Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan perlunya upaya identifikasi penyebab lulusan SMK yang menyumbang angka pengangguran terbuka cukup tinggi di daerah itu pada tahun 2020, yaitu sebesar 8,49 persen.

"Pertanyaannya adalah, apakah kualifikasi yang tidak memadai atau kompetensi yang tidak mencukupi, atau adanya ketimpangan antara jumlah lulusan SMK yang siap kerja dengan kurangnya pasar kerja yang tersedia," kata Gubernur Ansar saat meresmikan Workshop Welding Underwater SMK Negeri 1 Batam, Senin (22/11)

Gubernur pada kesempatan itu meminta SMK tetap menjaga kualitas lulusannya, baik dari segi standar kompetensi maupun kualifikasi yang dimiliki.

Baca juga: Pemkab Kubu Raya gelar pelatihan las listrik untuk kurangi pengangguran

Dia berkomitmen membahas bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Kepri terkait kiat-kiat memaksimalkan kontribusi dunia usaha dan industri terhadap program-program pendidikan SMK.

"Saya yakin kalau itu semua dapat kita maksimalkan, mudah-mudahan akan ada degradasi angka pengangguran tadi. Karena, dapat melahirkan SDM berkualitas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja dan industri," ujarnya.

Ansar mengapresiasi upaya-upaya untuk mengintegrasikan antara persiapan lulusan sekolah vokasi dalam hal ini SMK di Kepri dengan dunia usaha dan industri.

Hal ini, menurutnya, dalam rangka melahirkan sumber daya manusia (SDM) Kepri yang berkualitas dan mampu bersaing.

"Untuk menciptakan generasi yang berdaya saing butuh kerja sama kita semua, pemerintah butuh pihak swasta dan lembaga lainnya untuk berkolaborasi, termasuk butuh peran serta dunia usaha dan industri untuk meningkatkan mutu dan kualitas tamatan SMK yang ada di Kepri," sebutnya.

Baca juga: Bengkel motor dari PLN bantu kurangi pengangguran di Karimunting

Mantan Anggota DPR RI itu menyatakan sasaran pendidikan SMK terbagi dua, yang pertama mempersiapkan para siswa untuk masuk ke dunia kerja, dan kedua lulusan SMK dapat menjadi enterpreneur-enterpreneur muda di Kepri.

"Untuk merealisasikan tujuan ini, tentu pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Perlu kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terutama para pelaku usaha di wilayah Kepri," kata Ansar.

Baca juga: PHK sektor perkebunan saat pandemi terbilang rendah
Baca juga: Disnakertrans : Angka pengangguran terbuka Kalbar mencapai 5,81 persen
 

Pewarta: Ogen

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021