Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat melakukan kerja sama terkait pengelolaan keuangan.
"Pembahasan nota kesepahaman (MoU) ini bertujuan untuk memanfaatkan bersama data dan informasi serta menguatkan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya," kata Muda di Sungai Raya, Sabtu.
Baca juga: Strategi Kubu Raya pulihkan ekonomi daerah dengan pemberdayaan UMKM
Hal hal, katanya, ini merupakan satu diantara strategi Kubu Raya untuk menguatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di provinsi Kalbar.
“Dengan terjalinnya Mou ini lebih untuk memantik dan mendorong serta memberi akses dalam memudahkan bagi pemda Kubu Raya dalam berkonsultasi dan berkomunikasi bersama semua pihak lainnya," tuturnya.
Menurutnya, MoU ini merupakan dorongan agar Pemda Kubu Raya lebih punya inovasi tertentu, satu diantaranya mempercepat daya serap anggaran, termasuk juga kinerja Pemda Kubu Raya untuk memaksimalkan hal-hal yang sifatnya berpengaruh terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga: KPP Pratama Kubu Raya terbentuk dampak dari perombakan organisasi DJP
"Yang tadinya kita bisa mencapai 10 persen dan pada tahun ini kita terus berupaya mencari format bagaimana agar dengan inovasi-inovasi itu, investasi yang lebih cepat, perizinan yang dimudahkan, pelayanan publih yang lebih baik juga akan berdampak pada pergerakan ekonomi yang akan menghasilkan daya beli, sehingga angka pengangguran juga akan berkurang," katanya.
Bupati Muda optimis, jika hal itu bisa dilakukan dengan cepat dan baik maka PAD secara terus-menerus akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Termasuk juga dalam serapan Kredit Usaha Raya (KUR) dan UMKM yang dinilai sangat luar biasa dampaknya dan Kanwil DJPb juga secara intens dan produktif melakukan diskusi bersama Pemkab Kubu Raya.
Baca juga: DJP Kalbar sosialisasikan BDS kepada UMKM di Kubu Raya
"Sifanya itu bagaimana mendorong Pemkab Kubu Raya dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan institusi lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga langkah ini juga bisa menjadi pendorong bagi produk-produk UMKM," kata Muda.
Dengan MoU ini, Bupati Muda merasa optimis Kubu Raya akan lebih produktif dalam meningkatkan capaian serapan anggaran yang lebih baik lagi kedepannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Pembahasan nota kesepahaman (MoU) ini bertujuan untuk memanfaatkan bersama data dan informasi serta menguatkan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya," kata Muda di Sungai Raya, Sabtu.
Baca juga: Strategi Kubu Raya pulihkan ekonomi daerah dengan pemberdayaan UMKM
Hal hal, katanya, ini merupakan satu diantara strategi Kubu Raya untuk menguatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di provinsi Kalbar.
“Dengan terjalinnya Mou ini lebih untuk memantik dan mendorong serta memberi akses dalam memudahkan bagi pemda Kubu Raya dalam berkonsultasi dan berkomunikasi bersama semua pihak lainnya," tuturnya.
Menurutnya, MoU ini merupakan dorongan agar Pemda Kubu Raya lebih punya inovasi tertentu, satu diantaranya mempercepat daya serap anggaran, termasuk juga kinerja Pemda Kubu Raya untuk memaksimalkan hal-hal yang sifatnya berpengaruh terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga: KPP Pratama Kubu Raya terbentuk dampak dari perombakan organisasi DJP
"Yang tadinya kita bisa mencapai 10 persen dan pada tahun ini kita terus berupaya mencari format bagaimana agar dengan inovasi-inovasi itu, investasi yang lebih cepat, perizinan yang dimudahkan, pelayanan publih yang lebih baik juga akan berdampak pada pergerakan ekonomi yang akan menghasilkan daya beli, sehingga angka pengangguran juga akan berkurang," katanya.
Bupati Muda optimis, jika hal itu bisa dilakukan dengan cepat dan baik maka PAD secara terus-menerus akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Termasuk juga dalam serapan Kredit Usaha Raya (KUR) dan UMKM yang dinilai sangat luar biasa dampaknya dan Kanwil DJPb juga secara intens dan produktif melakukan diskusi bersama Pemkab Kubu Raya.
Baca juga: DJP Kalbar sosialisasikan BDS kepada UMKM di Kubu Raya
"Sifanya itu bagaimana mendorong Pemkab Kubu Raya dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan institusi lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga langkah ini juga bisa menjadi pendorong bagi produk-produk UMKM," kata Muda.
Dengan MoU ini, Bupati Muda merasa optimis Kubu Raya akan lebih produktif dalam meningkatkan capaian serapan anggaran yang lebih baik lagi kedepannya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022