Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Tavip Agus Rayanto menyatakan, selalu optimis dalam menangani percepatan penurunan stunting (kekerdilan) di Indonesia walau dengan anggaran Rp810 miliar yang dinilai masih masih terbatas, BKKBN yang sudah tugas dari presiden, BKKBN tetap berikhtiar.
“Kami harus optimis dan berikhtiar, jadi tidak hanya mengharapkan anggaran Rp810 miliar itu saja, tetapi dalam mengkampayekan pencegahan stunting ini kami mencari bapak angkat dari perusahaan-perusahaan melalui program-program Corporate Social Responsibility (CSR) nya ,” kata Tavip Agus Rayanto di Pontianak, Senin.
Baca juga: Dari Rp34 triliun, BKKBN dapat anggaran Rp810 miliar untuk tangani stunting
Baca juga: Bidan Sintang cek kesehatan balita gratis cegah generasi stunting
Seperti Perwakilan BKKBN Kalbar ini kata Tavis, seharusnya BKKBN Kalbar juga mengembangkan model-model bapak asuh untuk anak-anak stunting, bisa dari perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan sebagainya.
“Ini yang harus kami jalankan, karena sudah mandat dari presiden kalau tidak optimis mengerjakan yang tidak akan bisa dicapai kan tidak menjadikan motivasi, tentu kami tetap optimis,” tegasnya.
Tavip Agus Rayanto menjelaskan ada dua strategis yang BKKBN lakukan, pertama dengan memperbaiki intervensinya secara lebih baik, kemudian yang kedua mengoreksi data.
“Mengoreksi data itu begini, bahwa data stunting yang ada itu, sebetulnya semu, sebetulnya yang diukur itu adalah stunted atau kerdil. Dimana orang kerdil itu dianggap stunting. Padahal rumusnya orang stunting itu kerdil memang iya, akan tetapi orang kerdil, belum tentu stunting,” terangnya.
Terkait hal itu ujar Tavip menambahkan, di tahun depan BKKBN akan melakukan koreksi data dan pemutahiran data keluarga Indonesia.
“Kami ingin mengoreksi data itu, saat ini kami telah mengusulkan anggaran Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI).usulan anggaran itu untuk perbaikan pendataan, dimana BKKBN sudah ada pendataan keluarga melalui PK21, itu akan kami update,” ujarnya.
Pendataan kekeluargaan itu tambahnya, melakukan pengukuran anak secara baik, kemudian melakukan periksaan rutin perkembangan anak dengan melihat kartu tumbuh kembang anak. “Semuanya akan kami terapkan untuk mengoreksi, dengan harapan dapat mengkoreksi data angka stunting yang ada di Indonesia,” tutupnya.
Baca juga: Keluarga Berisiko Stunting di Landak mencapai 44 ribu lebih
Baca juga: Samuel buka pelatihan pendamping keluarga bantu atasi kekerdilan di Ngabang
Baca juga: Kemenag dan BKKBN serius berkolaborasi upayakan penurunan kuantitas stunting
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
“Kami harus optimis dan berikhtiar, jadi tidak hanya mengharapkan anggaran Rp810 miliar itu saja, tetapi dalam mengkampayekan pencegahan stunting ini kami mencari bapak angkat dari perusahaan-perusahaan melalui program-program Corporate Social Responsibility (CSR) nya ,” kata Tavip Agus Rayanto di Pontianak, Senin.
Baca juga: Dari Rp34 triliun, BKKBN dapat anggaran Rp810 miliar untuk tangani stunting
Baca juga: Bidan Sintang cek kesehatan balita gratis cegah generasi stunting
Seperti Perwakilan BKKBN Kalbar ini kata Tavis, seharusnya BKKBN Kalbar juga mengembangkan model-model bapak asuh untuk anak-anak stunting, bisa dari perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan sebagainya.
“Ini yang harus kami jalankan, karena sudah mandat dari presiden kalau tidak optimis mengerjakan yang tidak akan bisa dicapai kan tidak menjadikan motivasi, tentu kami tetap optimis,” tegasnya.
Tavip Agus Rayanto menjelaskan ada dua strategis yang BKKBN lakukan, pertama dengan memperbaiki intervensinya secara lebih baik, kemudian yang kedua mengoreksi data.
“Mengoreksi data itu begini, bahwa data stunting yang ada itu, sebetulnya semu, sebetulnya yang diukur itu adalah stunted atau kerdil. Dimana orang kerdil itu dianggap stunting. Padahal rumusnya orang stunting itu kerdil memang iya, akan tetapi orang kerdil, belum tentu stunting,” terangnya.
Terkait hal itu ujar Tavip menambahkan, di tahun depan BKKBN akan melakukan koreksi data dan pemutahiran data keluarga Indonesia.
“Kami ingin mengoreksi data itu, saat ini kami telah mengusulkan anggaran Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI).usulan anggaran itu untuk perbaikan pendataan, dimana BKKBN sudah ada pendataan keluarga melalui PK21, itu akan kami update,” ujarnya.
Pendataan kekeluargaan itu tambahnya, melakukan pengukuran anak secara baik, kemudian melakukan periksaan rutin perkembangan anak dengan melihat kartu tumbuh kembang anak. “Semuanya akan kami terapkan untuk mengoreksi, dengan harapan dapat mengkoreksi data angka stunting yang ada di Indonesia,” tutupnya.
Baca juga: Keluarga Berisiko Stunting di Landak mencapai 44 ribu lebih
Baca juga: Samuel buka pelatihan pendamping keluarga bantu atasi kekerdilan di Ngabang
Baca juga: Kemenag dan BKKBN serius berkolaborasi upayakan penurunan kuantitas stunting
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022