Realisasi penyerapan APBN oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) di Kalbar pada Triwulan I- 2022 sebesar Rp1.362,26 miliar atau sekitar 13,32 persen dari pagu belanja Rp10.229, 87 miliar.
"Realisasi yang ada ini mengalami penurunan sebesar 22,65 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya Maret 2021. Penyebabnya antara lain karena masih dalam proses pengadaan atau pelelangan bagi K/L yang terdapat belanja modal. Proses pelelangan belum berdampak munculnya tagihan pembayaran sehingga realisasi pengeluaran anggaran masih kecil," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kalbar, Imik Eko Putro di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan dari penyerapan yang ada terdapat 10 K/L dengan pagu terbesar 2022. Kementerian PUPR memiliki pagu terbesar yaitu sebesar Rp2.939 miliar.
"Kepolisian RI memiliki realisasi tertinggi yaitu 19,07 persen. Kementerian PUPR memiliki realisasi terendah yaitu 12,67 persen. Rata-rata capaian kinerja penyerapan K/L dengan pagu terbesar sebesar 7,62 persen," jelas dia.
Sementara untuk realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Maret 2022 adalah sebesar Rp3.955,47 miliar atau sekitar 21,25 persen dari total pagu Rp18.357,38 miliar, angka ini juga mengalami penurunan sebesar 8,49 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya Maret 2021.
"Penurunan realisasi TKDD ini terdapat pada pos Dana Bagi Hasil (DBH) yang mengalami penurunan realisasi sebesar 84,13% dan pos DAK Nonfisik yang mengalami penurunan sebesar 60,08 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya," kata dia.
Secara nominal, penyaluran TKDD tertinggi terjadi di Pemprov Kalbar Rp541,701 miliar dan terendah di Kabupaten Kayong Utara Rp122,806 miliar.
"Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKDD tertinggi adalah Kab. Mempawah 26,94 persen dan terendah adalah Kabupaten Saggau 13,85 persen," kata dia.
Untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp388,4 miliar atau 30,66 persen dari alokasi pagu sebesar Rp1,26 triliun. Realisasi ini terbagi dalam tiga jenis penyaluran dana BOS, yaitu afirmasi, kinerja, dan regular.
"Dari ketiganya, untuk BOS Afirmasi belum ada penyaluran sementara untuk BOS kinerja telah tersalur sebesar Rp12,07 miliar untuk 137 Sekolah, 42.036 Siswa, dan untuk BOS regular telah tersalur sebesar Rp 376,38 miliar untuk 6.400 Sekolah, 1.007.563 siswa," jelas dia.
Untuk Dana Desa dan BLT Dana Desa, sampai dengan 31 Maret 2022 telah tersalur sebesar Rp253,69 miliar dari total pagu sebesar Rp1,89 triliun atau sebesar 13,40 persen. Realisasi untuk BLT Dana Desa sendiri yaitu sebesar Rp124,81 miliar atau sebesar 49,20 persen, angka ini telah memenuhi amanat Kemendes terkait minimal alokasi 40 persen dana desa untuk bantuan langsung tunai sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa.
Sementara untuk DAK Fisik, sampai dengan Triwulan I 2022 belum ada realisasi dari total pagu Rp1,66 triliun.
Untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di wilayah Kalbar telah disalurkan untuk kluster kesehatan terealisasi Rp6,3 miliar untuk 93 pasien di 1 rumah sakit. Kemudian kluster perlindungan sosial, berupa Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi sebesar Rp219,53 miliar, Bansos sembako Rp224,09 miliar, dan BLT dana desa sebesar Rp253,69 Miliar.
"Untuk kluster dukungan UMKM dan Korporasi telah tersalur sebanyak Rp1.267,04 miliar kepada 24.384 Debitur Kreidit Usaha Rakyat (KUR), sementara untuk Ultra Mikro (Umi) telah tersalur kepada 1.346 debitur sebesar Rp7,47 miliar," jelas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Realisasi yang ada ini mengalami penurunan sebesar 22,65 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya Maret 2021. Penyebabnya antara lain karena masih dalam proses pengadaan atau pelelangan bagi K/L yang terdapat belanja modal. Proses pelelangan belum berdampak munculnya tagihan pembayaran sehingga realisasi pengeluaran anggaran masih kecil," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kalbar, Imik Eko Putro di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan dari penyerapan yang ada terdapat 10 K/L dengan pagu terbesar 2022. Kementerian PUPR memiliki pagu terbesar yaitu sebesar Rp2.939 miliar.
"Kepolisian RI memiliki realisasi tertinggi yaitu 19,07 persen. Kementerian PUPR memiliki realisasi terendah yaitu 12,67 persen. Rata-rata capaian kinerja penyerapan K/L dengan pagu terbesar sebesar 7,62 persen," jelas dia.
Sementara untuk realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Maret 2022 adalah sebesar Rp3.955,47 miliar atau sekitar 21,25 persen dari total pagu Rp18.357,38 miliar, angka ini juga mengalami penurunan sebesar 8,49 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya Maret 2021.
"Penurunan realisasi TKDD ini terdapat pada pos Dana Bagi Hasil (DBH) yang mengalami penurunan realisasi sebesar 84,13% dan pos DAK Nonfisik yang mengalami penurunan sebesar 60,08 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya," kata dia.
Secara nominal, penyaluran TKDD tertinggi terjadi di Pemprov Kalbar Rp541,701 miliar dan terendah di Kabupaten Kayong Utara Rp122,806 miliar.
"Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKDD tertinggi adalah Kab. Mempawah 26,94 persen dan terendah adalah Kabupaten Saggau 13,85 persen," kata dia.
Untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp388,4 miliar atau 30,66 persen dari alokasi pagu sebesar Rp1,26 triliun. Realisasi ini terbagi dalam tiga jenis penyaluran dana BOS, yaitu afirmasi, kinerja, dan regular.
"Dari ketiganya, untuk BOS Afirmasi belum ada penyaluran sementara untuk BOS kinerja telah tersalur sebesar Rp12,07 miliar untuk 137 Sekolah, 42.036 Siswa, dan untuk BOS regular telah tersalur sebesar Rp 376,38 miliar untuk 6.400 Sekolah, 1.007.563 siswa," jelas dia.
Untuk Dana Desa dan BLT Dana Desa, sampai dengan 31 Maret 2022 telah tersalur sebesar Rp253,69 miliar dari total pagu sebesar Rp1,89 triliun atau sebesar 13,40 persen. Realisasi untuk BLT Dana Desa sendiri yaitu sebesar Rp124,81 miliar atau sebesar 49,20 persen, angka ini telah memenuhi amanat Kemendes terkait minimal alokasi 40 persen dana desa untuk bantuan langsung tunai sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa.
Sementara untuk DAK Fisik, sampai dengan Triwulan I 2022 belum ada realisasi dari total pagu Rp1,66 triliun.
Untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di wilayah Kalbar telah disalurkan untuk kluster kesehatan terealisasi Rp6,3 miliar untuk 93 pasien di 1 rumah sakit. Kemudian kluster perlindungan sosial, berupa Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi sebesar Rp219,53 miliar, Bansos sembako Rp224,09 miliar, dan BLT dana desa sebesar Rp253,69 Miliar.
"Untuk kluster dukungan UMKM dan Korporasi telah tersalur sebanyak Rp1.267,04 miliar kepada 24.384 Debitur Kreidit Usaha Rakyat (KUR), sementara untuk Ultra Mikro (Umi) telah tersalur kepada 1.346 debitur sebesar Rp7,47 miliar," jelas dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022