Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat Harisson mengatakan pemerintah provinsi akan menyinkronkan penataan tata ruang wilayah Kalbar dengan pertahanan negara guna mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Misalnya wilayah yang nanti secara darurat harus digunakan sebagai landasan pesawat tempur jadi bangunan di daerah tersebut tidak boleh tinggi," kata Harisson di Pontianak, Jumat.
Pembangunan kawasan baik itu jalan maupun pelabuhan harus sinkron dengan pertahanan dan keamanan negara, katanya, saat diwawancarai dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penataan ruang wilayah pertahanan nasional bagi kepentingan wilayah darat, laut, dan udara di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar.
Baca juga: Presiden tanam 34 pohon khas provinsi se-Indonesia
"Pertahanan negara bukan hanya tugas militer, tapi pemerintah dan juga rakyat," tuturnya.
Harisson menyebutkan ancaman terorisme, radikalisme, dan separatisme merupakan ancaman serius keutuhan bangsa Indonesia termasuk juga meningkatnya kriminalitas, human trafficking, dan narkotika.
"Hal ini diperkuat dengan semakin lemah rasa kebersamaan, seperti gotong royong untuk menghadapi perkembangan ancaman yang beragam," ujar Harrison.
Baca juga: Ada buah hingga mie instant, bekal Presiden dan Ibu Negara berkemah di IKN Nusantara
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kalbar ini menegaskan pembangunan infrastruktur yang masif belakang ini sangat mungkin disinergikan dengan konsep penataan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara.
"Pembangunan pelabuhan, landasan terbang, jalan bebas hambatan, jembatan, ini harus sinkron dengan keamanan dan pertahanan negara, sudah tentu wilayah tertentu harus disebut wilayah strategis," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Misalnya wilayah yang nanti secara darurat harus digunakan sebagai landasan pesawat tempur jadi bangunan di daerah tersebut tidak boleh tinggi," kata Harisson di Pontianak, Jumat.
Pembangunan kawasan baik itu jalan maupun pelabuhan harus sinkron dengan pertahanan dan keamanan negara, katanya, saat diwawancarai dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penataan ruang wilayah pertahanan nasional bagi kepentingan wilayah darat, laut, dan udara di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar.
Baca juga: Presiden tanam 34 pohon khas provinsi se-Indonesia
"Pertahanan negara bukan hanya tugas militer, tapi pemerintah dan juga rakyat," tuturnya.
Harisson menyebutkan ancaman terorisme, radikalisme, dan separatisme merupakan ancaman serius keutuhan bangsa Indonesia termasuk juga meningkatnya kriminalitas, human trafficking, dan narkotika.
"Hal ini diperkuat dengan semakin lemah rasa kebersamaan, seperti gotong royong untuk menghadapi perkembangan ancaman yang beragam," ujar Harrison.
Baca juga: Ada buah hingga mie instant, bekal Presiden dan Ibu Negara berkemah di IKN Nusantara
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kalbar ini menegaskan pembangunan infrastruktur yang masif belakang ini sangat mungkin disinergikan dengan konsep penataan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara.
"Pembangunan pelabuhan, landasan terbang, jalan bebas hambatan, jembatan, ini harus sinkron dengan keamanan dan pertahanan negara, sudah tentu wilayah tertentu harus disebut wilayah strategis," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022