Bupati Landak Karolin Margret Natasa meminta Persatuan Penggilingan Padi dan Pedagang Beras (Perpadi) Kalimantan Barat ikut meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani di daerah itu.
"Saya tidak mau nanti para petani mengeluh ke saya apabila gagal panen akibat bencana alam maupun non alam, apakah ada asuransinya atau tidak dan jaminannya seperti apa. Nanti ketika tidak ada permasalahan yang dicari pasti Bupati dulu bukan Perpadi atau buyer," kata Karolin di Ngabang, Landak, Minggu.
Dia mengatakan, pihaknya sengaja bekerja sama dengan Perpadi untuk mewujudkan usaha penggilingan padi dan perberasan yang profesional, mandiri, tangguh, efisien, berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat agroindustri dan keseimbangan perekonomian pedesaan dan perkotaan.
Dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Landak serta melakukan pengembangan padi, Pemerintah Kabupaten Landak menjalin kerja sama dengan Perpadi Kalimantan Barat agar para petani bisa melakukan bisnis pertanian secara profesional yang berlangsung di Kantor Bupati Landak.
Karolin menjelaskan bahwa ada 2.967 kelompok tani, 153 gabungan kelompok tani dan sudah ada 7 kelembagaan ekonomi petani di Kabupaten Landak, sehingga harus ada jaminan pemasaran yang jelas untuk para petani.
"Kami perlu jaminan pemasaran, kemampuan belinya berapa, perusahaannya selama ini meminta ketersedian berapa, dimana mereka sudah pernah beli agar kita bisa melihatnya, dan biaya beli perusahaan seperti apa. Sehingga dalam pertemuan ini kita harus benar-benar dibahas," tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD Perpadi Kalimantan Barat Hazairin mengatakan kehadiran Perpadi akan menjadi perpanjangan tangan para petani di Kalimantan Barat termasuk di Kabupaten Landak dengan memberikan jalur pembeli dan peningkatan kualitas produk pertanian.
"Ada 26 distributor yang siap membeli, jadi nanti kita harapkan mempersiapkan satu titik tempat penggilingan yang akan didukung oleh pusat serta akana da kerja sama antara kelompok tani dengan Rice Milling Unit (RMU), sehingga inilah RMU yang akan bertanggung jawab," kata Hazairin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Saya tidak mau nanti para petani mengeluh ke saya apabila gagal panen akibat bencana alam maupun non alam, apakah ada asuransinya atau tidak dan jaminannya seperti apa. Nanti ketika tidak ada permasalahan yang dicari pasti Bupati dulu bukan Perpadi atau buyer," kata Karolin di Ngabang, Landak, Minggu.
Dia mengatakan, pihaknya sengaja bekerja sama dengan Perpadi untuk mewujudkan usaha penggilingan padi dan perberasan yang profesional, mandiri, tangguh, efisien, berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat agroindustri dan keseimbangan perekonomian pedesaan dan perkotaan.
Dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Landak serta melakukan pengembangan padi, Pemerintah Kabupaten Landak menjalin kerja sama dengan Perpadi Kalimantan Barat agar para petani bisa melakukan bisnis pertanian secara profesional yang berlangsung di Kantor Bupati Landak.
Karolin menjelaskan bahwa ada 2.967 kelompok tani, 153 gabungan kelompok tani dan sudah ada 7 kelembagaan ekonomi petani di Kabupaten Landak, sehingga harus ada jaminan pemasaran yang jelas untuk para petani.
"Kami perlu jaminan pemasaran, kemampuan belinya berapa, perusahaannya selama ini meminta ketersedian berapa, dimana mereka sudah pernah beli agar kita bisa melihatnya, dan biaya beli perusahaan seperti apa. Sehingga dalam pertemuan ini kita harus benar-benar dibahas," tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD Perpadi Kalimantan Barat Hazairin mengatakan kehadiran Perpadi akan menjadi perpanjangan tangan para petani di Kalimantan Barat termasuk di Kabupaten Landak dengan memberikan jalur pembeli dan peningkatan kualitas produk pertanian.
"Ada 26 distributor yang siap membeli, jadi nanti kita harapkan mempersiapkan satu titik tempat penggilingan yang akan didukung oleh pusat serta akana da kerja sama antara kelompok tani dengan Rice Milling Unit (RMU), sehingga inilah RMU yang akan bertanggung jawab," kata Hazairin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021