Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK) menyelenggarakan pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ketapang. Serta Forum Grup Discussion (FGD) bertemakan "Kebebasan Pers Yang Tidak Bablas",

Pemateri FGD yakni Wakil Ketua Dewan Pers, Ketua PWI Kalimantan Barat, Bupati dan Kapolres Ketapang. Pada FGD ini disepakati empat poin yakni menolak produksi dan penyebaran berita hoaks.

Kemudian mendukung keterbukaan informasi publik dan mengecam pemberitaan yang tidak sesuai kode etik jurnalistik. Serta mendukung aparat penegak hukum memproses oknum yang mengaku wartawan namun kerap melanggar kode etik jurnalistik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bupati dalam sambutan sekaligus materi yang disampaikannya mengatakan peran. Serta kontribusi jurnalis di Ketapang dalam pembangunan sangat terasa. Di antaranya membantu Pemerintah dalam menyampaikan informasi publik dengan baik.

"Saya apresiasi kepada insan pers di Ketapang yang secara konsisten telah mewartakan kerja-kerja pemerintah. Serta memberikan dukungan, masukan dan kritik-kritik yang membangun kepada Pemerintah," ungkapnya.

Martin menambahkan eksistensi pers memang bukan bagian dalam struktur kepemerintahan. Namun sumbangsih dan pengaruhnya dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sangat signifikan. "Pemerintah Kabupaten Ketapang akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan insan pers yang positif seperti FGD ini," tuturnya.

Pewarta: Subandi

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021