Pontianak (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki mengatakan kinerja APBN di Kalbar hingga Juli 2024 masih terjaga baik dan hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
"Kinerja APBN regional Kalbar itu terjaga baik dilihat dari realisasi pendapatan dan belanja, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang terus tumbuh," ujarnya di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan untuk realisasi pendapatan APBN di Kalbar hingga 31 Juli 2024 Rp5,332 triliun dengan sumber pendapatan masih didominasi oleh pajak penghasilan.
"Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi dipengaruhi oleh restitusi pajak yang telah mencapai Rp650 miliar dan terdapat beberapa WP besar yang memindahkan kantornya dari wilayah Kalbar," kata dia.
Sedangkan untuk realisasi Belanja APBN adalah sebesar Rp14,595 triliun atau sebesar 45,71 persen dari total pagu anggaran.
"Belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp4, 912 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp9,684 triliun. Persentase realisasi belanja APBN tertinggi terdapat pada Kabupaten Melawi sebesar yakni 57,88 persen," kata dia.
Ia menambahkan dari realisasi TKD Rp9,684 triliun atau 47,49 persen dari pagu yang terbagi atas penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, DID, dan DAK Fisik terealisasi masing-masing sebesar Rp6,469 triliun, Rp1,568 triliun, Rp356,79 miliar, Rp1,152 triliun, Rp38,06 miliar dan Rp99,81 miliar.
Selanjutnya secara nominal penyaluran TKD tertinggi terdapat pada Pemerintah Provinsi Kalbar sebesar Rp1,306 triliun," ucap dia.
"Sementara untuk realisasi KUR sampai dengan Juni 2024 di Kalbar mencapai Rp2,30 triliun untuk 31.621 debitur. Sedangkan penyaluran UMi Rp31,10 miliar untuk 7.130 debitur," jelas dia.
