Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Donatus Franseda mengatakan bahwa serapan anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat ini sudah 62,52 persen
"Menteri Keuangan telah menyampaikan serapan kabupaten secara nasional rata-rata 61,15 persen. Jadi saat ini serapan anggaran Kabupaten Ketapang di atas nasional dari total APBD tahun anggaran 2021 berjumlah Rp2,2 triliun," ujar Donatus Franseda saat dihubungi di Ketapang, Sabtu.
Menurutnya, secara nasional bahwa serapan anggaran sangat dipengaruhi kondisi pandemi COVID-19.
"Apalagi di daerah kita konsentrasi penanganan COVID -19 luar biasa. Bahkan anggaran daerah juga mempunyai kewajiban untuk itu. Semoga kondisi ini sekarang sudah melandai bisa menjadi endemi. Sehingga juga berpengaruh pada kinerja penyerapan anggaran di Ketapang dan secara nasional, tentunya," jelas dia.
Ia memaparkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah melakukan penyerapan anggaran maksimal di Ketapang pada kecamatan, rata-rata sudah di atas 80 persen.
"Jadi di kecamatan penyerapannya lebih baik dan mendekati ideal karena pada OPD di November biasanya memang sekira 80 persen," tuturnya.
Donatus menambahkan kalau di dinas-dinas selain pandemi ada kendala lain juga, terutama pada pekerjaan fisik yang terkendala cuaca hujan. Pelaksanaan proyek fisik pasti sangat berpengaruh kalau hujan seperti saat ini.
"Apalagi November dan Desember memang musim hujan. Kemudian kecenderungan penyedia jasa di Ketapang pada proyek yang dikerjakannya kebanyakan tidak mengambil uang muka. Jadi nunggu proyek selesai baru mengajukan pembayaran secara keseluruhan," ucapnya.
"Tentu ini juga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Ketapang saat ini," kata dia.
Ia menegaskan dua hal ini yang dominan mempengaruhi serapan anggaran akhir tahun ini.
"Namun nanti Desember biasanya akan banyak penyerapan anggaran ketika penyedia jasa pengerjaan proyek-proyek sudah banyak selesai 100 persen. Secara umum serapan anggaran di Ketapang tiap tahun biasanya 95 sampai 96 persen," ujarnya.
"Kita tetap berupaya bersama OPD, bekerjasama dan bahu membantu untuk merealisasikan agar bisa tercapai 95 hingga 96 persen. Semoga 2021 ini juga bisa tercapai di angka segitu," lanjutnya.
Menurutnya BPKAD sebagai bendahara umum daerah selalu mengamati pergerakan penyerapan anggaran itu. Pihaknya selalu jalin komunikasi dan berkoordinasi saat rapat maupun di luar rapat, diminta maupun tak diminta.
"Kita juga terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Ketapang yang selalu mendorong OPD agar cepat melakukan penyerapan anggaran. Kami juga di internal BPKAD biasa lembur bekerja melebihi jam kerja atau jam kantor," jelas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Menteri Keuangan telah menyampaikan serapan kabupaten secara nasional rata-rata 61,15 persen. Jadi saat ini serapan anggaran Kabupaten Ketapang di atas nasional dari total APBD tahun anggaran 2021 berjumlah Rp2,2 triliun," ujar Donatus Franseda saat dihubungi di Ketapang, Sabtu.
Menurutnya, secara nasional bahwa serapan anggaran sangat dipengaruhi kondisi pandemi COVID-19.
"Apalagi di daerah kita konsentrasi penanganan COVID -19 luar biasa. Bahkan anggaran daerah juga mempunyai kewajiban untuk itu. Semoga kondisi ini sekarang sudah melandai bisa menjadi endemi. Sehingga juga berpengaruh pada kinerja penyerapan anggaran di Ketapang dan secara nasional, tentunya," jelas dia.
Ia memaparkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah melakukan penyerapan anggaran maksimal di Ketapang pada kecamatan, rata-rata sudah di atas 80 persen.
"Jadi di kecamatan penyerapannya lebih baik dan mendekati ideal karena pada OPD di November biasanya memang sekira 80 persen," tuturnya.
Donatus menambahkan kalau di dinas-dinas selain pandemi ada kendala lain juga, terutama pada pekerjaan fisik yang terkendala cuaca hujan. Pelaksanaan proyek fisik pasti sangat berpengaruh kalau hujan seperti saat ini.
"Apalagi November dan Desember memang musim hujan. Kemudian kecenderungan penyedia jasa di Ketapang pada proyek yang dikerjakannya kebanyakan tidak mengambil uang muka. Jadi nunggu proyek selesai baru mengajukan pembayaran secara keseluruhan," ucapnya.
"Tentu ini juga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Ketapang saat ini," kata dia.
Ia menegaskan dua hal ini yang dominan mempengaruhi serapan anggaran akhir tahun ini.
"Namun nanti Desember biasanya akan banyak penyerapan anggaran ketika penyedia jasa pengerjaan proyek-proyek sudah banyak selesai 100 persen. Secara umum serapan anggaran di Ketapang tiap tahun biasanya 95 sampai 96 persen," ujarnya.
"Kita tetap berupaya bersama OPD, bekerjasama dan bahu membantu untuk merealisasikan agar bisa tercapai 95 hingga 96 persen. Semoga 2021 ini juga bisa tercapai di angka segitu," lanjutnya.
Menurutnya BPKAD sebagai bendahara umum daerah selalu mengamati pergerakan penyerapan anggaran itu. Pihaknya selalu jalin komunikasi dan berkoordinasi saat rapat maupun di luar rapat, diminta maupun tak diminta.
"Kita juga terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Ketapang yang selalu mendorong OPD agar cepat melakukan penyerapan anggaran. Kami juga di internal BPKAD biasa lembur bekerja melebihi jam kerja atau jam kantor," jelas dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021