Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Sugeng Hariadi mengharapkan dukungan maksimal dari dinas terkait di kabupaten/kota untuk kelancaran proses asesmen nasional (AN) yang saat ini sedang dilaksanakan.
"AN ini merupakan pengganti sistem ujian nasional (UN) di tingkat satuan pendidikan karena telah ditiadakan. Asesmen nasional berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga Paket A, B, dan C," katanya di Pontianak, Senin.
Meskipun UN ditiadakan dan diganti dengan AN, katanya, tidak menjadikan sebagai penentu kelulusan siswa di sekolah. Asesmen nasional justru sebagai survei untuk memetakan kondisi pendidikan di setiap daerah.
"Yang mengisi kuesioner itu tidak hanya siswa tapi juga kepala sekolah hingga guru," tuturnya.
Ia berharap, dukungan pemerintah kabupaten/kota ketika asesmen mulai berjalan. Namun demikian tidak semua siswa diikutsertakan. Hanya diambil sampel sesuai tingkat pendidikan di satu sekolah.
Dia mencontohkan, untuk SD sampel yang diambil hanya pada kelas V. Jumlahnya sekitar 30 orang. Begitu juga di SMP, sampelnya pada kelas VII, SMA/SMK kelas XI. Total untuk SMP, SMK/SMA hingga paket diambil sampel 45 orang.
Sekolah, katanya, melaporkan data di dapodik, kemudian Kemendikbud memilih secara acak untuk survei asesmen.
"Jadi hanya untuk melakukan pemetaan. Dari hasil yang diambil diketahui nilai siswa maupun isian kepala sekolah hingga guru. Akan diketahui bagaimana suasana pembelajaran hingga mutunya di satu sekolah," katanya.
Selanjutnya dilakukan pemetaan pada kompetensi anak tersebut, untuk membenahi perencanaan sekolah agar bisa meningkatkan mutu sesuai kurikulum yang telah ditetapkan.
"Jadi memang tidak membebani orang tua. Bedanya, dulu untuk UN harus les sekarang tidak sehingga lebih santai karena hanya disurvei. Survei yang dilakukan pada kemampuan minimum membaca, hitungan dan karakter. Semua jenjang pendidikan mesti mempersiapkan dan jangan sampai ada beban ketakutan," katanya.
Ia mengatakan pelaksanaan AN berbasis komputer. Namun belum semua satuan pendidikan seperti di SD/SMP memenuhi jumlah komputer untuk kebutuhan survei.
"Kami telah berkirim surat ke SMA dan SMK. Jika ada SD maupun SMP belum memiliki kelengkapan alat bisa membantu agar asesmen bisa dilaksanakan dengan baik di Kalbar," tuturnya.
Pada AN nanti ada yang namanya asesmen kompetensi minimun numerasi yang terkait hitungan dan literasi tentang bacaan. Kedua ada survei karakter dalam kaitan pelajar Pancasila.
"Siswa nanti disurvei karakternya sesuai dengan jenjang pendidikan," tuturnya.
Ia melanjutkan dari dari hasil asesmen itu pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi akan mengetahui apakah proses pembelajaran di sekolah berjalan sesuai harapan atau tidak.
"Hasilnya akan dipetakan," kata Sugeng.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"AN ini merupakan pengganti sistem ujian nasional (UN) di tingkat satuan pendidikan karena telah ditiadakan. Asesmen nasional berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga Paket A, B, dan C," katanya di Pontianak, Senin.
Meskipun UN ditiadakan dan diganti dengan AN, katanya, tidak menjadikan sebagai penentu kelulusan siswa di sekolah. Asesmen nasional justru sebagai survei untuk memetakan kondisi pendidikan di setiap daerah.
"Yang mengisi kuesioner itu tidak hanya siswa tapi juga kepala sekolah hingga guru," tuturnya.
Ia berharap, dukungan pemerintah kabupaten/kota ketika asesmen mulai berjalan. Namun demikian tidak semua siswa diikutsertakan. Hanya diambil sampel sesuai tingkat pendidikan di satu sekolah.
Dia mencontohkan, untuk SD sampel yang diambil hanya pada kelas V. Jumlahnya sekitar 30 orang. Begitu juga di SMP, sampelnya pada kelas VII, SMA/SMK kelas XI. Total untuk SMP, SMK/SMA hingga paket diambil sampel 45 orang.
Sekolah, katanya, melaporkan data di dapodik, kemudian Kemendikbud memilih secara acak untuk survei asesmen.
"Jadi hanya untuk melakukan pemetaan. Dari hasil yang diambil diketahui nilai siswa maupun isian kepala sekolah hingga guru. Akan diketahui bagaimana suasana pembelajaran hingga mutunya di satu sekolah," katanya.
Selanjutnya dilakukan pemetaan pada kompetensi anak tersebut, untuk membenahi perencanaan sekolah agar bisa meningkatkan mutu sesuai kurikulum yang telah ditetapkan.
"Jadi memang tidak membebani orang tua. Bedanya, dulu untuk UN harus les sekarang tidak sehingga lebih santai karena hanya disurvei. Survei yang dilakukan pada kemampuan minimum membaca, hitungan dan karakter. Semua jenjang pendidikan mesti mempersiapkan dan jangan sampai ada beban ketakutan," katanya.
Ia mengatakan pelaksanaan AN berbasis komputer. Namun belum semua satuan pendidikan seperti di SD/SMP memenuhi jumlah komputer untuk kebutuhan survei.
"Kami telah berkirim surat ke SMA dan SMK. Jika ada SD maupun SMP belum memiliki kelengkapan alat bisa membantu agar asesmen bisa dilaksanakan dengan baik di Kalbar," tuturnya.
Pada AN nanti ada yang namanya asesmen kompetensi minimun numerasi yang terkait hitungan dan literasi tentang bacaan. Kedua ada survei karakter dalam kaitan pelajar Pancasila.
"Siswa nanti disurvei karakternya sesuai dengan jenjang pendidikan," tuturnya.
Ia melanjutkan dari dari hasil asesmen itu pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi akan mengetahui apakah proses pembelajaran di sekolah berjalan sesuai harapan atau tidak.
"Hasilnya akan dipetakan," kata Sugeng.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021