Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Mujiono mengatakan, pihaknya telah menjadwalkan pelaksanaan kegiatan Asesment Nasional (AN) 2021 pada Februari hingga April 2022 mendatang.
"Semula kegiatan AN ini dilaksanakan pada bulan November kemarin, namun karena sejumlah kendala yang dialami sekolah saat pelaksanaan Asesment Nasional banjir, minimnya sarana dan prasarana hingga fasilitas penunjang seperti internet, sehingga kegiatan ini akan kita lakukan pada bulan Februari hingga April 2022," kata Mujiono di Pontianak, Senin.
Dia mengatakan, kegiatan AN tersebut dilakukan khusus untuk SMA dan SMK se-Kalbar. Informasi itu sudah di sampaikan ke dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota saat mengikuti rapat koordinasi mengenai Asesment Nasional belum lama ini.
Mujiono menambahkan rapat koordinasi itu digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan Asesment Nasional di setiap jenjang pendidikan. "Perlu satu persepsi yang kemudian dihimpun dan laporkan ke pusat," tuturnya.
Namun dilanjutkan Mujiono sejumlah kendala yang dialami sekolah harus dicarikan solusinya terlebih dahulu. Misalnya kekurangan sarana dan prasarana. Kondisi ini kemudian membuat sekolah harus menumpang dalam pelaksanaan Asesmen Nasional.
Sekolah yang menumpang akan diberi bantuan agar bisa dilengkapi sarana dan prasarananya.
Sementara itu perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota menyampaikan kondisi yang dialami saat pelaksanaan Asesment Nasional dalam rapat koordinasi. Kapuas Hulu misalnya.
Abang Sofiansyah, Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kapuas Hulu mengatakan sebagian sekolah dasar belum bisa melaksanakan karena terdampak banjir. “Sebagaimana perencanaannya akan digelar kembali pada Februari 2022,” sebut Sofian.
Ia menyebutkan ada 413 sekolah dasar yang mengikuti asesment nasional. Dari jumlah itu sekitar 79 sekolah harus mengulang karena terdampak banjir.
Selain banjir, faktor lainnya, sarana dan prasarana yang masih kurang. Kemudian jaringan internet yang tidak stabil.
"Ada beberapa hari sinyal hilang total tapi masih dapat dilaksanakan. Belum lagi untuk kawasan-kawasan pedalaman yang tidak ada sinyal daerah pedalaman," kata Sofiansyah.
