Provinsi Kalbar dan 14 kabupaten/kota saat ini sudah memiliki Tim Perluasan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan untuk mendorong digitalisasi di tengah masyarakat.
“Kami bersyukur hari ini semua daerah di tambah provinsi sudah memiliki TP2DD. Dengan itu percepatan digitalisasi semakin masif,” ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Agus Chusaini di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan dengan hadirnya TP2DD juga sebagai sarana menciptakan lingkungan digital. Pelaku ekonomi bagaimana bisa melakukan digitalisasi di masyarakat digital.
“Kemudian di sisi penerimaan pemerintah daerah itu diharapkan juga melakukan digital dan sudah tidak lagi bayar tunai. Sehingga masyarakat akan terdorong menggunakan transaksi digital,” jelasnya.
Satu di antara langkah kongkrit digitalisasi daerah dari sisi dukungan atau peran BI yakni dengan menghadirkan QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai kanal pembayaran digital yang cepat, mudah, murah,dan aman bagi pelaku UMKM serta dapat diterapkan di seluruh jenis transaksi.
“Kami terus gencar menghadirkan QRIS bagi pelaku UMKM dan bahkan menyasar sektor pariwisata,” jelasnya.
Total pelaku usaha yang telah menerapkan QRIS di Kalbar sudah mencapai 80 ribu. Pihaknya optimis akan merealisasikan lebih maksimal lagi.
“QRIS telah digunakan pelaku usaha bukan hanya tempat wisata namun ke pelaku usaha termasuk di daerah perbatasan,” katanya.
Terkait kendala penerapan QRIS menurutnya yakni pada signal di suatu daerah. Selama signal ada maka penerapan QRIS dalam setiap transaksi lebih mudah dan cepat.
"Soal jaringan internet yang menjadi masalah untuk digitalisasi di Kalbar. Namun untuk yang sudah ada signal akan lancar. Kami terus memaksimalkan ekosistem digitalisasi di daerah semakin baik. Sosialisasi dan edukasi terus kami galakkan. Mari kita gunakan transaksi non tunai," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
“Kami bersyukur hari ini semua daerah di tambah provinsi sudah memiliki TP2DD. Dengan itu percepatan digitalisasi semakin masif,” ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Agus Chusaini di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan dengan hadirnya TP2DD juga sebagai sarana menciptakan lingkungan digital. Pelaku ekonomi bagaimana bisa melakukan digitalisasi di masyarakat digital.
“Kemudian di sisi penerimaan pemerintah daerah itu diharapkan juga melakukan digital dan sudah tidak lagi bayar tunai. Sehingga masyarakat akan terdorong menggunakan transaksi digital,” jelasnya.
Satu di antara langkah kongkrit digitalisasi daerah dari sisi dukungan atau peran BI yakni dengan menghadirkan QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai kanal pembayaran digital yang cepat, mudah, murah,dan aman bagi pelaku UMKM serta dapat diterapkan di seluruh jenis transaksi.
“Kami terus gencar menghadirkan QRIS bagi pelaku UMKM dan bahkan menyasar sektor pariwisata,” jelasnya.
Total pelaku usaha yang telah menerapkan QRIS di Kalbar sudah mencapai 80 ribu. Pihaknya optimis akan merealisasikan lebih maksimal lagi.
“QRIS telah digunakan pelaku usaha bukan hanya tempat wisata namun ke pelaku usaha termasuk di daerah perbatasan,” katanya.
Terkait kendala penerapan QRIS menurutnya yakni pada signal di suatu daerah. Selama signal ada maka penerapan QRIS dalam setiap transaksi lebih mudah dan cepat.
"Soal jaringan internet yang menjadi masalah untuk digitalisasi di Kalbar. Namun untuk yang sudah ada signal akan lancar. Kami terus memaksimalkan ekosistem digitalisasi di daerah semakin baik. Sosialisasi dan edukasi terus kami galakkan. Mari kita gunakan transaksi non tunai," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021