Camat Selakau Alfianra mengatakan pihaknya melibatkan para Tokoh Masyarakat (Tomas) dan Tokoh Agama (Toga) dalam upaya percepatan penurunan stunting, selain itu, Camat Selakau juga berupaya meningkatkan perekonomian warga setempat dengan melihat peluang peningkatan ekonomi yang bisa digali.
Menurut Alfianra dalam upaya penurunan stunting di Selakau tak bisa dilakukan oleh pemerintah.
"Untuk menurunkan kasus stunting di Selakau tak bisa hanya dilakukankan oleh pemerintah semata, namun hal itu butuh kolaborasi semua pihak," kata Camat Selakau, Alfianra saat sosialisasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja di Selakau, Kabupaten Sambas, Kalbar, Selasa.
Makanya, ujar Alfiana dalam percepatan penurunan stunting, ia juga melibatkan para tokoh masyarakat.
Kecamatan Selakau, juga sudah melakukan beberapa intervensi dalam upaya menurunkan stunting. Di akhir tahun lalu, Pendataan Keluarga sudah dilakukan. Kata dia data ini akan digunakan sebagai bahan dasar menindaklanjuti persoalan stunting.
Kecamatan Selakau juga sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga sebanyak 24 tim dengan total 59 orang anggota. Kemudian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kecamatan Selakau juga sudah dibentuk. Total 11 tim terdiri dari Camat, termasuk melibatkan para tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Menurutnya, dengan berkolaborasi pergerakan akan semakin efektif.
Tak hanya itu, ia juga berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan menggali potensi alam yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan menurutnya memiliki korelasi terhadap penurunan stunting. Dengan memiliki materi masyarakat dapat membeli makanan bergizi. Sehingga bisa terhindar dari stunting.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat. TPK juga bakal turun melakukan sosialisasi. Sasarannya para pasangan pengantin yang bakal menikah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, Hendy Wijaya mengungkap, stunting bisa diturunkan dengan intervensi dari hulu. Sasarannya adalah para pasangan yang akan menikah.
Dengan melakukan intervensi dari hulu. Ke depan pengulangan penanganan orang yang sudah terkena stunting bakal berkurang. Iapun meminta pada tim penanganan stunting buat mensosialisasikan ini kepada masyarakat di Selakau.
Ia melanjutkan bagi perempuan yang bakal menikah. Sudah seharusnya cegah anemia. Caranya dengan mengkonsumsi obat penambah darah selama 90 hari dengan setiap harinya mengkonsumsi satu tablet obat penambah darah.
Ia juga minta para remaja tidak melakukan diet sembarangan. Apalagi sampai tidak makan hanya untuk mendapatkan tubuh yang kurus. Menurutnya diet seperti ini salah. Sebab bisa menyebabkan para remaja kekurangan gizi dan anemia. Jika dilakukan seperti ini hingga menikah. Saat bayi lahir akan bahaya karena berpotensi memicu stunting. "Saya minta para kader sosialisasikan pada masyarakat tentang asupan gizi yang baik," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar, Muslimat mengatakan Kabupaten Sambas menempati urutan ke empat stunting di Provinsi Kalimantan Barat. Paling tinggi adalah Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Sambas.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi penurunan stunting di Sambas. Ia berharap dapat memberi pemahaman pada masyarakat tentang bahaya stunting.
Dari informasi yang ia dapat di Tim Satgas Stunting Kabupaten Sambas. Beberapa indikasi penyebab stunting terjadi. Pertama kemiskinan, lingkungan dan sanitasi. Mudah-mudahan adanya bantuan Tim Satgas Penanganan Stunting, angka stunting di Sambas bisa turun. Dari yang saat ini 32,6 persen. Di 2024 mendatang dapat turun hingga 14 persen sesuai instruksi presiden.
Anggota DPR RI Komisi IX Alifudin yang juga hadir dalam kesempatan itu mengatakan, dalam upaya penurunan stunting ia mensuport penuh dalam sisi program dan anggaran. Ia juga akan mengawal tiap program ditataran pusat sehingga jalannya program di masyarakat tak terkendala.
