Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Barat Andreas Acui Simanjaya menyatakan dukungannya terhadap penetapan upah minimum provinsi berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat nomor 1407/DISNAKERTRANS/2021 tentang penetapan UMP tahun 2022, sebesar Rp2.434.328,19.
"Apindo mendukung dan akan melaksanakan keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, karena ada banyak kondisi keuangan yang perlu diperbaiki sehubungan dampak pandemi ini," kata Acui di Pontianak, Kamis.
Baca juga: UMP Kalimantan Barat tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp2.434.328,19
Baca juga: Pontianak ajukan UMK tahun 2022 sebesar Rp2.515.000
Ia menjelaskan penetapan upah itu dinilai sudah cukup baik, mengingat dalam situasi pandemi COVID-19 semua pihak perlu mendapatkan kesempatan untuk bisa bertahan.
Menurutnya mekanisme pengambilan keputusan mengenai UMP sudah dilakukan dengan benar yaitu melalui sidang paripurna Dewan Pengupahan Provinsi.
Namun lanjut Acui bangkitnya sektor-sektor unggulan bukan merupakan cerminan situasi ekonomi sudah membaik secara keseluruhan.
"Sebagian besar sudah menyesuaikan diri dengan situasi pandemi ini dan perlahan mulai menuju kinerja yang baik, namun dunia usaha juga terkendala dengan daya beli yang rendah," tuturnya.
Baca juga: KSBSI kenaikan UMP tidak relevan dengan realita di lapangan
Ia berharap adanya kerja sama yang baik antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai produksi yang efisien dengan mutu barang yang baik sehingga mampu memenangkan daya saing dengan produk daerah lain
Selain itu dilanjutkan Acui dampak dari penetapan UMP ini bisa mendorong penyerapan tenaga kerja namun disesuaikan dengan keperluan produksi perusahaan
Sebab menurutnya tingginya UMP memang mepengaruhi juga penyerapan tenaga kerja. "Namun jika dilihat dari jumlah total pekerja bisa jadi berat untuk perusahaan tertentu," kata Acui.
Baca juga: Apindo Pontianak sambut baik penetapan UMP Kalbar 2022 sebesar Rp2.434.328,19
Baca juga: Perhitungan Upah Minimum Kabupaten 2022 mengacu pada aturan baru
Baca juga: Puan Maharani dorong kenaikan upah minimum 2022
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Apindo mendukung dan akan melaksanakan keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, karena ada banyak kondisi keuangan yang perlu diperbaiki sehubungan dampak pandemi ini," kata Acui di Pontianak, Kamis.
Baca juga: UMP Kalimantan Barat tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp2.434.328,19
Baca juga: Pontianak ajukan UMK tahun 2022 sebesar Rp2.515.000
Ia menjelaskan penetapan upah itu dinilai sudah cukup baik, mengingat dalam situasi pandemi COVID-19 semua pihak perlu mendapatkan kesempatan untuk bisa bertahan.
Menurutnya mekanisme pengambilan keputusan mengenai UMP sudah dilakukan dengan benar yaitu melalui sidang paripurna Dewan Pengupahan Provinsi.
Namun lanjut Acui bangkitnya sektor-sektor unggulan bukan merupakan cerminan situasi ekonomi sudah membaik secara keseluruhan.
"Sebagian besar sudah menyesuaikan diri dengan situasi pandemi ini dan perlahan mulai menuju kinerja yang baik, namun dunia usaha juga terkendala dengan daya beli yang rendah," tuturnya.
Baca juga: KSBSI kenaikan UMP tidak relevan dengan realita di lapangan
Ia berharap adanya kerja sama yang baik antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai produksi yang efisien dengan mutu barang yang baik sehingga mampu memenangkan daya saing dengan produk daerah lain
Selain itu dilanjutkan Acui dampak dari penetapan UMP ini bisa mendorong penyerapan tenaga kerja namun disesuaikan dengan keperluan produksi perusahaan
Sebab menurutnya tingginya UMP memang mepengaruhi juga penyerapan tenaga kerja. "Namun jika dilihat dari jumlah total pekerja bisa jadi berat untuk perusahaan tertentu," kata Acui.
Baca juga: Apindo Pontianak sambut baik penetapan UMP Kalbar 2022 sebesar Rp2.434.328,19
Baca juga: Perhitungan Upah Minimum Kabupaten 2022 mengacu pada aturan baru
Baca juga: Puan Maharani dorong kenaikan upah minimum 2022
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021