Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta pemerintah kabupaten/kota yang ada di provinsi itu untuk melakukan investigasi terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini.
"Saya minta pemda melalui Dinas Perindag harus aktif dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. Karena gudang distributor ada di daerah, tolong di cek gudangnya, ada tidak barangnya, kenapa langka, berapa banyak stoknya dan sebagainya," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, dengan mengetahui permasalahan di lapangan, maka akan lebih mudah dalam mencari solusi terkait kelangkaan minyak goreng tersebut.
Pada kesempatan itu, dirinya juga menyarankan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) agar semua CPO-nya diproduksi untuk minyak goreng sehingga nilai jualnya bisa dipatok oleh pemerintah dengan subsidi.
"Jadi nilai jualnya bisa dipatok oleh pemerintah dan ini juga sebagai salah satu upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di PTPN karena PTPN bisa memproduksi minyak goreng dengan merek sendiri," tuturnya.
Ia menjelaskan jika PTPN ini dapat menjadi salah satu penyelesaian masalah dan pengendalian terhadap harga di pasar, karena langsung diawasi oleh Pemerintah serta untuk harga dapat menekan pihak swasta agar tidak mempermainkan harga.
"PTPN akan bisa menjadi pengendali terhadap harga di pasaran dan swasta pun tidak akan berani mematok harga yang lebih tinggi, karena kalau lebih tinggi, masyarakat bisa menentukan pilihan untuk menggunakan minyak goreng yang lebih murah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Saya minta pemda melalui Dinas Perindag harus aktif dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. Karena gudang distributor ada di daerah, tolong di cek gudangnya, ada tidak barangnya, kenapa langka, berapa banyak stoknya dan sebagainya," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, dengan mengetahui permasalahan di lapangan, maka akan lebih mudah dalam mencari solusi terkait kelangkaan minyak goreng tersebut.
Pada kesempatan itu, dirinya juga menyarankan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) agar semua CPO-nya diproduksi untuk minyak goreng sehingga nilai jualnya bisa dipatok oleh pemerintah dengan subsidi.
"Jadi nilai jualnya bisa dipatok oleh pemerintah dan ini juga sebagai salah satu upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di PTPN karena PTPN bisa memproduksi minyak goreng dengan merek sendiri," tuturnya.
Ia menjelaskan jika PTPN ini dapat menjadi salah satu penyelesaian masalah dan pengendalian terhadap harga di pasar, karena langsung diawasi oleh Pemerintah serta untuk harga dapat menekan pihak swasta agar tidak mempermainkan harga.
"PTPN akan bisa menjadi pengendali terhadap harga di pasaran dan swasta pun tidak akan berani mematok harga yang lebih tinggi, karena kalau lebih tinggi, masyarakat bisa menentukan pilihan untuk menggunakan minyak goreng yang lebih murah," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022