Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, Multi Juto Bhatarendro menyatakan rasa optimisnya mampu menekan angka kasus stunting yang saat ini berada di angka 8 persen. Hal itu bisa dicapai dengan program-program sistematis dan terukur yang sudah dilakukan oleh DP2KBP3A Kota Pontianak dengan melibatkan berbagai pihak.
“Dalam hal ini kami lebih menguatkan kemitraan, terutama bersama BKKBN Kalbar yang didukung oleh Komisi IX DPR RI. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena. Ini menguatkan BKKBN sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Koordinator penanganan stunting dan diteruskan ke level pemerintah daerah, khususnya untuk penanganan stunting,” kata Multi Juto Bhatarendro di Pontianak, Sabtu (13/11/2021).
Dikatakannya juga, saat ini terkait penanganan stunting Pemkot Pontianak melalui DP2KBP3A sedang dimaksimalkan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dimana setiap kelurahan di Kota Pontianak akan ditempati lima tim dengan jumlah sekitar 500 an TPK.
"Mereka-mereka yang bergabung di TPK ini bisa dari bidan, tim penggerak PKK baik kecamatan atupun Keluharan, atau tenaga kesehatan yang lain. Bahkan jika ada dokter, perawat dan ahli gizinya serta Lembaga masyarakat yang peduli terhadap pengangan stunting ini tentu akan lebih baik,” ujarnya.
Dijelaskan, adapun tugas para TPK yaitu melakukan pendampingan kepada calon pasangan pengantin mulai dari sebalum nikah, pas saat hamil dan setelah punya anak.
Menurut Juto, pasangan calon pengantin itu harus tertangani, baik dari segi kesehatan melalui pola makan dan pola asuh yang baik dan benar yang harus dilakukan oleh setiap keluarga terhadap anak, khususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
"Jika hal ini benar-benar tertangani dengan baik, optimis kota Pontianak akan mampu terus menekan angka stunting yang ada dan inginnya di bawah 8 persen, tentu semakin sedikit semakin baik," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
“Dalam hal ini kami lebih menguatkan kemitraan, terutama bersama BKKBN Kalbar yang didukung oleh Komisi IX DPR RI. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena. Ini menguatkan BKKBN sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Koordinator penanganan stunting dan diteruskan ke level pemerintah daerah, khususnya untuk penanganan stunting,” kata Multi Juto Bhatarendro di Pontianak, Sabtu (13/11/2021).
Dikatakannya juga, saat ini terkait penanganan stunting Pemkot Pontianak melalui DP2KBP3A sedang dimaksimalkan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dimana setiap kelurahan di Kota Pontianak akan ditempati lima tim dengan jumlah sekitar 500 an TPK.
"Mereka-mereka yang bergabung di TPK ini bisa dari bidan, tim penggerak PKK baik kecamatan atupun Keluharan, atau tenaga kesehatan yang lain. Bahkan jika ada dokter, perawat dan ahli gizinya serta Lembaga masyarakat yang peduli terhadap pengangan stunting ini tentu akan lebih baik,” ujarnya.
Dijelaskan, adapun tugas para TPK yaitu melakukan pendampingan kepada calon pasangan pengantin mulai dari sebalum nikah, pas saat hamil dan setelah punya anak.
Menurut Juto, pasangan calon pengantin itu harus tertangani, baik dari segi kesehatan melalui pola makan dan pola asuh yang baik dan benar yang harus dilakukan oleh setiap keluarga terhadap anak, khususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
"Jika hal ini benar-benar tertangani dengan baik, optimis kota Pontianak akan mampu terus menekan angka stunting yang ada dan inginnya di bawah 8 persen, tentu semakin sedikit semakin baik," ujarnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021