Bupati Sintang, Jarot Winarno memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang pada Jumat (7/1).
Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Baca juga: Launching buku "Sintang Menulis"
Rapat koordinasi membahas agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023.
Kepada seluruh Kepala OPD yang mengikuti Rapat Koordinasi, Bupati Sintang, Jarot Winarno meminta OPD yang memiliki kegiatan dilelang agar mempercepat proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan lainnya.
“Lelang dan pelaksanaan kegiatan harus dipercepat, untuk mendongkrak ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Khususnya masyarakat yang tinggal di perkotaan,” katanya.
Baca juga: Penyelundupan sabu ke Lapas Sintang digagalkan petugas
Bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman memang tidak terlalu terasa, karena harga sawit dan harga karet sedang dalam keadaan bagus. Sehingga menopang pendapatan masyarakat di pedalaman.
“Tapi di perkotaan, ekonomi hancur karena OVID-19 dan banjir yang melanda Kota Sintang. Saya berpesan kepada seluruh OPD yang sudah menyusun program kerja tahun 2022 ini, untuk segera melaksanakan kegiatannya. Saya juga minta OPD untuk melakukan inovasi program dan kegiatan,” terang Bupati Sintang.
Baca juga: Sepanjang 2021, Kejari Sintang selesaikan ratusan perkara umum
Kartiyus, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang menjelaskan, tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 adalah pemulihan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur dasar, mutu pelayanan kesehatan, sumber daya manusia yang berkualitas, menuju Sintang yang inovatif, maju dan lestari.
“Tema ini sudah ditetapkan oleh Bupati Sintang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sintang. RKPD semua OPD wajib sesuai dengan yang sudah kami tetapkan,” kata dia.
Baca juga: Pemerintah Kabupaten Sintang salurkan beras cadangan untuk korban banjir
Indikator kinerja utama RKPD tahun 2023 hanya ada 13 indikator saja, sebelumnya ada 100 indikator kinerja utama. Dari 13 IKU salah satunya adalah indeks kerukunan umat beragama, pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi, gini ratio, angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka dan yang lainnya.
“Kita harus bekerja keras melaksanakan 13 IKU yang sudah ditetapkan Bupati Sintang. Kerja keras OPD, akan membantu Bupati Sintang untuk mencapai angka IKU. Keberhasilan Bupati Sintang ketika OPD mampu mengejar angka IKU RKPD ini.
Baca juga: CPNS Sintang diminta berikan kinerja berkualitas layani masyarakat
IPM kita mengalami peningkatan dari 6,88 menjadi 6, 93. Angka kemiskinan meningkat dari 9,27 menjadi 9,28. Rata-rata lama sekolah dari 7, 07 menjadi 7,08 tahun. Inflasi tahun 2021 hanya 1,88,” tambah Kartiyus.
Joni Sianturi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan, APBD Tahun 2022 sudah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini sudah ditetapkan Peraturan Daerahnya.
“Semua OPD sedang menyiapkan anggaran kasnya dan setelah itu siap dilaksanakan. Dana Alokasi Khusus kita 2022 ini turun dibandingkan 2021. Pelaksanaan DAK tahun 2021 mengalami kendala karena banjir,” terang Joni Sianturi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Baca juga: Launching buku "Sintang Menulis"
Rapat koordinasi membahas agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023.
Kepada seluruh Kepala OPD yang mengikuti Rapat Koordinasi, Bupati Sintang, Jarot Winarno meminta OPD yang memiliki kegiatan dilelang agar mempercepat proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan lainnya.
“Lelang dan pelaksanaan kegiatan harus dipercepat, untuk mendongkrak ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Khususnya masyarakat yang tinggal di perkotaan,” katanya.
Baca juga: Penyelundupan sabu ke Lapas Sintang digagalkan petugas
Bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman memang tidak terlalu terasa, karena harga sawit dan harga karet sedang dalam keadaan bagus. Sehingga menopang pendapatan masyarakat di pedalaman.
“Tapi di perkotaan, ekonomi hancur karena OVID-19 dan banjir yang melanda Kota Sintang. Saya berpesan kepada seluruh OPD yang sudah menyusun program kerja tahun 2022 ini, untuk segera melaksanakan kegiatannya. Saya juga minta OPD untuk melakukan inovasi program dan kegiatan,” terang Bupati Sintang.
Baca juga: Sepanjang 2021, Kejari Sintang selesaikan ratusan perkara umum
Kartiyus, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang menjelaskan, tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 adalah pemulihan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur dasar, mutu pelayanan kesehatan, sumber daya manusia yang berkualitas, menuju Sintang yang inovatif, maju dan lestari.
“Tema ini sudah ditetapkan oleh Bupati Sintang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sintang. RKPD semua OPD wajib sesuai dengan yang sudah kami tetapkan,” kata dia.
Baca juga: Pemerintah Kabupaten Sintang salurkan beras cadangan untuk korban banjir
Indikator kinerja utama RKPD tahun 2023 hanya ada 13 indikator saja, sebelumnya ada 100 indikator kinerja utama. Dari 13 IKU salah satunya adalah indeks kerukunan umat beragama, pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi, gini ratio, angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka dan yang lainnya.
“Kita harus bekerja keras melaksanakan 13 IKU yang sudah ditetapkan Bupati Sintang. Kerja keras OPD, akan membantu Bupati Sintang untuk mencapai angka IKU. Keberhasilan Bupati Sintang ketika OPD mampu mengejar angka IKU RKPD ini.
Baca juga: CPNS Sintang diminta berikan kinerja berkualitas layani masyarakat
IPM kita mengalami peningkatan dari 6,88 menjadi 6, 93. Angka kemiskinan meningkat dari 9,27 menjadi 9,28. Rata-rata lama sekolah dari 7, 07 menjadi 7,08 tahun. Inflasi tahun 2021 hanya 1,88,” tambah Kartiyus.
Joni Sianturi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan, APBD Tahun 2022 sudah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini sudah ditetapkan Peraturan Daerahnya.
“Semua OPD sedang menyiapkan anggaran kasnya dan setelah itu siap dilaksanakan. Dana Alokasi Khusus kita 2022 ini turun dibandingkan 2021. Pelaksanaan DAK tahun 2021 mengalami kendala karena banjir,” terang Joni Sianturi.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022