Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalbar terus mendukung dan melakukan penguatan pengelolaan keuangan daerah di provinsi ini dan kali ini menyasar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman.
"Penandatanganan kerjasama ini juga merupakan wujud kehadiran langsung DJPb di Kalbar untuk memperkuat pengelolaan keuangan. Kerjasama ini memungkinkan Pemda dan Kanwil DJPb untuk melakukan pertukaran data seperti data APBD dan data lain misalnya data potensi investasi di daerah. Selanjutnya, data ini akan dianalisis lebih lanjut oleh DJPb dengan melibatkan ahli dan akademisi untuk memberikan masukan kepada pemda melalui Laporan Asset Liability Commite (ALCo) dan kajian fiskal regional," ujar Kanwil DJPb Kalbar, Imik Eko Putro di Pontianak, Rabu.
Baca juga: Dana Rp266 miliar untuk Kapuas Hulu belum bisa dicairkan
Ia berharap dengan kerjasama yang ada pengelolaan keuangan negara di daerah semakin menuju ke arah perbaikan. Sehingga hal itu dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang terpercaya.
"Kami harap pemda bisa memanfaatkan data dan informasi bersama serta koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda Kabupaten Kapuas Hulu," ucapnya.
Terkait kinerja pelaksanaan dana transfer ke daerah, Imik memaparkan bahwa kinerja pelaksanaan APBN dan APBD di Kabupaten Kapuas Hulu harus dimaksimalkan seperti dalam hal penyaluran pembiayaan KUR dan UMi.
Menurutnya, Kapuas Hulu yang memiliki banyak potensi perlu dorongan dan perhatian khusus melalui peran fiskal pusat dan daerah agar potensi yang ada dapat lebih dioptimalkan, terlebih dengan posisi Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian.
Baca juga: Pemkab Kapuas Hulu komitmen wujudkan wilayah bebas korupsi
"Potensi dan sektor unggulan yang dapat dioptimalkan di Kapuas Hulu baik melalui obyek wisata alam yang sudah ada maupun melalui komoditas ekspor Kapuas Hulu seperti ikan arwana, madu kelulut, dan daun kratom. Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM dan sektor potensial tersebut, kami dari Kanwil DJPb Kalbar telah mencanangkan program SeIBU (Semua Ikut Bantu UMKM) dan program SeBaPaK (Semua Bantu Pariwisata Kalbar)," jelas ya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Penandatanganan kerjasama ini juga merupakan wujud kehadiran langsung DJPb di Kalbar untuk memperkuat pengelolaan keuangan. Kerjasama ini memungkinkan Pemda dan Kanwil DJPb untuk melakukan pertukaran data seperti data APBD dan data lain misalnya data potensi investasi di daerah. Selanjutnya, data ini akan dianalisis lebih lanjut oleh DJPb dengan melibatkan ahli dan akademisi untuk memberikan masukan kepada pemda melalui Laporan Asset Liability Commite (ALCo) dan kajian fiskal regional," ujar Kanwil DJPb Kalbar, Imik Eko Putro di Pontianak, Rabu.
Baca juga: Dana Rp266 miliar untuk Kapuas Hulu belum bisa dicairkan
Ia berharap dengan kerjasama yang ada pengelolaan keuangan negara di daerah semakin menuju ke arah perbaikan. Sehingga hal itu dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang terpercaya.
"Kami harap pemda bisa memanfaatkan data dan informasi bersama serta koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda Kabupaten Kapuas Hulu," ucapnya.
Terkait kinerja pelaksanaan dana transfer ke daerah, Imik memaparkan bahwa kinerja pelaksanaan APBN dan APBD di Kabupaten Kapuas Hulu harus dimaksimalkan seperti dalam hal penyaluran pembiayaan KUR dan UMi.
Menurutnya, Kapuas Hulu yang memiliki banyak potensi perlu dorongan dan perhatian khusus melalui peran fiskal pusat dan daerah agar potensi yang ada dapat lebih dioptimalkan, terlebih dengan posisi Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian.
Baca juga: Pemkab Kapuas Hulu komitmen wujudkan wilayah bebas korupsi
"Potensi dan sektor unggulan yang dapat dioptimalkan di Kapuas Hulu baik melalui obyek wisata alam yang sudah ada maupun melalui komoditas ekspor Kapuas Hulu seperti ikan arwana, madu kelulut, dan daun kratom. Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM dan sektor potensial tersebut, kami dari Kanwil DJPb Kalbar telah mencanangkan program SeIBU (Semua Ikut Bantu UMKM) dan program SeBaPaK (Semua Bantu Pariwisata Kalbar)," jelas ya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022