Dari hasil pantauan langsung Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Tenny C Soriton dan berdasarkan laporan Kepala DP2KBP3A Kabupaten Melawi, Hj. Marniyati menyebutkan hingga saat ini hasil pencapaian Pendataan Keluarga 2021 (PK21) untuk Kabupaten Melawi masih rendah, karena hal itu disebabkan terbatasnya ruang gerak akibat masih tingginya kasus COVID-19.
"Sebenarnya banyak masalah yang kami hadapi di Kabupaten Melawi dalam pelaksanaan PK21 ini. Untuk PK21 ini Kami sangat mengakui kekurangan karena pada waktu mulai pendataan di Kabupaten Melawi terbatasnya ruang gerak sehubungan tingginya kasus COVID-19 serta pemberlakuan PPKM di Kabupaten Melawi sampai sekarangpun PPKM sangat ketat masih diberlakukan", kata Kepala DP2KBP3A Kabupaten Melawi, Hj. Marniyati di Melawi, Jumat.
Ia mengatakan, kendala yang lain hampir sama di semua kabupaten/kota di yang ada di Kalbar yaitu masalah jaringan Internet yang sulit dijangkau di desa-desa yang didata sehingga memperhambat laporan pendataan.
"Masih ada juga kendala yang lain yaitu adanya petugas pendataan yang diganti dan ada juga yang sakit. Nah sementara untuk petugas pengganti belum bisa menguasai teknik pelaporan sepenuhnya jadi ini juga permasalahan," katanya.
Ia juga mengakui pertemuan atau tatap muka koordinasi bisa dibilang tidak pernah di lakukan, hal itu karena kekhawatiran timbulnya klaster baru COVID-19.
"Jadi kegiatan seperti tatap muka langsung hampir tidak kami laksanakan tapi kami laksanakan lewat group WA untuk berkoordinasi. Kemudian untuk informasi terkait PK21 Kami teruskan ke group PKB/PLKB kadang kadang juga kendala signal untuk menghubungi PKB/PLKB sangat sulit," ucap Hj. Marniyati.
Ia harapkan kepada semua PKB/PLKB, dalam kesempatan ini menyampaikan apa yang menjadi masalah dan kendala di lapangan terkait rendahnya capaian PK 2021 Kabupaten Melawi Ke Tim Monev PK 2021 BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, "dan saya yakin teman-teman di lapangan tentu sudah bekerja semaksimal mungkin,"ata Hj. Marniyati.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Tenny C Soriton mengatakan kedatangan Tim Monev Pendataan Keluarga 2021 Ke Kabupaten Melawi dalam rangka mengevaluasi capaian PK2021 Kabupaten Melawi yang dikategorikan rendah capaiannya, disampaikan saat menghadiri pertemuan forum diskusi untuk mencari solusi penyelesaian masalah, yang dihadiri Kepala DP2KBP3A Kabupaten Melawi, Hj. Marniyati dan jajaran, Koordinator Bidang Adpin, Muslimat dan PKB/PLKB Kabupaten Melawi di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Nanga Pinoh.
"Ada beberapa Kabupaten/Kota yang rendah capaian PK21 termasuk Kabupaten Melawi. Ini mempengaruhi capaian PK21 Kalbar, di mana Provinsi Kalimantan Barat termasuk 10 besar capaian terendah dari 34 provinsi di Indonesia," tutup Tenny.
Baca juga: BKKBN berkomitmen untuk penuhi kebutuhan alat kontrasepsi masyarakat
Baca juga: Kubu Raya lebih mengandalkan Pendataan Keluarga dengan menggunakan formulir
Baca juga: Signal di Kecamatan Bonti tak stabil penyerapan PK21 jadi masalah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Sebenarnya banyak masalah yang kami hadapi di Kabupaten Melawi dalam pelaksanaan PK21 ini. Untuk PK21 ini Kami sangat mengakui kekurangan karena pada waktu mulai pendataan di Kabupaten Melawi terbatasnya ruang gerak sehubungan tingginya kasus COVID-19 serta pemberlakuan PPKM di Kabupaten Melawi sampai sekarangpun PPKM sangat ketat masih diberlakukan", kata Kepala DP2KBP3A Kabupaten Melawi, Hj. Marniyati di Melawi, Jumat.
Ia mengatakan, kendala yang lain hampir sama di semua kabupaten/kota di yang ada di Kalbar yaitu masalah jaringan Internet yang sulit dijangkau di desa-desa yang didata sehingga memperhambat laporan pendataan.
"Masih ada juga kendala yang lain yaitu adanya petugas pendataan yang diganti dan ada juga yang sakit. Nah sementara untuk petugas pengganti belum bisa menguasai teknik pelaporan sepenuhnya jadi ini juga permasalahan," katanya.
Ia juga mengakui pertemuan atau tatap muka koordinasi bisa dibilang tidak pernah di lakukan, hal itu karena kekhawatiran timbulnya klaster baru COVID-19.
"Jadi kegiatan seperti tatap muka langsung hampir tidak kami laksanakan tapi kami laksanakan lewat group WA untuk berkoordinasi. Kemudian untuk informasi terkait PK21 Kami teruskan ke group PKB/PLKB kadang kadang juga kendala signal untuk menghubungi PKB/PLKB sangat sulit," ucap Hj. Marniyati.
Ia harapkan kepada semua PKB/PLKB, dalam kesempatan ini menyampaikan apa yang menjadi masalah dan kendala di lapangan terkait rendahnya capaian PK 2021 Kabupaten Melawi Ke Tim Monev PK 2021 BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, "dan saya yakin teman-teman di lapangan tentu sudah bekerja semaksimal mungkin,"ata Hj. Marniyati.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Tenny C Soriton mengatakan kedatangan Tim Monev Pendataan Keluarga 2021 Ke Kabupaten Melawi dalam rangka mengevaluasi capaian PK2021 Kabupaten Melawi yang dikategorikan rendah capaiannya, disampaikan saat menghadiri pertemuan forum diskusi untuk mencari solusi penyelesaian masalah, yang dihadiri Kepala DP2KBP3A Kabupaten Melawi, Hj. Marniyati dan jajaran, Koordinator Bidang Adpin, Muslimat dan PKB/PLKB Kabupaten Melawi di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Nanga Pinoh.
"Ada beberapa Kabupaten/Kota yang rendah capaian PK21 termasuk Kabupaten Melawi. Ini mempengaruhi capaian PK21 Kalbar, di mana Provinsi Kalimantan Barat termasuk 10 besar capaian terendah dari 34 provinsi di Indonesia," tutup Tenny.
Baca juga: BKKBN berkomitmen untuk penuhi kebutuhan alat kontrasepsi masyarakat
Baca juga: Kubu Raya lebih mengandalkan Pendataan Keluarga dengan menggunakan formulir
Baca juga: Signal di Kecamatan Bonti tak stabil penyerapan PK21 jadi masalah
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021