Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Kolfidus mengatakan, konsistensi penegakan disiplin protokol kesehatan merupakan kunci penting dalam menjaga penularan kasus COVID-19 tetap rendah.
Selain perlu penerapan kebijakan edukasi agar masyarakat mau divaksin dan tidak terjebak hoaks tentang vaksinasi, kata Emanuel Kolfidus di Kupang, Selasa.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan bagaimana menjaga agar penularan COVID-19 tetap rendah di tengah pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat.
"Menurut saya, cara mengendalikan agar laju penularan COVID-19 tetap rendah di tengah pelonggaran aktivitas adalah menerapkan dua strategi yakni, pertama tetap konsistensi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19, terutama screening vaksinasi sebagai alat kontrol," katanya.
Artinya, ketika suatu ruang publik dibuka luas, maka setiap orang yang akan beraktivitas di ruang tersebut harus dipastikan sudah divaksin.
"Atau dengan ketetapan suatu angka toleransi, berapa persen yang sudah divaksin karena tentu ada masyarakat yang belum bisa vaksin karena alasan kesehatan," katanya.
Penegakan disiplin kesehatan ini sekaligus sebagai cara lain yang humanis untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi, kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu.
Mengenai vaksinasi, dia mengatakan, perlu penerapan kebijakan edukasi agar masyarakat mau divaksin.
Ia mengatakan sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini gugus tugas harus tetap kencang agar masyarakat yang belum mau vaksin tersadarkan dan menyertakan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menjadi panutan di masyarakat.
"Sebaiknya dibuat semacam gerakan semesta vaksinasi untuk mengejar sisa target demi mencapai angka kekebalan kelompok atau herd immunity," katanya menjelaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
Selain perlu penerapan kebijakan edukasi agar masyarakat mau divaksin dan tidak terjebak hoaks tentang vaksinasi, kata Emanuel Kolfidus di Kupang, Selasa.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan bagaimana menjaga agar penularan COVID-19 tetap rendah di tengah pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat.
"Menurut saya, cara mengendalikan agar laju penularan COVID-19 tetap rendah di tengah pelonggaran aktivitas adalah menerapkan dua strategi yakni, pertama tetap konsistensi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19, terutama screening vaksinasi sebagai alat kontrol," katanya.
Artinya, ketika suatu ruang publik dibuka luas, maka setiap orang yang akan beraktivitas di ruang tersebut harus dipastikan sudah divaksin.
"Atau dengan ketetapan suatu angka toleransi, berapa persen yang sudah divaksin karena tentu ada masyarakat yang belum bisa vaksin karena alasan kesehatan," katanya.
Penegakan disiplin kesehatan ini sekaligus sebagai cara lain yang humanis untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi, kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu.
Mengenai vaksinasi, dia mengatakan, perlu penerapan kebijakan edukasi agar masyarakat mau divaksin.
Ia mengatakan sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini gugus tugas harus tetap kencang agar masyarakat yang belum mau vaksin tersadarkan dan menyertakan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menjadi panutan di masyarakat.
"Sebaiknya dibuat semacam gerakan semesta vaksinasi untuk mengejar sisa target demi mencapai angka kekebalan kelompok atau herd immunity," katanya menjelaskan.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021