Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Andi Saputra menyebutkan saat ini peserta program jaminan kesehatan di wilayah kerjanya sudah mencapai 375.946 orang atau 65,39 persen dari 574.966 total penduduk.
"Peserta BPJS Kesehatan yang ada tersebut terdiri dari 129.726 penerima bantuan iuran (PBI) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian 146.839 pekerja penerima upah (PPU), 84.330 pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) serta 15.051 PBPU/BP Pemerintah Daerah," ujarnya saat dihubungi di Ketapang, Senin.
Ia menjelaskan bahwa secara persentase Ketapang masih di bawah kepesertaan nasional yang sudah mencapai 86 persen dari total penduduk Indonesia.
"Pemerintah merencanakan suntik boster atau vaksin dosis ketiga COVID- 19 dilakukan pada 2022. Semoga rencana vaksinasi dosis ketiga Pemerintah itu bisa meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Ketapang ini," jelas dia.
Ia mengatakan kurangnya kepesertaan BPJS Kesehatan di Ketapang tentu menjadi pekerjaan rumah bersama. Kekurangan kepesertaan itu dari berbagai segmen seperti masyarakat secara mandiri belum mendaftar serta perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dan pendataan belum maksimal. Sehingga belum terpenuhinya kuota PBI yang diberikan pemerintah pusat dan lain-lain.
"Padahal manfaat mengikuti BPJS Kesehatan ini di antara konsepnya gotong - royong. Artinya yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tak mampu. Jadi manfaatnya sebagai perlindungan diri saat mengalami gangguan kesehatan," jelasnya.
Menurutnya, sakit itu tidak mengenal tempat dan waktu bahkan terkadang tanpa disadari ternyata kondisinya parah. Biayanya juga tak bisa diprediksi misal sakit dianggap ringan ternyata berat dan butuh biaya besar.
"Jadi dengan ikut BPJS Kesehatan biaya itu bisa terbantu, apalagi ketika kondisi keuangan kita lagi sulit," kata dia.
Andi menambahkan pihaknya sudah berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan JKN di Ketapang di antaranya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan dan lainnya. Kemudian terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.
"Harapan kita di Ketapang bisa terciptanya universal health corporate, artinya semua penduduk Ketapang mempunyai jaminan perlindungan kesehatan, sehingga sewaktu-waktu ketika terjadi gangguan kesehatan tidak dipusingkan masalah biaya," harap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Peserta BPJS Kesehatan yang ada tersebut terdiri dari 129.726 penerima bantuan iuran (PBI) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian 146.839 pekerja penerima upah (PPU), 84.330 pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) serta 15.051 PBPU/BP Pemerintah Daerah," ujarnya saat dihubungi di Ketapang, Senin.
Ia menjelaskan bahwa secara persentase Ketapang masih di bawah kepesertaan nasional yang sudah mencapai 86 persen dari total penduduk Indonesia.
"Pemerintah merencanakan suntik boster atau vaksin dosis ketiga COVID- 19 dilakukan pada 2022. Semoga rencana vaksinasi dosis ketiga Pemerintah itu bisa meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Ketapang ini," jelas dia.
Ia mengatakan kurangnya kepesertaan BPJS Kesehatan di Ketapang tentu menjadi pekerjaan rumah bersama. Kekurangan kepesertaan itu dari berbagai segmen seperti masyarakat secara mandiri belum mendaftar serta perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dan pendataan belum maksimal. Sehingga belum terpenuhinya kuota PBI yang diberikan pemerintah pusat dan lain-lain.
"Padahal manfaat mengikuti BPJS Kesehatan ini di antara konsepnya gotong - royong. Artinya yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tak mampu. Jadi manfaatnya sebagai perlindungan diri saat mengalami gangguan kesehatan," jelasnya.
Menurutnya, sakit itu tidak mengenal tempat dan waktu bahkan terkadang tanpa disadari ternyata kondisinya parah. Biayanya juga tak bisa diprediksi misal sakit dianggap ringan ternyata berat dan butuh biaya besar.
"Jadi dengan ikut BPJS Kesehatan biaya itu bisa terbantu, apalagi ketika kondisi keuangan kita lagi sulit," kata dia.
Andi menambahkan pihaknya sudah berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan JKN di Ketapang di antaranya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan dan lainnya. Kemudian terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.
"Harapan kita di Ketapang bisa terciptanya universal health corporate, artinya semua penduduk Ketapang mempunyai jaminan perlindungan kesehatan, sehingga sewaktu-waktu ketika terjadi gangguan kesehatan tidak dipusingkan masalah biaya," harap dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021