KPPN catat belanja APBN triwulan III di Kapuas Hulu capai Rp1,5 triliun

Kapuas Hulu (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat mencatat realisasi belanja APBN pada triwulan III 2024 di daerah tersebut mencapai Rp1,5 triliun atau 75,59 persen dari pagu dana sebesar Rp2,04 triliun. 

"Besaran penyaluran APBN hingga September 2024 naik 15,28 persen, jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2023 lalu," kata Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno, di Putussibau Kapuas Hulu, Sabtu. 

Winarno menyampaikan realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat satuan kerja kementerian atau lembaga mencapai Rp253,31 miliar atau 66,39 persen dari pagu Rp381,55 miliar.

Sedangkan, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp1,2 triliun atau 76,47 persen dari pagu Rp1,6 triliun. 

Dia juga merincikan realisasi APBN hingga 30 September 2024 bahwa capaian pendapatan negara sebesar Rp201,27 miliar atau naik 29,28 persen dibandingkan tahun lalu. 

Kemudian, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp253,31 miliar naik 35,11 persen dan transfer ke daerah Rp1,2 triliun atau naik 12,01 persen dari tahun lalu, sehingga pada periode ini terjadi defisit sebesar Rp1,3 triliun. 

Winarno menyebutkan realisasi belanja Pemerintah Pusat berupa belanja pegawai sebesar 82,43 persen, belanja barang 60,13 persen, sedangkan belanja modal baru terserap 56,30 persen, sehingga rata-rata realisasi kementerian dan lembaga telah mencapai 66,39 persen masih di bawah target rata-rata triwulan III yaitu 71,67 persen. 

Di sisi penerimaan pajak, pertumbuhan penerimaan pajak netto Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan September 2024 secara akumulasi mengalami peningkatan sebesar Rp43,57 miliar naik tumbuh sebesar 30,70 persen. 

Menurut Winarno, jenis pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah PPN sebesar Rp104,88 miliar disusul PPh NonMigas Rp59,39 miliar.

"Sektor yang menjadi penyumbang penerimaan pajak didominasi oleh industri pengolahan dengan kontribusi 37,29 persen, kemudian pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 26,59 persen dan sektor administrasi pemerintahan sebesar 26,53 persen," jelasnya. 

Terkait progress penerimaan kepabeanan dan cukai sampai 30 September 2024 sebesar Rp409,52 juta atau 1.034 persen dari target Rp39,60 juta dan tumbuh 845 persen dibandingkan tahun lalu. 

Sedangkan, neraca perdagangan yang melalui Pos Lintas Batas Negara  Nanga Badau mengalami kontraksi sebesar Rp32,2 miliar atau turun 228 persen.

"Itu disebabkan karena adanya pertumbuhan impor pipa untuk perkebunan kelapa sawit dan impor aspal untuk penyelesaian proyek strategis nasional di kuartal pertama 2024," ucap Winarno.