Anggota Komisi III DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mengatakan kebijakan-kebijakan publik terkait isu perempuan di Kota Pontianak memerlukan keterlibatan politisi perempuan lebih banyak lagi ke depannya.
“Bagaimana pun kebijakan di DPRD Kota Pontianak harus melibatkan keterwakilan politisi-politisi perempuan untuk memperjuangkan isu diskriminasi terhadap perempuan, namun mirisnya dari 45 anggota DPRD hanya enam politisi perempuan yang menjabat dari 2019 kemarin atau sangat kurang dari yang telah ditetapkan sebesar 30 persen,” kata Bebby Nailufa di Pontianak, Rabu.
Dia menyebut tidak banyaknya jumlah politisi perempuan menjadikan perjuangan terhadap isu perempuan saat ini menjadi belum berjalan maksimal.
“Dikarenakan jumlah keterwakilan politisi hanya enam orang, banyak kebijakan-kebijakan politik yang tidak berpihak kepada perempuan dan perjuangan dalam isu perempuan seperti diskriminasi perempuan di tempat kerja, perdagangan perempuan, maupun penyudutan perempuan lainnya yang belum maksimal,” ungkap Bebby.
Dia menambahkan, perempuan perlu menjadi pemimpin untuk mengambil langkah kebijakan yang berpihak kepada mereka dan fokus terhadap isu perempuan itu sendiri.
“Dengan memperjuangkan perempuan sebagai pemimpin tentu menjadi langkah fokus utama pembuatan kebijakan yang harus berpihak pada perempuan. Terutama kebutuhan peran perempuan terkait kebijakan strategis dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada mereka di masyarakat,” kata Bebby.
Bebby yang saat ini juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak menyatakan, berbagai bentuk partisipasi dalam isu perempuan telah dijalankannya, baik dalam kebijakan maupun dalam penanganan permasalahannya.
"Terkait perempuan sebagai buruh pekerja, kami sudah membuat perda (peraturan daerah) yang memuat perlindungan perempuan. Kami juga fokus dalam isu kesehatan perempuan dan kekerasan terhadap mereka," katanya.
Terkait dengan eksploitasi perempuan pihaknya juga memperjuangkan hal tersebut, seperti perdagangan perempuan remaja yang baru-baru ini terjadi. "Hal ini untuk menjadikan Pontianak bebas terhadap kekerasan pada perempuan dan menjadikannya kota yang ramah dengan perempuan dan anak,” jelas Bebby.
Dia berharap perjuangan terhadap isu perempuan dapat diperjuangkan secara nyata melalui menjadi pemimpin dan keterlibatan perempuan dalam eksekutif.
“Saatnya perempuan memimpin baik dalam legislatif maupun eksekutif agar isu perempuan dapat diperjuangkan secara nyata melalui kebijakan-kebijakan di Kota Pontianak,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
“Bagaimana pun kebijakan di DPRD Kota Pontianak harus melibatkan keterwakilan politisi-politisi perempuan untuk memperjuangkan isu diskriminasi terhadap perempuan, namun mirisnya dari 45 anggota DPRD hanya enam politisi perempuan yang menjabat dari 2019 kemarin atau sangat kurang dari yang telah ditetapkan sebesar 30 persen,” kata Bebby Nailufa di Pontianak, Rabu.
Dia menyebut tidak banyaknya jumlah politisi perempuan menjadikan perjuangan terhadap isu perempuan saat ini menjadi belum berjalan maksimal.
“Dikarenakan jumlah keterwakilan politisi hanya enam orang, banyak kebijakan-kebijakan politik yang tidak berpihak kepada perempuan dan perjuangan dalam isu perempuan seperti diskriminasi perempuan di tempat kerja, perdagangan perempuan, maupun penyudutan perempuan lainnya yang belum maksimal,” ungkap Bebby.
Dia menambahkan, perempuan perlu menjadi pemimpin untuk mengambil langkah kebijakan yang berpihak kepada mereka dan fokus terhadap isu perempuan itu sendiri.
“Dengan memperjuangkan perempuan sebagai pemimpin tentu menjadi langkah fokus utama pembuatan kebijakan yang harus berpihak pada perempuan. Terutama kebutuhan peran perempuan terkait kebijakan strategis dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada mereka di masyarakat,” kata Bebby.
Bebby yang saat ini juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak menyatakan, berbagai bentuk partisipasi dalam isu perempuan telah dijalankannya, baik dalam kebijakan maupun dalam penanganan permasalahannya.
"Terkait perempuan sebagai buruh pekerja, kami sudah membuat perda (peraturan daerah) yang memuat perlindungan perempuan. Kami juga fokus dalam isu kesehatan perempuan dan kekerasan terhadap mereka," katanya.
Terkait dengan eksploitasi perempuan pihaknya juga memperjuangkan hal tersebut, seperti perdagangan perempuan remaja yang baru-baru ini terjadi. "Hal ini untuk menjadikan Pontianak bebas terhadap kekerasan pada perempuan dan menjadikannya kota yang ramah dengan perempuan dan anak,” jelas Bebby.
Dia berharap perjuangan terhadap isu perempuan dapat diperjuangkan secara nyata melalui menjadi pemimpin dan keterlibatan perempuan dalam eksekutif.
“Saatnya perempuan memimpin baik dalam legislatif maupun eksekutif agar isu perempuan dapat diperjuangkan secara nyata melalui kebijakan-kebijakan di Kota Pontianak,” katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021