Kondisi geografis dengan medan yang cukup luas, membuat pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang masih belum merata, dan hal itu menjadi sorotan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang.
Ia menganggap, membangun infrastruktur Kabupaten Sintang di 14 kecamatan tak semudah membalik telapak tangan.
"Pembangunan infrastruktur adalah pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah," katanya.
Baca juga: Dewan Sintang sikapi minimnya bagi hasil plasma
Dia mengatakan, membangun jalan dan jembatan tidaklah semudah mengembalikan telapak tangan. Sebab, membutuhkan dana yang sangat besar.
"Kalau melihat kemampuan APBD saat ini, memang tidak mencukupi untuk menangani kondisi infrastruktur,” katanya.
Ia berjanji akan terus mendorong Pemkab Sintang untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Dewan ingatkan perusahaan patuhi pola kemitraan
"Tapi semua itu, jelas kita sesuaikan dengan kemampuan APBD kita,” tuturnya.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward.
Ia mengatakan, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sintang sudah menjadi jalan provinsi sehingga Pemkab Sintang tidak diperbolehkan lagi mengucurkan dana untuk perbaikan jalan itu.
Ia mengatakan, beberapa ruas jalan di Kabupaten Sintang seperti jalan dari Sintang ke Ketungau, kemudian Nanga Mau ke Tebidah merupakan jalan provinsi.
Baca juga: Pemkab Sintang raih peringkat pertama penanganan stunting se-Kalbar
Meski itu sudah menjadi jalan provinsi, Jeffray mengatakan, Pemkab Sintang tidak lantas lepas tangan dengan kondisi jalan itu.
Dia mengatakan, Pemkab Sintang selalu mengusulkan perbaikan jalan tersebut ke pemerintah provinsi. "Untuk jalan provinsi, kita memang hanya sebatas mengusulkan," katanya.
Disetujui atau tidak, kata Jeffray, itu wewenang pemerintah provinsi. Tapi, DPRD Sintang selalu mendorong Pemprov Kalbar memberikan perhatian pada jalan provinsi yang ada di Sintang.
Baca juga: DPRD Sintang akan bahas 13 raperda
"Kita berharap Pemprov Kalbar selalu memberi perhatian penuh pada jalan provinsi di Sintang," harapnya.
Dikatakan Jeffray, persoalan infrastruktur di Kabupaten Sintang memang butuh waktu panjang untuk menyelesaikannya.
Persoalan kerusakan jalan yang selalu dikeluhkan masyarakat memang belum mampu teratasi dengan baik. Penyebabnya, karena minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Baca juga: Bupati Sintang buka Festival Air Kapuas Tahun 2022 di Taman Bungur
Menurut data PU setempat, di Kabupaten Sintang, baru 20 persen jalan yang sudah beraspal sisanya tanah.
Bupati Sintang, Jarot Winarno mengakui, infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi persoalan yang belum dapat diatasi secara merata. Tapi, Pemkab Sintang terus berupaya menekan persoalan tersebut.
" Makanya kita kerja keras untuk menangani ke gawat darurat an infrastruktur yang saat ini telah menjadi prime mover pembangunan kita. Masalahnya, ya lagi-lagi soal pendanaan saja,” ungkap Jarot.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Ia menganggap, membangun infrastruktur Kabupaten Sintang di 14 kecamatan tak semudah membalik telapak tangan.
"Pembangunan infrastruktur adalah pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah," katanya.
Baca juga: Dewan Sintang sikapi minimnya bagi hasil plasma
Dia mengatakan, membangun jalan dan jembatan tidaklah semudah mengembalikan telapak tangan. Sebab, membutuhkan dana yang sangat besar.
"Kalau melihat kemampuan APBD saat ini, memang tidak mencukupi untuk menangani kondisi infrastruktur,” katanya.
Ia berjanji akan terus mendorong Pemkab Sintang untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Dewan ingatkan perusahaan patuhi pola kemitraan
"Tapi semua itu, jelas kita sesuaikan dengan kemampuan APBD kita,” tuturnya.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward.
Ia mengatakan, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sintang sudah menjadi jalan provinsi sehingga Pemkab Sintang tidak diperbolehkan lagi mengucurkan dana untuk perbaikan jalan itu.
Ia mengatakan, beberapa ruas jalan di Kabupaten Sintang seperti jalan dari Sintang ke Ketungau, kemudian Nanga Mau ke Tebidah merupakan jalan provinsi.
Baca juga: Pemkab Sintang raih peringkat pertama penanganan stunting se-Kalbar
Meski itu sudah menjadi jalan provinsi, Jeffray mengatakan, Pemkab Sintang tidak lantas lepas tangan dengan kondisi jalan itu.
Dia mengatakan, Pemkab Sintang selalu mengusulkan perbaikan jalan tersebut ke pemerintah provinsi. "Untuk jalan provinsi, kita memang hanya sebatas mengusulkan," katanya.
Disetujui atau tidak, kata Jeffray, itu wewenang pemerintah provinsi. Tapi, DPRD Sintang selalu mendorong Pemprov Kalbar memberikan perhatian pada jalan provinsi yang ada di Sintang.
Baca juga: DPRD Sintang akan bahas 13 raperda
"Kita berharap Pemprov Kalbar selalu memberi perhatian penuh pada jalan provinsi di Sintang," harapnya.
Dikatakan Jeffray, persoalan infrastruktur di Kabupaten Sintang memang butuh waktu panjang untuk menyelesaikannya.
Persoalan kerusakan jalan yang selalu dikeluhkan masyarakat memang belum mampu teratasi dengan baik. Penyebabnya, karena minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Baca juga: Bupati Sintang buka Festival Air Kapuas Tahun 2022 di Taman Bungur
Menurut data PU setempat, di Kabupaten Sintang, baru 20 persen jalan yang sudah beraspal sisanya tanah.
Bupati Sintang, Jarot Winarno mengakui, infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi persoalan yang belum dapat diatasi secara merata. Tapi, Pemkab Sintang terus berupaya menekan persoalan tersebut.
" Makanya kita kerja keras untuk menangani ke gawat darurat an infrastruktur yang saat ini telah menjadi prime mover pembangunan kita. Masalahnya, ya lagi-lagi soal pendanaan saja,” ungkap Jarot.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022