Gubernur Kalimantan Barat meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat penyerapan anggaran agar tidak menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2022.
"Perangkat daerah saya minta jangan lambat menyerap anggaran. Silpa jangan sampai terlalu tinggi, tidak boleh lebih dari tujuh persen. Nanti akan saya evaluasi," kata Sutarmidji saat melantik 7 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalbar, Senin.
Baca juga: Sekda Ketapang sampaikan arahan kepada seluruh pengguna anggaran
Baca juga: Edi Kamtono minta OPD selalu memperbarui data
Baca juga: Sutarmidji minta OPD berinovasi dalam pembangunan Kalbar
Adapun 7 pejabat yang dilantik, yaitu Ansfridus J. Andjioe sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat; Junaidi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat; Ignasius IK sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat; Y. Anthonius Rawing sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat; Suherman sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; Hendra Bachtiar sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia; dan Christianus Lumano sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kalbar.
Sutarmidji berpesan kepada semua pejabat untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku. Jangan pernah menyelesaikan suatu permasalahan tidak berdasarkan aturan sehingga akan tersandera masalah.
"Jangan pernah membuat saudara tersandera masalah yang saudara buat, sekali membuat masalah, apabila diselesaikan tidak berdasarkan aturan, maka akan timbul lagi masalah baru, begitu terakumulasi akhirnya tersandera dengan masalah," katanya
Menurutnya, jika pejabat sudah tersandera masalah, maka dia tidak efektif lagi menjalankan tugas.
Baca juga: Semakin banyak OPD terlibat penurunan stunting akan semakin baik
Baca juga: Norsan minta OPD dan Pemda gencarkan penggunaan produk lokal
Baca juga: OPD wujudkan pemerintahan yang bersih dengan menerapkan Smart E-Procurement
"Lebih bagus tidak ada jabatan, apabila sudah terlalu banyak masalah, lebih bagus minta pensiun dini kalau bisa atau berhenti dari ASN," kata Sutarmidji.
Gubernur Sutarmidji mengingatkan pejabat yang dilantik sekarang ini akan dievaluasi dalam 3 bulan.
"Yang kinerjanya tidak baik, saya tidak akan ragu membuatnya tidak ada jabatan lagi, tetapi harus melalui evaluasi terlebih dahulu, kan tidak salah, dan aturannya juga ada," katanya.
Baca juga: Sutarmidji ganti sejumlah kepala OPD
Baca juga: OPD Pontianak diminta agar serius wujudkan kota layak anak
Baca juga: Semakin banyak OPD terlibat penurunan stunting akan semakin baik
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Perangkat daerah saya minta jangan lambat menyerap anggaran. Silpa jangan sampai terlalu tinggi, tidak boleh lebih dari tujuh persen. Nanti akan saya evaluasi," kata Sutarmidji saat melantik 7 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalbar, Senin.
Baca juga: Sekda Ketapang sampaikan arahan kepada seluruh pengguna anggaran
Baca juga: Edi Kamtono minta OPD selalu memperbarui data
Baca juga: Sutarmidji minta OPD berinovasi dalam pembangunan Kalbar
Adapun 7 pejabat yang dilantik, yaitu Ansfridus J. Andjioe sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat; Junaidi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat; Ignasius IK sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat; Y. Anthonius Rawing sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat; Suherman sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; Hendra Bachtiar sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia; dan Christianus Lumano sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kalbar.
Sutarmidji berpesan kepada semua pejabat untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku. Jangan pernah menyelesaikan suatu permasalahan tidak berdasarkan aturan sehingga akan tersandera masalah.
"Jangan pernah membuat saudara tersandera masalah yang saudara buat, sekali membuat masalah, apabila diselesaikan tidak berdasarkan aturan, maka akan timbul lagi masalah baru, begitu terakumulasi akhirnya tersandera dengan masalah," katanya
Menurutnya, jika pejabat sudah tersandera masalah, maka dia tidak efektif lagi menjalankan tugas.
Baca juga: Semakin banyak OPD terlibat penurunan stunting akan semakin baik
Baca juga: Norsan minta OPD dan Pemda gencarkan penggunaan produk lokal
Baca juga: OPD wujudkan pemerintahan yang bersih dengan menerapkan Smart E-Procurement
"Lebih bagus tidak ada jabatan, apabila sudah terlalu banyak masalah, lebih bagus minta pensiun dini kalau bisa atau berhenti dari ASN," kata Sutarmidji.
Gubernur Sutarmidji mengingatkan pejabat yang dilantik sekarang ini akan dievaluasi dalam 3 bulan.
"Yang kinerjanya tidak baik, saya tidak akan ragu membuatnya tidak ada jabatan lagi, tetapi harus melalui evaluasi terlebih dahulu, kan tidak salah, dan aturannya juga ada," katanya.
Baca juga: Sutarmidji ganti sejumlah kepala OPD
Baca juga: OPD Pontianak diminta agar serius wujudkan kota layak anak
Baca juga: Semakin banyak OPD terlibat penurunan stunting akan semakin baik
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022