah 8.760 dengan 11.096 sasaran atau 78,95 persen. Jadi meski ditengah-tengah pandemi ini, usaha pengendalian penduduk melalui program Bangga Kencana di Kalbar tetap kami upayakan," pungkasnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020