Untuk stunting, temuan kasusnya masih banyak ditemukan di Kalbar. "Perlu keterlibatan semua pihak untuk menurunkan stunting ini," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Menurut Alfianra dalam upaya penurunan stunting di Selakau tak bisa dilakukan oleh pemerintah.
"Untuk menurunkan kasus stunting di Selakau tak bisa hanya dilakukankan oleh pemerintah semata, namun hal itu butuh kolaborasi semua pihak," kata Camat Selakau, Alfianra saat sosialisasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja di Selakau, Kabupaten Sambas, Kalbar, Selasa.
Makanya, ujar Alfiana dalam percepatan penurunan stunting, ia juga melibatkan para tokoh masyarakat.
Kecamatan Selakau, juga sudah melakukan beberapa intervensi dalam upaya menurunkan stunting. Di akhir tahun lalu, Pendataan Keluarga sudah dilakukan. Kata dia data ini akan digunakan sebagai bahan dasar menindaklanjuti persoalan stunting.
Kecamatan Selakau juga sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga sebanyak 24 tim dengan total 59 orang anggota. Kemudian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kecamatan Selakau juga sudah dibentuk. Total 11 tim terdiri dari Camat, termasuk melibatkan para tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Menurutnya, dengan berkolaborasi pergerakan akan semakin efektif.
Tak hanya itu, ia juga berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan menggali potensi alam yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan menurutnya memiliki korelasi terhadap penurunan stunting. Dengan memiliki materi masyarakat dapat membeli makanan bergizi. Sehingga bisa terhindar dari stunting.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat. TPK juga bakal turun melakukan sosialisasi. Sasarannya para pasangan pengantin yang bakal menikah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, Hendy Wijaya mengungkap, stunting bisa diturunkan dengan intervensi dari hulu. Sasarannya adalah para pasangan yang akan menikah.
Dengan melakukan intervensi dari hulu. Ke depan pengulangan penanganan orang yang sudah terkena stunting bakal berkurang. Iapun meminta pada tim penanganan stunting buat mensosialisasikan ini kepada masyarakat di Selakau.
Ia melanjutkan bagi perempuan yang bakal menikah. Sudah seharusnya cegah anemia. Caranya dengan mengkonsumsi obat penambah darah selama 90 hari dengan setiap harinya mengkonsumsi satu tablet obat penambah darah.
Ia juga minta para remaja tidak melakukan diet sembarangan. Apalagi sampai tidak makan hanya untuk mendapatkan tubuh yang kurus. Menurutnya diet seperti ini salah. Sebab bisa menyebabkan para remaja kekurangan gizi dan anemia. Jika dilakukan seperti ini hingga menikah. Saat bayi lahir akan bahaya karena berpotensi memicu stunting. "Saya minta para kader sosialisasikan pada masyarakat tentang asupan gizi yang baik," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar, Muslimat mengatakan Kabupaten Sambas menempati urutan ke empat stunting di Provinsi Kalimantan Barat. Paling tinggi adalah Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Sambas.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi penurunan stunting di Sambas. Ia berharap dapat memberi pemahaman pada masyarakat tentang bahaya stunting.
Dari informasi yang ia dapat di Tim Satgas Stunting Kabupaten Sambas. Beberapa indikasi penyebab stunting terjadi. Pertama kemiskinan, lingkungan dan sanitasi. Mudah-mudahan adanya bantuan Tim Satgas Penanganan Stunting, angka stunting di Sambas bisa turun. Dari yang saat ini 32,6 persen. Di 2024 mendatang dapat turun hingga 14 persen sesuai instruksi presiden.
Anggota DPR RI Komisi IX Alifudin yang juga hadir dalam kesempatan itu mengatakan, dalam upaya penurunan stunting ia mensuport penuh dalam sisi program dan anggaran. Ia juga akan mengawal tiap program ditataran pusat sehingga jalannya program di masyarakat tak terkendala.
Untuk stunting, temuan kasusnya masih banyak ditemukan di Kalbar. "Perlu keterlibatan semua pihak untuk menurunkan stunting ini," tandasnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022